Pemprov Kalteng dan Pemerintah Pusat terus Perkuat Sinergi Optimalkan Penanganan Karhutla

Wagub Edy Pratowo menghadiri Rakor Penanggulangan Karhutla yang dipimpin langsung oleh Kepala BNPB RI Letjen TNI Kristomei Sianturi di Aula Banama Tingang, Kantor Bupati Pulang Pisau, Senin (19/10/2026).
PULANG PISAU – BIRO ADPIM. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) terus memperkuat sinergi bersama Pemerintah Pusat melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang dipimpin langsung oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia (RI) Letjen TNI Kristomei Sianturi di Aula Banama Tingang, Kantor Bupati Pulang Pisau, Senin (19/10/2026). Rakor yang dimoderatori Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng Edy Pratowo ini turut dihadiri Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Tandyo Budi Revita serta Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani bersama segenap jajaran.
Dalam pemaparannya, Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi menekankan pentingnya keterpaduan komando serta penanganan berbasis data riil di lapangan. Ia menyampaikan bahwa penanggulangan bencana Karhutla memerlukan langkah yang terukur dan sinergis dengan melibatkan seluruh unsur, mulai dari tingkat Pusat hingga Daerah. “Keselamatan masyarakat adalah prioritas utama. Oleh karena itu, kita harus bahu-membahu untuk memastikan penanganan Karhutla berjalan optimal dan tuntas agar aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat dapat kembali normal,” tegasnya.
Sejalan dengan hal tersebut, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani memaparkan analisis iklim yang menunjukkan bahwa wilayah Kalteng saat ini tengah menghadapi dampak fenomena El Nino dengan intensitas cukup kuat, sehingga memicu kekeringan panjang. Ia mengingatkan pentingnya mengendalikan kabut asap pekat karena dapat menghambat masuknya sinar matahari, sehingga menekan proses penguapan dan pembentukan awan hujan yang berpotensi makin memundurkan awal musim hujan. BMKG memprediksi curah hujan di Kalteng naik pada November mendatang dengan kategori menengah hingga rendah. Hujan diperkirakan baru merata di seluruh wilayah mulai Desember 2026 hingga April 2026. Oleh sebab itu, BMKG bekerja sama dengan BNPB dan Kementerian Kehutanan terus menggencarkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) serta terus memantau potensi pertumbuhan awan harian agar penyemaian dapat menghasilkan hujan secara efektif.
Guna merespons kebutuhan di lapangan, KSAD Jenderal TNI Tandyo Budi Revita menegaskan kesiapan penuh jajaran TNI AD untuk mendukung seluruh langkah penanganan yang telah dirumuskan oleh BNPB dan BMKG. Pihaknya siap menerjunkan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki secara maksimal demi mempercepat pemadaman titik api. KSAD menyampaikan bahwa instruksi teknis telah diberikan langsung kepada Pangdam untuk siap menambah personel di lapangan serta mendukung penuh kebutuhan sarana dan prasarana penanggulangan Karhutla. Menindaklanjuti amanah Menteri Pertahanan, TNI AD siap mendukung ketersediaan armada hingga penambahan personel untuk mempercepat penanganan Karhutla secara bahu-membahu.

Pada kesempatan yang sama, Wagub Kalteng Edy Pratowo, membacakan sambutan Gubernur, menegaskan bahwa wilayah Kalteng memiliki tantangan besar dalam penanganan Karhutla akibat karakteristik geografis yang luas, lahan gambut, serta kemarau panjang akibat El Nino. Meskipun demikian, Pemprov Kalteng bersama BNPB, TNI/Polri, Pemerintah Kabupaten/Kota, Manggala Agni, dan unsur terkait lainnya terus memperkuat koordinasi, evaluasi, serta penanganan dampak Karhutla karena keselamatan masyarakat merupakan prioritas utama.
Langkah konkret yang secara masif telah dilakukan, antara lain dengan menyediakan Rumah Oksigen, pembagian masker, penyaluran air bersih, hingga penyaluran bantuan pangan. “Dengan kolaborasi dan gotong royong bersama, Insya Allah, Karhutla di Kalimantan Tengah dapat segera teratasi dan masyarakat terlindungi,” ungkap Wagub optimistis.
Melalui Rakor ini, seluruh pemangku kepentingan sepakat untuk terus meningkatkan kecepatan respons, memperketat pengawasan terhadap kepatuhan hukum kawasan konsesi, serta mengoptimalkan strategi pencegahan terpadu demi mengembalikan kelayakan kualitas udara dan aktivitas normal masyarakat di Kalteng. (Els/Rnh/Man/Jun)









