Wagub Edy Pratowo memberikan keterangan pers seusai acara Penyerahan LKPD Tahun Anggaran 2023 di Aula BPK RI Perwakilan Kalteng, Kamis (28/3/2024).

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Proyeksi anggaran pada APBD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) tahun 2025 diperkirakan semakin besar yang antara lain didorong oleh peningkatan Dana Bagi Hasil (DBH). Dengan peningkatan itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng pun akan fokus untuk merampungkan sejumlah program pembangunan yang tengah dan belum dilaksanakan.

“Nah, itu, kan, keinginannya (Gubernur Sugianto Sabran, red) juga bagaimana dengan program-program mana, sih, yang belum kita laksanakan,” jelas Wakil Gubernur (Wagub) Edy Pratowo di hadapan awak media, Kamis (28/3/2024).

Hal tersebut disampaikan Wagub menanggapi pernyataan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Kalteng M. Ali Asyhar dalam sambutannya pada acara Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023 di Aula BPK RI Perwakilan Kalteng.

Saat menyampaikan sambutan pada acara itu, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalteng M. Ali Asyhar menekankan bahwa sejalan dengan Renstra BPK tahun 2020-2024, BPK berharap pencapaian Opini WTP oleh Pemerintah Daerah berjalan seirama dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah masing-masing.

Mengutip Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah Tahun 2024 yang dipimpin langsung Gubernur Sugianto Sabran, Rabu (27/3/2024), Wagub Edy Pratowo mengungkapkan bahwa Pemprov Kalteng berkomitmen untuk meningkatkan pembangunan di 14 kabupaten/kota.

“Memang Kalimantan Tengah, kan, bukan hanya provinsi, tapi 13 kabupaten dan 1 kota. Tadi, berkenaan dengan infrastuktur, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan misalnya juga, kan, semuanya itu harus menjadi perhatian kita,” ungkap Wagub seusai acara Penyerahan LKPD Tahun Anggaran 2023 kepada BPK RI Perwakilan Kalteng.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) diminta tanggap dan mendukung program pembangunan yang dicanangkan Pemprov di daerahnya.

“Nah, sehingga maunya kalaupun pemerintah ada membangun di satu kabupaten, nah, nanti tidak lanjutnya bagaimana kabupaten untuk bisa mengiringnya. Artinya, jangan sampai nanti program pembangunan dibuat provinsi di kabupaten, itu tidak dimanfaatkan, tidak terhubung,” tegas Wagub Kalteng Edy Pratowo.

Wagub pun berharap pembangunan yang telah berjalan saat ini dapat dilanjutkan dan dituntaskan.

“Pembangunan, kan, terus berlanjut, ya. Keberlanjutannya harus terus dilakukan. Yang sudah dibangun hari ini, sama seperti para pendahulu, the founding father sebelumnya, ini programnya ini, programnya ini terus berlanjut. Jadi, kaya RPJMD, kan, sampai 2026, ini harus kita selesaikan,” pungkasnya. (ran/eka/ist)