PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di seluruh wilayah Indonesia resmi dihentikan oleh Presiden Joko Widodo pada akhir Desember 2022 lalu. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) tetap waspada dan tetap menyiapkan berbagai sarana dan prasarana penunjang kesehatan.

“Bukan darurat Covid yang dicabut tapi pembatasan kegiatan masyarakat,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalteng Nuryakin di sela-sela Rapat Koordinasi dalam rangka Menindaklanjuti Pencabutan PPKM dengan Wakil Menteri Dalam Negeri RI secara daring pada Senin (2/1/2023).

Dengan dicabutnya PPKM, menurut Sekda Nuryakin, ada perubahan di dalam penerapan aturan terkait penanganan Covid-19. Dia meminta kepada masyarakat untuk tetap waspada dan menaati protokol kesehatan seperti penggunaan masker. “Yang jelas ada turunannya. Dulu, kan, ada Perda. Jika orang melanggar, itu ada sanksinya. Sekarang, kita sesuaikan,” ungkapnya.

Sementara itu, Direktur RSUD Doris Sylvanus Yayu Indriaty menambahkan fasilitas, sarana, alat, dan lain-lain, serta SDM tetap disiapkan. Ruang isolasi tetap disiapkan tetapi, menurut Yayu, tidak seperti dulu.

Apalagi, melihat perkembangan beberapa waktu ini, kasus mulai melandai tetapi bukan tidak ada, melainkan masih tetap ada. Kegiatan vaksinasi tetap dilakukan. Begitu juga sosialisasi dan edukasi pada masyarakat, juga tetap dilaksanakan. “Dari dua ruangan, menjadi untuk satu ruangan karena saya melihat confirm positif menurun tapi ini tetap kita waspadai,” tandasnya.

Berdasarkan arahan Presiden RI Joko Widodo yang disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri RI John Wempi Wetipo, masyarakat harus meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan dalam menghadapi Covid-19. Penggunaan masker di keramaian dan ruang tertutup harus dilanjutkan. “Kesadaran vaksinasi harus terus digalakkan karena ini untuk membantu imunitas dan masyarakat harus mandiri dalam pencegahan penularan, mendeteksi gejala, dan mencari pengobatan,” tuturnya.

Aparat dan lembaga pemerintah tetap harus siaga. Fasilitas kesehatan di semua wilayah harus siap siaga dengan fasilitas tenaga kesehatan dan memastikan mekanisme vaksinasi di lapangan tetap berjalan. Terutama vaksinasi booster dalam masa transisi. “Satgas Covid di pusat dan di daerah tetap dipertahankan untuk merespon penyebaran yang cepat,” tandasnya.

Rakor yang berlangsung secara daring ini dihadiri Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, dan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, serta Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-Indonesia. (ira/bow)