JAKARTA – BIRO PKP. Gubernur Kalimantan Tengah H. Sugianto Sabran ambil bagian dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bersama gubernur se-Indonesia di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Selasa (3/3/2020). Rakor yang akan berlangsung hingga Rabu (4/3/2020) ini merupakan tindak lanjut pelaksanaan kick off penyusunan RKP 2021.

Gubernur Sugianto Sabran, dalam paparannya menyampaikan sejumlah usulan Pemerintah Provinsi Kalteng kepada Pemerintah Pusat, antara lain pembangunan infrastruktur menuju Pelabuhan Sigintung dan Batanjung, pembangunan Rumah Sakit Tipe A, penanganan jalan di wilayah Pulang Pisau, serta perpanjangan landasan pacu Bandara Tjilik Riwut untuk menjadi Embarkasi Haji secara penuh. “Selain menyampaikan pembangunan infrastruktur di Kalteng yang sudah dilaksanakan oleh Pemprov, juga mengusulkan sejumlah pembangunan atau proyek ke Pemerintah Pusat, di antaranya infrastruktur menuju Pelabuhan Sigintung dan Batanjung, Rumah Sakit Tipe A, hingga perpanjangan dan atau pelebaran runway Bandara Tjilik Riwut,” kata Gubernur Sugianto Sabran dalam kegiatan bertema “Memperkokoh Sinergi Pusat-Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Major Project RPJMN 2020-2024” ini.

Dijelaskan Gubernur, usulan prioritas Pemprov Kalteng, yakni terkait akses jalan menuju pelabuhan, diusulkan penanganannya tahun 2021, mengingat Provinsi Kalteng yang luasnya 1,5 kali Pulau Jawa, dengan kekayaan melimpah, selama ini tidak memiliki pelabuhan yang berfungsi sebagai outlet untuk meningkatkan perekonomian daerah. “Termasuk penanganan jalan nasional sepanjang 165 kilometer dari Pelabuhan Sigintung ke Kuala Pembuang ke Simpang Bangkal, dan pembangunan jalan sepanjang 52 kilometer ke Pelabuhan Batanjung yang masih belum ada akses jalan. Jalan ini sangat strategis dikarenakan menghubungkan Pelabuhan Batanjung dengan jalan nasional Trans Kalimantan,” paparnya.

Gubernur menegaskan, penyelesaian ruas jalan missing link di lintas tengah Kalteng hingga perbatasan Kalimantan Barat (Kalbar) sepanjang 80 kilometer juga perlu mendapat perhatian karena dinilai sangat strategis terkait masalah keamanan mengingat lokasinya yang berdekatan dengan batas Indonesia dan Malaysia, sekaligus untuk membuka keterisolisasian masyarakat pedalaman Kalteng dan Kalbar. “Selain itu, juga perpanjangan landasan pacu Bandara Tjilik Riwut dari panjang 2.500 meter menjadi 3.000 meter, dengan lebar 45 meter, agar bisa didarati pesawat berbadan lebar. Ini untuk mendukung pengembangan Bandara Tjilik Riwut menjadi Embarkasi Haji penuh dan untuk mendukung kelancaran investasi bernilai ekspor. Termasuk juga, pembangunan Bandara Sebuai, di mana lahan yang dicadangkan seluas 2.500 hektare, untuk mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), terutama hilirisasi industri sawit di wilayah barat Provinsi Kalimantan Tengah,” imbuh Gubernur Sugianto.

Sementara itu, pembangunan lainnya, menurut Gubernur, antara lain pembangunan Bendungan Muara Joloi untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan kapasitas 284 MW juga sangat diperlukan untuk masyarakat. Proyek tersebut dinilai strategis untuk menjamin kemandirian dan ketahanan energi berkelanjutan. “Berikutnya, usulan pengembangan RSUD Doris Sylvanus menjadi Tipe A, di mana saat ini RSUD Doris Sylvanus merupakan rumah sakit rujukan Provinsi Kalimantan Tengah jenis Tipe B dan selama ini banyak pasien dari Kalimantan Tengah harus dirujuk ke rumah sakit di luar Kalimantan Tengah khususnya ke Pulau Jawa. Hal ini untuk membantu masyarakat Kalteng terlayani kesehatanya. Kami terus meningkatkan pelayanan kesehatan hingga membantu masyarakat kurang mampu dengan gratis,” pungkasnya. (sty/ran/ist)