Sahli Ekeubang Yuas Elko hadir dalam kegiatan Sosialisasi Permenperin Nomor 35 Tahun 2025 tentang Ketentuan dan Tata Cara Sertifikasi TKDN dan BMP di Aula Jayang Tingang, Lantai I Kantor Gubernur, Kamis (13/11/2025).

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) terus melakukan sosialisasi terkait Penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Kebijakan TKDN merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan kemandirian industri nasional dan memperkuat struktur ekonomi bangsa.

“Pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap proses pembangunan dan pengadaan barang/jasa tidak hanya memenuhi kebutuhan teknis dan administratif, tetapi juga memberi dampak ekonomi langsung bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam negeri,” kata Staf Ahli (Sahli) Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan (Ekeubang) Yuas Elko dalam sambutan yang dibacakannya di Aula Jayang Tingang, Lantai I Kantor Gubernur, Kamis (13/11/2025).

Pemerintah Pusat, menurutnya, telah menetapkan berbagai regulasi untuk memperkuat penerapan TKDN. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) secara resmi telah menerbitkan Peraturan Nomor 35 Tahun 2025 tentang Ketentuan dan Tata Cara Sertifikasi TKDN dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP).

“Dengan dikeluarkan Permenperin (Peraturan Menteri Perindustrian) Nomor 35 Tahun 2025 memberikan berbagai kemudahan dan insentif yang ditawarkan, termasuk pemberian bonus TKDN bagi investor yang berinvestasi di Indonesia,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Provinsi Kalteng Norhani mengungkapkan kegiatan ini untuk mensosialisasikan peraturan baru Menteri Perindustrian (Menperin) Nomor 35 Tahun 2025 tentang Ketentuan dan Tata Cara Sertifikasi TKDN dan BMP.

“Mengoptimalisasi serta melakukan koordinasi dan pengawasan serta evaluasi penggunaan produk dalam negeri,” pungkasnya. (ira/ben)