Sahli Ekeubang Yuas Elko secara virtual mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah dari Ruang Rapat Bajakah, Lantai II Kantor Gubernur, Senin (12/10/2026).

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Staf Ahli (Sahli) Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan (Ekeubang) Yuas Elko secara virtual mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dari Ruang Rapat Bajakah, Lantai II Kantor Gubernur, Senin (12/10/2026).

Rakor dibuka dan dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian serta membahas tinjauan inflasi September 2026 dan Indeks Perkembangan Harga (IPH) minggu kedua Oktober 2026. Angka inflasi bulanan tercatat mengalami peningkatan dari 3,19% (pada Bulan Agustus) ke 3,28% (pada Bulan September).

Dalam pengantarnya, Mendagri menyampaikan beberapa poin penting, antara lain terkait peningkatan inflasi pangan, Kepala Daerah diminta menjaga inflasi agar tidak melampaui target 3,5% karena kenaikan harga bahan pokok paling berat dirasakan oleh 20% masyarakat kelompok termiskin/berpendapatan rendah (Desil 1 dan 2).

Selain itu, soal adanya kenaikan harga komoditas pada September 2026, di mana inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau tercatat mencapai 0,88%. Adapun komoditas utama yang mengalami lonjakan harga, meliputi cabai, beras, telur ayam ras, dan daging ayam ras. “Angka 0,88% ini tinggi dan penyumbang utamanya adalah aneka cabai, daging ayam ras, beras, dan telur ayam ras. Ini penyumbang yang perlu kita waspadai,” kata Mendagri

Kenaikan harga daging ayam ras terjadi di 217 daerah, beras di 127 Kabupaten/Kota, dan telur ayam ras di 106 daerah. Mendagri secara khusus meminta perhatian terhadap komoditas beras yang mengalami kenaikan harga di 127 Kabupaten/Kota meskipun tercatat mengalami penurunan harga di 63 Kabupaten/Kota. Adanya tekanan geopolitik global, seperti konflik di Timur Tengah dan penyerangan di Arab Saudi, memengaruhi produksi dan distribusi minyak serta menyebabkan kenaikan harga minyak. Bencana alam di dalam negeri, seperti banjir di Padang, Aceh, Pidie Jaya, dan wilayah lainnya, turut memicu kenaikan inflasi.

Kemendagri menginstruksikan Pemerintah Daerah untuk segera berkoordinasi dengan Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog. Intervensi dan Operasi Pasar dinilai mendesak dilakukan di titik-titik daerah yang mengalami lonjakan harga untuk melindungi daya beli masyarakat. Pada kesempatan kali ini, juga dilaksanakan Penandatanganan (MoU) Surat Edaran Bersama antara Menteri Pertanian (Mentan) dan Mendagri mengenai pengelolaan sarana, prasarana, dan tenaga penyuluhan pertanian dalam rangka mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan.

Sementara itu, Sahli Yuas Elko di akhir kegiatan Rakor menyampaikan agar masing-masing Dinas/Badan terkait untuk melaksanakan instruksi-instruksi yang disampaikan Mendagri, terutama tentang gas elpiji 3 kg dan pengawasan terhadap pangan di Provinsi Kalteng. “Mudah-mudahan, ya, tidak terjadi penyimpangan pada pangan, ya, karena kita tahu kemarau masih berjalan, kebakaran hutan dan lahan masih ada, perang di Timur Tengah juga masih, Ini yang menjadi perhatian kita bersama,” tuturnya. (May/Lry)