PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng) Edy Pratowo menghadiri Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), Kamis (28/07/2022), bertempat di Auditorium Dr. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti, Kementerian LHK, Jakarta.

Pada Rakorsus yang dipimpin oleh Menko Polhukam Mahfud MD ini, Wagub Edy Pratowo berkesempatan untuk menyampaikan Laporan Penanggulangan Karhutla Tahun 2022 di Provinsi Kalimantan Tengah.

Beberapa hal yang menjadi poin penting dalam laporan Wagub, antara lain mengenai reviu luas Karhutla di Kalimantan Tengah dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2019 seluas 317.749 hektare, pada tahun 2020 turun menjadi 7.681 hektare, kemudian pada tahun 2021 terus mengalami penurunan menjadi 3.653 hektare, hingga Juni 2022 seluas 515 hektare.

“Diharapkan, kondisi yang terus membaik ini dapat dipertahankan berkat arahan dan bimbingan dari Ibu/Bapak Menteri dan seluruh jajaran Pemerintah Pusat, didukung komitmen dan sinergitas kuat dari seluruh pemangku kepentingan di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, dari Kapolda, Pangdam, Danrem, Bupati/Wali Kota, beserta seluruh pihak terkait lainnya,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan, ada 8 langkah penting yang dipersiapkan dan telah dilaksanakan dalam menghadapi Karhutla Tahun 2022, yaitu 1) Penyediaan anggaran melalui APBD Provinsi Kalimantan Tengah (Murni dan DBH DR), Belanja Tidak Terduga, serta Dana Tugas Pembantuan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM); 2) Kesiapan personil sekitar 10.654 orang; 3) Kesiapan peralatan penanganan Karhutla di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah; 4) Aktivasi Posko dan Pos Lapangan Satuan Tugas Pengendali Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Tengah pada 19 lokasi prioritas yang sumber dananya dari DBH DR; 5) Pelaksanaan Patroli Pencegahan dan Pemadaman Dini Karhutla oleh Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan KPH, Manggala Agni, TRC BPBD, didukung TNI dan Polri; 6) Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 yang direncanakan dimulai Agustus 2022; 7) Aktivasi Posko Penanganan Darurat Bencana Karhutla Kalteng sebagai tindak lanjut dari Penetapan Status Siaga Darurat Karhutla; dan 8) Permohonan dukungan Water Bombing dan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) ke BNPB.

Kemudian, dalam rangka mendukung upaya penanggulangan Karhutla di Kabupaten/Kota prioritas yang rawan Karhutla, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui BPBD dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah telah mengaktifkan Posko dan Pos Lapangan Satgas Pengendali Karhutla Provinsi Kalimantan Tengah, dengan personil dari Masyarakat Peduli Api (MPA)/Relawan, sebanyak 19 Posko dan Pos Lapangan disiagakan di 8 Kabupaten/Kota, serta jumlah personil 114 orang setiap hari mulai 21 Juli 2022 selama 90 hari.

Lalu, jika diperlukan operasi pemadaman udara menggunakan helikopter patroli dan helikopter waterbombing, berdasarkan perencanaan awal yang disusun, dibutuhkan sebanyak 9 helikopter waterbombing dan 2 helikopter patroli yang akan ditempatkan pada 3 Bandara, yaitu di Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya, Bandara H. Asan Sampit, dan Bandara Iskandar Pangkalan Bun. Selain itu, juga disiagakan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC).

“Kami berharap dengan kesiapan sebagaimana yang telah kami sampaikan tersebut, didukung dengan program dan kegiatan dari Pemerintah Pusat, baik itu melalui Kementerian LHK, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, maka Karhutla pada tahun 2022 tidak sampai menjadi bencana bagi masyarakat Kalimantan Tengah. Komitmen kami tetap sama, yaitu Mewujudkan Kalimantan Tengah Bebas Kabut Asap 2022,” tegasnya.

Ditemui usai kegiatan, Wagub Kalteng mengungkapkan bahwa Kalteng sudah melaksanakan koordinasi dengan baik. “Telah kita laporkan dalam rapat ini bahwa kita satu frekuensi dengan TNI/Polri dalam rangka pencegahan kebakaran hutan dan lahan,” katanya.

“Kita juga menyampaikan kesiapan dan dukungan dari Pemerintah Provinsi termasuk juga kita berharap dukungan dari Pemerintah Pusat, terutama ketika nanti di bulan Agustus sampai Oktober yang merupakan puncak dari musim kemarau. Tadi dijelaskan, untuk membutuhkan alat Sarpras pendukung seperti water bombing maupun TMC (Teknologi Modifikasi Cuaca), itu juga siap dari Pemerintah Pusat. Tapi, kita juga harus memenuhi syarat, misalnya untuk menyiapkan daerah sebagai siaga darurat atau tanggap darurat. Hal ini nanti akan kita lihat situasinya di lapangan, kita akan terus lakukan koordinasi dan pada saatnya kita siap bekerja sama untuk bahu-membahu dengan semua stakeholder terkait dalam rangka pencegahan Karhutla tahun 2022 ini,” pungkas Wagub Edy Pratowo.

Tampak hadir dalam Rakorsus ini, yaitu Menteri LHK, Menteri Pertanian, Kepala BNPB, serta Kepala Kementerian/Lembaga terkait lainnya. Turut pula hadir mendampingi Wagub Kalteng, yakni Danrem 102/Pjg dan Kapolda Kalteng. (win/ifk)