Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah, Lantai II Kantor Gubernur Kalteng, Senin (14/8/2023).

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Staf Ahli (Sahli) Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah dari Ruang Rapat Bajakah, Lantai II Kantor Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) secara virtual. Rakor dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian secara langsung dari Aula Sasana Praja Bhakti Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (14/8/2023).

Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan bahwa sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, semua pihak harus terus konsisten untuk mengatasi inflasi karena situasi ini memang harus terus dikendalikan, inflasi ini bergerak, dan Indonesia sudah ada di posisi yang baik, yakni di angka 3,08% pada Bulan Juli 2023. “Dan, ini harus terus kita kendalikan. Kalau tidak kita kendalikan, akan menggejolak lagi. Oleh karena itu, saya berharap agar jangan pernah bosan mengikuti rapat ini,” ujarnya.

Lebih lanjut, dijelaskan Mendagri, berdasarkan data yang ada, inflasi terendah atau terkendali baik saat ini, yaitu Provinsi Riau yang pada minggu lalu tercatat di angka -35,31% (terjadi deflasi). Kemudian, Pulau Morotai yang minggu lalu mengalami inflasi cukup tinggi, sekarang juga mengalami deflasi di angka 6,9%. Begitu juga dengan Kota Tomohon, yang deflasi di angka 4,13%.

Plt. Kepala Badan Pusat Statistik RI Amalia Adininggar menyampaikan inflasi tertinggi di Pulau Sumatera, yaitu di Kota Gunungsitoli dengan angka 1,30%, Pulau Jawa di Kota Surakarta 0,31%, Pulau Kalimantan di Kota Balikpapan 0,53%, Pulau Sulawesi di Luwuk 0,73%, Pulau Bali dan Nusa Tenggara di Kabupaten Maumere 0,65%, serta Pulau Maluku dan Papua di Manokwari sebesar 1,43%.

“Secara nasional, jumlah Kabupaten/Kota yang mengalami kenaikan IPH pada minggu kedua Agustus turun sekitar 1% dari minggu sebelumnya dan terjadi di sebagian besar wilayah Pulau Sumatera dan Jawa. Sedangkan jumlah Kabupaten/Kota di Pulau Kalimantan yang mengalami kenaikan IPH, relatif lebih banyak,” ungkapnya.

Usai mengikuti Rakor, Sahli Yuas Elko mengatakan IPH menjadi proxy inflasi di Provinsi Kalteng terutama pada minggu kedua Bulan Agustus di mana terjadi deflasi sebesar -0,50%. “Yang berarti kita berada di urutan 21 IPH Provinsi yang mengalami deflas. Sedangkan untuk Pulau Kalimantan sendiri, kita berada pada urutan 3 setelah Kalimantan Timur dan Barat,” tuturnya.

Sahli Yuas Elko juga mengatakan bahwa inflasi di Kalteng masih tergolong aman dan terkendali. Namun, Sahli Yuas Elko mengingatkan Kalteng harus tetap waspada karena ada beberapa komoditas yang masih mengalami fluktuasi harga, sehingga perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah untuk menyiasati agar harga barang pokok bisa dijangkau masyarakat.

Hadir pula secara virtual pada Rakor kali ini, Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Sarwo Edhy, Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kementerian Perdagangan Bambang Wisnubroto, Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Perum BULOG Epi Sulandari, Wakasatgas Pangan Polri Helfi Assegaf, Sesjamdatun Raden Febrytrianto, Mewakili Panglima TNI, Staf Ahli Tingkat II Ekonomi Keuangan Eko Nursanto, serta Gubernur/Bupati/Wali Kota seluruh Indonesia. (may/ben)