PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Nuryakin menerima kunjungan reses akhir tahun Anggota DPD RI Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Tengah (Kalteng) Habib Said Abdurrahman dan Tim Pendamping di Ruang Rapat Bajakah, Lantai II Kantor Gubernur, Kamis (30/12/2021).

Acara Kunjungan Reses Akhir Tahun Komite IV DPD RI ke Provinsi Kalteng hari ini, antara lain dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Katma F. Dirun, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalteng Hari Utomo, serta sejumlah Kepala Perangkat Daerah terkait atau yang mewakili.

Pada kesempatan ini, Pj. Sekda Nuryakin menyampaikan bahwa perangkat daerah terkait telah menyampaikan jawaban, tanggapan, dan saran tertulis terkait beberapa pertanyaan yang disampaikan Komite IV DPD RI.

Pj. Sekda berharap DPD RI sebagai representasi masyarakat dapat memberikan masukan dan saran pada kegiatan-kegiatan pembangunan di Kalteng di samping melakukan pengawasan. “Kita berharap diskusi panjang atas jawaban satuan kerja perangkat daerah terkait akan menghasilkan pencerahan,” imbuhnya.

Pj. Sekda juga menguraikan bahwa pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, khususnya dalam upaya pemulihan dan peningkatan ekonomi nasional dan daerah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng berfokus pada pengendalian Covid-19, percepatan vaksinasi, pengembangan UMKM, serta pembangunan bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat secara luas.

Pada APBD Tahun Anggaran 2022, disampaikan Pj. Sekda bahwa sesuai arahan Gubernur Sugianto Sabran, Pemprov Kalteng akan berfokus pada kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pihaknya berharap kebijakan terkait dana bagi hasil dapat memberikan porsi yang lebih besar kepada daerah penghasil sumber daya alam yang melimpah seperti Provinsi Kalteng.

Pihaknya juga berharap adanya peningkatan dana transfer yang lebih signifikan dalam rangka menunjang pembangunan di Kalteng.

Selanjutnya, paparan disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalteng Hari Utomo yang membahas mengenai refleksi ekonomi regional kinerja APBN Provinsi Kalteng sampai dengan 28 Desember 2021. Paparan juga disampaikan perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalteng, termasuk mengenai berbagai kendala dalam penyerapan anggaran dan Dana Desa.

Menanggapi berbagai masukan dan kendala yang disampaikan, Anggota DPD RI Dapil Kalteng Habib Said Abdurrahman menjelaskan bahwa dalam kunjungan reses kali ini pihaknya ingin mendapat jawaban, masukan, dan informasi mengenai kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, di mana dalam hal ini khususnya mengenai pengelolaan keuangan negara yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Dalam pertemuan siang hingga sore ini, pihaknya juga ingin bertukar pikiran mengenai keunggulan, program, dan rencana-rencana di tahun 2022, khususnya hal-hal lebih spesifik di luar jawaban tertulis perangkat daerah yang telah diterima Komite IV DPD RI.

Pihaknya pun berkomitmen untuk berusaha agar daerah mendapat dana bagi hasil lebih banyak dengan membawa masalah ini untuk dibahas di Senayan serta melalui pembicaraan dengan Kementerian terkait. “Sumber daya alam Kalteng melimpah. DPD RI akan berusaha bagaimana bagi hasil lebih besar bagi daerah penghasilnya,” ujar Anggota DPD RI Dapil Kalteng Habib Said Abdurrahman.

Untuk meningkatkan PAD, Habib Said Abdurrahman memberikan masukan agar Kalteng tetap berusaha menarik penanam modal masuk dengan tidak melarang barang setengah jadi keluar daerah. Menurutnya, hal yang perlu lebih diperhatikan dalam hal ini adalah kebijakan atau kewajiban pajak perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kalteng. Diingatkannya bahwa beberapa daerah lain juga menghasilkan sumber daya alam serupa, sehingga investor harus dijaga agar tidak beralih ke daerah lain.

Habib Said Abdurrahman menegaskan pihaknya akan memberikan dukungan dan menyuarakan hal yang sama dengan apa yang diharapkan Provinsi Kalteng, termasuk dukungan pada berbagai Program Strategis Nasional yang diamanahkan pada provinsi berjuluk Bumi Tambun Bungai ini. (ran/eka)