Sahli Ekeubang Yuas Elko menghadiri secara virtual Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dari Ruang Rapat Bajakah, Lantai II Kantor Gubernur, Senin (19/5/2025).

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) siap mendukung pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dan meningkatkan perannya untuk ekosistem perekonomian, khususnya di pedesaan, yang lebih baik.

“Kita siap mendukung dan selalu meningkatkan peran Koperasi Desa. Koperasi kita sudah terbentuk 3887, masih ada 558 yang kurang aktif,” ungkap Staf Ahli (Sahli) Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan (Ekeubang) Yuas Elko saat menghadiri secara virtual Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dari Ruang Rapat Bajakah, Lantai II Kantor Gubernur, Senin (19/5/2025).

Kepada OPD terkait, seperti Dinas Koperasi dan UKM serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Yuas juga menekankan perlunya mengejar pembentukan atau pengaktifan koperasi di Desa dan Kelurahan untuk mendukung pencapaian target nasional 80.000 koperasi pada 28 Oktober 2025.

Sebagaimana disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, pemerintah akan meluncurkan Koperasi Desa Merah Putih pada 12 Juli 2025, bertepatan dengan Hari Koperasi. Rencananya, 80.000 Koperasi Merah Putih beroperasi penuh pada 28 Oktober 2025.

“Presiden berharap koperasi ini membangun ekosistem ekonomi di pedesaan, jadi seluruh kebijakan, seluruh bantuan pemerintah punya kaki, di Koperasi Desa, bantuan alat dan sebagainya cukup di satu tempat,” jelas Zulkifli.

“Tanggal 28 Oktober 2025, Bapak Presiden yang akan meresmikan,” imbuhnya seraya berharap apa yang tengah diusahakan ini dapat memberikan perubahan besar untuk negeri ini.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih tidak hanya memerlukan dukungan Desa dan Kelurahan, tetapi juga Kepala Daerah, terutama Bupati/Wali Kota karena Kepala Desa atau Lurah dapat diberhentikan oleh Bupati/Wali Kota sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Kepala Desa/Lurah apabila mereka tidak mendukung program nasional.

“Meskipun Kepala Desa dipilih secara langsung oleh rakyat, Kepala Desa yang melakukan pelanggaran, seperti tidak mendukung program nasional, dapat diberikan sanksi mulai dari teguran,” jelas Tito.

Lebih lanjut, ia menjelaskan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Dalam SE itu disebutkan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dapat menggunakan anggaran dari pos Belanja Tidak Terduga (BTT).

“Desa kita harapkan menjadi pusat kekuatan ekonomi baru. Memperkuat desa sangat penting dan strategis untuk mencegah urbanisasi,” harap Tito yang mengungkapkan 56% masyarakat Indonesia tinggal di kota di mana angka ini jauh lebih sedikit dari Jepang (93,2%) dan Korea Selatan (83,17%). (ran/ben)