Pemprov Kalteng dan Pemerintah Pusat terus Perkuat Sinergi Optimalkan Penanganan Karhutla

PULANG PISAU – BIRO ADPIM. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi bersama pemerintah pusat melalui Rapat Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang dipimpin langsung oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia, Letjen TNI Kristomei Sianturi, di Aula Banama Tingang, Kantor Bupati Pulang Pisau, Senin (19/10/2026).

Rapat koordinasi yang dimoderatori oleh Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo ini turut dihadiri oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani, serta Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) Satyawan Pudyatmoko beserta segenap jajaran.

Dalam pemaparannya, Kepala BNPB Kristomei Sianturi menekankan pentingnya keterpaduan komando serta penanganan berbasis data riil di lapangan. Ia menyampaikan bahwa penanggulangan bencana karhutla memerlukan langkah yang terukur dan sinergis dengan melibatkan seluruh unsur, mulai dari tingkat pusat hingga daerah.

“Keselamatan masyarakat adalah prioritas utama. Oleh karena itu, kita harus bahu-membahu untuk memastikan penanganan karhutla berjalan optimal dan tuntas, agar aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat dapat kembali normal,” tegas Kristomei.

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani memaparkan analisis iklim yang menunjukkan bahwa wilayah Kalimantan Tengah saat ini tengah menghadapi dampak fenomena El Nino dengan intensitas cukup kuat, sehingga memicu kekeringan panjang.

Ia mengingatkan pentingnya mengendalikan kabut asap pekat karena dapat menghambat masuknya sinar matahari, sehingga menekan proses penguapan dan pembentukan awan hujan yang berpotensi makin memundurkan awal musim hujan.

Lebih lanjut, BMKG memprediksi curah hujan di Kalimantan Tengah pada November mendatang masih berkategori menengah hingga rendah, dan diperkirakan baru merata di seluruh wilayah mulai Desember, Januari, Februari, hingga April.

Oleh sebab itu, BMKG bekerja sama dengan BNPB dan Kementerian Kehutanan terus menggencarkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dengan terus memantau potensi pertumbuhan awan harian agar penyemaian dapat menghasilkan hujan secara efektif.

Guna merespons kebutuhan di lapangan, KSAD Jenderal TNI Tandyo Budi Revita menegaskan kesiapan penuh jajaran TNI AD untuk mendukung seluruh langkah penanganan yang telah dirumuskan oleh BNPB dan BMKG. Pihaknya siap menerjunkan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki secara maksimal demi mempercepat pemadaman titik api.

KSAD menyampaikan bahwa instruksi teknis telah diberikan langsung kepada Pangdam untuk siap menambah personel di lapangan serta mendukung penuh kebutuhan sarana dan prasarana penanggulangan karhutla. Menindaklanjuti amanah Menteri Pertahanan, TNI AD siap mendukung ketersediaan armada hingga penambahan personel untuk mempercepat penanganan karhutla secara bahu-membahu.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo membacakan sambutan Gubernur menegaskan bahwa wilayah Kalteng memiliki tantangan besar dalam penanganan karhutla akibat karakteristik geografis yang luas, lahan gambut, serta kemarau panjang akibat El Nino.

Meskipun demikian, Pemprov Kalteng bersama BNPB, TNI-Polri, Pemkab/Pemko, Manggala Agni, dan unsur terkait terus memperkuat koordinasi, evaluasi, serta penanganan dampak karhutla karena keselamatan masyarakat merupakan prioritas utama.

Langkah konkret yang secara masif telah dilakukan antara lain dengan menyediakan rumah oksigen, pembagian masker, penyaluran air bersih, hingga penyaluran bantuan pangan.

“Dengan kolaborasi dan gotong royong bersama, insya Allah karhutla di Kalimantan Tengah dapat segera teratasi dan masyarakat terlindungi,” ungkap Wagub optimis.

Melalui rakor ini, seluruh pemangku kepentingan sepakat untuk terus meningkatkan kecepatan respons, memperketat pengawasan terhadap kepatuhan hukum kawasan konsesi, serta mengoptimalkan strategi pencegahan terpadu demi mengembalikan kelayakan kualitas udara dan aktivitas normal masyarakat di Kalimantan Tengah. (Els/Rnh/Man/Jun)