Wagub Kalteng Edy Pratowo hadir dakam Rakorsus Pembahasan Antisipasi dan Penanggulangan Karhutla bersama Menko Polhukam RI, Mendagri, serta Menteri LHK melalui sistem luring dan daring dari Ruang Rapat Wagub, Lantai I Kantor Gubernur, Kamis (14/3/2024).

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) terus melakukan perubahan dan revitalisasi pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) termasuk saat terjadi fenomena El Nino. Ini dapat dilihat dari indikator penurunan luas Karhutla, dampak kabut asap untuk aktivitas masyarakat, kesehatan, dan penerbangan.

Kondisi ini menjadi berkah bagi Kalteng dan sekaligus tantangan terkait bahaya Karhutla, khususnya di lahan gambut.  Pemprov Kalteng bersama Forkopimda berkomitmen untuk memperkuat upaya-upaya pengendalian Karhutla agar tidak menjadi bencana bagi masyarakat.

Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng H. Edy Pratowo hadir pada Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Pembahasan Antisipasi dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) melalui sistem luring dan daring.

“Kami sampaikan terima kasih kepada TNI/Polri dan stakeholder lainnya dan juga Pemerintah Pusat yang sudah membantu dengan menyediakan 5 helikopter untuk water bombing, 2 untuk patroli termasuk untuk teknologi modifikasi cuaca (TMC),” kata Wagub saat memaparkan kesiapan Kalteng menghadapi Karhutla tahun 2024 di Ruang Rapat Wagub, Lantai I Kantor Gubernur pada Kamis (14/3/2024).

Wagub Edy Pratowo mengungkapkan hal tersebut sangat membantu Kalteng dalam proses pencegahan dan penanganan Karhulta di 2023. Pada tahun 2024 ini, Pemprov Kalteng, kata Wagub Edy Pratowo, sudah menyiapkan anggaran sebagai bentuk kesiapan dan kesiagaan Kalteng dalam penanganan Karhutla.

“Kesiapsiagaan terutama dengan anggaran. Pada tahun 2024, mengalokasikan dana BTT sebesar Rp 150 miliar yang di mana kita ketahui, selain bencana Karhutla, Kalteng juga termasuk kategori bencana tanah longsor, puting beliung, dan lainnya, sehingga penyediaan anggaran melalui BTT sebesar Rp 150 miliar dianggarkan,” ungkapnya.

Wagub Edy Pratowo juga berterima kasih kepada Menteri LHK RI terkait pemanfaatan dana DBH-DR untuk 5 provinsi prioritas penanganan Karhutla sebesar Rp 211 miliar serta penyiapan sarana dan prasarana di tahun 2024.

“Termasuk juga kami berterima kasih kepada Ibu Menteri LHK RI, khusus terkait pemanfaatan dana DBH-DR,” tutur Wagub.

Kesiapan dan strategi menghadapi Karhutla tahun 2024, selain anggaran, juga dilakukan pemantapan personel dengan potensi 9.784 orang, pembinaan masyarakat sebagai bagian potensi personel penanggulangan Karhutla, serta pemantapan Sarpras dengan penyediaan Sarpras utama Karhutla di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, KPH, Kecamatan, dan MPA. Pemprov Kalteng terus melaksanakan hibah Sarpras Karhutla ke Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemberian Bansos ke masyarakat.

Sedangkan strategi utama yang disiapkan untuk menghadapi Karhutla tahun 2024, yakni mengoptimalkan fungsi Satgas Pengendali Karhutla dan Posko Krisis Karhutla Provinsi Kalteng, aktivasi 75 Posko Dalkarhutla pada 18 KPH dan 35 pos lapangan pada kecamatan prioritas, menetapkan Status Siaga Darurat, aktivasi Posko Penanganan Darurat Bencana Karhutla, serta peningkatan Personel Pemadaman Darat pada Wilayah Prioritas atau Ring Satu.

“Pelaksanaan Operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC), patroli udara, dan water bombing Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan mohon dukungan operasi TMC, Patroli Udara, dan Water Bombing untuk memperkuat dan menjangkau wilayah-wilayah Karhutla yang jauh atau sulit,” harapnya.

Wagub Edy Pratowo meminta dukungan ke Pemerintah Pusat untuk memperkuat kesiapan menghadapi Karhutla 2024 yang meliputi dukungan Operasi TMC, dukungan Operasi Pemadaman melalui Udara, serta dukungan untuk rencana kebutuhan di  Provinsi Kalteng, seperti 5 Helikopter Water Bombing dan 2 Helikopter Patroli. Sedangkan dukungan Operasional melalui Dana Siap Pakai (DSP) untuk Operasi Pemadaman Darat, dilakukan personel Korem 102/Panju Panjung, Polda Kalteng, dan Pangkalan TNI AU Iskandar Pangkalan Bun. Sementara, dukungan tambahan peralatan pemadam kebakaran portable dan tempat penampungan air portable (flexible tank) sebanyak 87 set akan didistribusikan ke kecamatan dengan risiko tinggi bencana Karhutla.

“Dengan kesiapan anggaran, personel, dan Sarpras, strategi tepat, serta dukungan dan arahan dari Pemerintah Pusat, kami berkeyakinan bahwa pengendalian Karhutla di wilayah Kalimantan Tengah akan terus membaik,” tandas Wagub.

Sementara itu, Menko Polhukam RI Hadi Tjahjanto dalam arahannya mengharapkan kawasan gambut diperhatikan dan aparat di daerah diberi edukasi gambut.

“Kondisi gambut tetap basah harus dipertahankan,” harapnya.

Menko Polhulkam RI lebih lanjut menambahkan dukungan dari Pemerintah Daerah diperlukan untuk penanganan Karhutla dalam bentuk regulasi, supervisi, penegakan hukum, dan dukungan dana.

“Itulah yang diperlukan untuk mengantisipasi dan langkah-langkah komprehensif perlu dilakukan dengan melakukan koordinasi antar Satgas Karhutla dan para pelaku dunia usaha agar selaras dengan kegiatan kita di lapangan,” pungkasnya. (ira/bow)