Pemprov Kalteng menyelenggarakan Rakor Penanggulangan Karhutla bersama Menteri Lingkungan Hidup, Kepala BNPB, dan Kepala BMKG di Aula Jayang Tingang, Lantai II Kantor Gubernur, Kamis (7/8/2025).

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng), melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Aula Jayang Tingang, Lantai II Kantor Gubernur, Kamis (7/8/2025).

Rakor dihadiri Gubernur Agustiar Sabran, Wakil Gubernur (Wagub) Edy Pratowo, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, dan secara khusus hadir Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq.

Gubernur Agustiar Sabran menyampaikan bahwa sampai saat ini kondisi Kalteng tetap kondusif berkat sinergi semua pihak, baik Pemerintah Pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, BNPB, dan BMKG maupun Forkopimda Provinsi, Bupati, Wali Kota, dan Forkopimda Kabupaten/Kota.

Lebih lanjut, Gubernur melaporkan secara teknis dan singkat perkembangan situasi kondisi Karhutla di Kalteng sampai tanggal 6 Agustus 2025.

Kejadian Karhutla pada tanggal 6 Agustus 2025 dilaporkan sebanyak 5 kejadian, yakni 1 lokasi di Kapuas masih tahap pendinginan oleh tim darat, sedangkan 4 lokasi di Palangka Raya sudah dinyatakan padam. Berdasarkan pantauan sebaran asap dari BMKG, di Provinsi Kalteng tidak terdeteksi asap.

Sejumlah upaya telah dilakukan untuk mewujudkan Kalteng Bebas Kabut Asap, antara lain pembentukan Satgas Pengendali Karhutla sejak tahun 2023 serta aktivasi 17 regu Posko dan 77 Pos Lapangan. Selain itu, mulai tanggal 1 Agustus 2025 dilakukan penambahan Posko sebanyak 7 regu yang melibatkan 747 personel dan tersebar di 54 Kecamatan Risiko Tinggi Karhutla.

“Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla terhitung sejak tanggal 29 Juli 2025 sampai dengan 20 Oktober 2025, selama 84 hari kalender,” tutur Gubernur.

Ia pun menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Pusat melalui BNPB yang telah melakukan Operasi Modifikasi Cuaca serta melakukan operasi pemadaman lewat udara dengan menyediakan 2 helikopter patroli dan 1 helikopter water bombing.

Di samping itu, Gubernur mengharapkan dukungan operasional melalui Dana Siap Pakai (DSP) untuk operasi pemadaman darat yang dilakukan personel Korem 102/Panju Panjung, Polda, dan Pangkalan TNI AU Iskandar serta dukungan tambahan peralatan pemadam kebakaran portabel, tempat penampungan air portabel, dan kendaraan roda 3 sebanyak 87 set untuk didistribusikan pada Kecamatan Risiko Tinggi Karhutla.

Sementara itu, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati melaporkan terkait strategi pencegahan dan pengamanan Karhutla. Menurutnya, BMKG bertugas memonitor iklim dan curah hujan, memprediksi tingkat kemudahan lahan untuk terbakar, memonitor asap lintas batas, dan potensi pertumbuhan awan hujan guna memastikan operasi modifikasi cuaca dapat dilakukan atau tidak.

BMKG memprediksi Bulan Agustus sebagai puncak musim kemarau di Kalteng, sehingga potensi Karhutla bisa meningkat baik alami maupun akibat tindakan manusia. Untuk itu, menurut hematnya, perlu diperkuat pendekatan dari darat, jika modifikasi cuaca tidak bisa maksimal.

Hal senada diutarakan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto. Ia meminta Gubernur untuk mengaktifkan kembali Posko Lapangan 2-3 hari ke depan sebagaimana proyeksi BMKG di mana tingkat kemudahan terbakar menunjukkan indikator warna merah.

“Harapan kami, lakukan penguatan, sosialisasi, imbauan di lapangan,” tegas Kepala BNPB.

Selanjutnya, ia meminta Danlanud Iskandar agar Bandara Tjilik Riwut disiagakan hingga malam sekitar pukul 21.00 WIB untuk menjaga operasi modifikasi cuaca. Selanjutnya, kepada Kepala BMKG, ia meminta untuk kembali melakukan mapping wilayah cakupan terkait antisipasi ketersediaan helikopter.

“Harapan kita, operasi modifikasi cuaca benar-benar (cara, red) pamungkas dari pengendalian Karhutla,” imbuhnya.

Pada kesempatan ini, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan penanganan Karhutla menjadi perhatian serius Presiden Prabowo.

“Presiden mengingatkan seluruh jajaran TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah bersatu padu dalam penanganan Karhutla dan mengapresiasi upaya bersama dalam penurunan angka kebakaran hutan dan lahan,” pungkasnya.

Rakor ditutup dengan penandatanganan Komitmen Bersama Mewujudkan Kalteng Bebas Asap. Penandatanganan dilakukan Gubernur bersama Bupati Kotawaringin Barat, Bupati Katingan, Bupati Kotawaringin Timur, Bupati Barito Selatan, Forkopimda, Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kalteng, Kepala BNPB, dan Menteri Lingkungan Hidup. (dew/eka/rnh)