PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Hamka, mewakili Plt. Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Habib Ismail Bin Yahya menerima kunjungan dan berdialog dengan Tim Kajian Daerah Sekretariat Jenderal (Setjen) Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) RI di Lantai II Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (20/10/2020).

Tim Setjen Wantannas terdiri atas 5 orang, yakni Brigjen TNI Karev Marpaung, Kolonel Arm Ganef Suwondo, Sri Rahayu Purwaningyyastuti, Kbp Yulias, dan Kolonel Laut (KH) Tantawi Jauhari. Tim akan mengadakan Pengkajian Daerah (Kajida) ke wilayah Provinsi Kalteng pada 20-23 Oktober 2020 guna mendapatkan informasi dan data tentang kondisi ketahanan pangan terkait ketersediaan pangan lokal dengan kandungan gizi baik serta pertumbuhan SDM usia produktif dan usia kerja di daerah.

Sasaran kegiatan pengumpulan data, peninjauan lapangan, dan dialog atau audiensi dengan instansi terkait di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng dan pihak-pihak terkait lainnya adalah menciptakan manusia-manusia yang tumbuh dan berkembang secara optimal yang pada akhirnya dapat mewujudkan SDM berkualitas dengan tampilan fisik yang sehat, cerdas, kreatif, dan produktif. Untuk mewujudkan hal itu, dinilai harus ada upaya peningkatan pangan lokal dan gizi masyarakat karena permasalahan pangan lokal dan gizi masyarakat di daerah sangat mempengaruhi pertumbuhan diri pada SDM usia produktif dan usia kerja.

Sasaran Kajida lainnya adalah menyiapkan SDM berkualitas. Dalam hal ini, peran serta pemerintah dan masyarakat dinilai sangat menentukan dalam upaya peningkatan pemenuhan gizi dan pangan lokal terhadap masyarakat di daerah.

Dikatakan Brigjen TNI Karev Marpaung, berdasarkan data PBB, tingkat kualitas SDM Indonesia dinilai masih kalah dengan negara tetangga, seperti Malaysia. Namun, dari dialog dengan Plt. Gubernur Kalteng yang dalam hal ini diwakili Asisten I Setda Kalteng, Karev menilai bahwa sumber daya Kalteng hebat dan qualified (berkualitas) karena mampu menangkap peluang pembangunan, antara lain dalam Program Food Estate di tengah maraknya aksi demonstrasi banyak pekerja di Indonesia terkait Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Meski demikian, berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018, prevalensi Balita gizi kurang di Provinsi Kalteng sebesar 21,8% dan prevalensi stunting sebesar 34,04%. Sementara angka nasional menunjukkan prevalensi Balita gizi kurang sebesar 17,7% dan prevalensi stunting adalah sebesar 30,8%. Di tingkat kabupaten di Provinsi Kalteng sendiri, terdapat 5 kabupaten yang memiliki angka stunting tinggi, yakni Kabupaten Kotawaringin Timur yang mencapai 48%, Kabupaten Kapuas 41%, Kabupaten Barito Selatan 40,19%, Kabupaten Gunung Mas 38,21%, dan Kabupaten Barito Timur 42,05%.

“Kami sudah ke Kapuas dan ternyata Food Estate di Kalimantan Tengah ada di 2 kabupaten, yaitu di Kapuas dan Pulang Pisau. Nah, ini yang perlu dikaji. Ada daerah seperti Kapuas misalnya, yang di satu sisi melaksanakan ketahanan pangan dan di satu sisi prevalensi stunting tinggi. Jadi, kami putuskan ke Pulang Pisau untuk melihat juga ketahanan pangan di sana, bagaimana prevalensi stunting di sana. Kami akan mencoba sharing,” papar Karev yang bersama timnya dijadwalkan meninjau secara langsung lokasi Food Estate di Kabupaten Pulang Pisau, Kamis (22/10/2020).

Tidak hanya berdialog dengan Plt. Gubernur Kalteng yang dalam hal ini diwakili Asisten I Setda Kalteng, Tim Wantannas dijadwalkan juga melakukan dialog dengan Komandan Korem 102/Panju Pajang, Rektor Universitas Palangka Raya, Kadis Ketahanan Pangan Kalteng, Kadis Kesehatan Kalteng, Kadis Pertanian dan Peternakan Kalteng, Bupati Pulang Pisau, serta Kepala Koperasi Betang Asih. (ran/bow)