Pemprov Kalteng menggelar audiensi dan diskusi bersama Komnas HAM RI terkait Penanganan Konflik Agraria dan SDA Kalteng di Aula Eka Hapakat, Lantai III Kantor Gubernur, Rabu (30/7/2025).

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar audiensi dan diskusi bersama Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) RI terkait Penanganan Konflik Agraria dan Sumber Daya Alam (SDA) Kalteng.

Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing menyampaikan terima kasih kepada Pemprov Kalteng yang telah memfasilitasi audiensi dan diskusi ini. Terkait pengaduan agraria yang diterima, Komnas HAM tengah berupaya menyelesaikannya melalui kajian bekerja sama dengan Divisi Hukum Mabes Polri.

“Melalui audiensi ini, diharapkan Komnas HAM mendengar langsung dari pihak Pemprov Kalteng dan Tim Gugus Tugas Reformasi Agraria (GTRA) terkait konflik agraria dan SDA, penanganannya dan mekanisme penyelesaiannya,” tutur Uli Parulian Sihombing.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah (Sekda) Leonard S. Ampung, mewakili Gubernur, menyambut baik audiensi yang berlangsung di Aula Eka Hapakat, Lantai III Kantor Gubernur, Rabu (30/7/2025).

“Audiensi ini merupakan bentuk upaya kita bersama untuk memahami, mencegah, dan menyelesaikan sengketa terkait penguasaan dan pemanfaatan lahan serta Sumber Daya Alam,” ungkapnya.

Ia melanjutkan berdasarkan data aduan Komnas HAM yang dilaporkan untuk periode tahun 2020 sampai dengan 2024, Kalteng merupakan salah satu provinsi dengan tingkat pengaduan yang cukup signifikan terkait konflik agraria di mana tercatat sebanyak 84 aduan kasus agraria.

Dalam rangka menyelesaikan konflik agraria secara lebih cepat, efektif, dan berkeadilan, serta untuk mencegah konflik berkepanjangan, Gubernur memandang perlu membentuk lembaga penyelesaian sengketa lahan di daerah.

Lembaga ini dinilai dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang lebih mudah diakses dan lebih murah bagi masyarakat.

Gubernur, melalui Plt. Sekda, menambahkan dari sisi yuridis, diperlukan adanya penanganan konflik sosial secara komprehensif, dengan pendekatan dialogis dan cara damai berdasarkan landasan hukum yang berimbang, keselarasan antara hukum positif beriringan dengan hukum adat.

Penyelesaian konflik maupun sengketa dengan mengedepankan hukum adat dipercaya akan menghilangkan stigma kalah dan menang.

“Hukum adat dipercaya akan menyelesaikan konflik dengan tidak menyisakan luka maupun dendam,” tutur Plt. Sekda.

Pemprov Kalteng sendiri sedang merencanakan kebijakan penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah yang sedang dalam proses pembahasan dengan DPRD.

Diskusi penanganan konflik agraria dan SDA ini melibatkan berbagai pihak, di antaranya jajaran Forkopimda Provinsi Kalteng, Polda Kalteng, Korem 102/Pjg, dan Badan Intelijen Daerah (Binda) Kalteng. Selain itu, diskusi melibatkan Danlanud Iskandar Muda Pangkalan Bun, Kantor Wilayah ATR/BPN Kalteng, Tim GTRA Kalteng, serta Pemerintah Kabupaten Seruyan yang hadir secara virtual dan Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalteng. (dew/ben)