Plt. Asisten Pemkesra Herson B. Aden, mewakili Plt. Sekda, hadir sebagai salah satu narasumber dalam FGD tentang Mekanisme Pemantauan Kebijakan Program MBG dalam Upaya Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Hotel Neo Palma Palangka Raya, Senin (17/11/2025).

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Pelaksana Tugas (Plt.) Asisten Pemerintahan dan Kesra (Pemkesra) Herson B. Aden, mewakili Plt. Sekretaris Daerah (Sekda), hadir sebagai salah satu narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) tentang Mekanisme Pemantauan Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Upaya Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Hotel Neo Palma Palangka Raya, Senin (17/11/2025).

FGD dihadiri Direktur Pemerintahan, Keuangan Daerah, dan Transfer ke Daerah Kementerian PPN/Bappenas, Kepala BPS Provinsi Kalteng, dan Kepala Regional Badan Gizi Nasional (BGN) Provinsi Kalteng serta diikuti peserta dari BPS Provinsi Kalteng dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti Bapperida, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Ketahanan Pangan.

Acara ini digelar oleh BGN dan Kementerian PPN/Bappenas melalui Kedeputian Bidang Pembangunan Kewilayahan guna mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional dan mengoptimalkan dampak ekonomi Program MBG. Kegiatan strategis pun dilakukan untuk mengembangkan mekanisme pemantauan indikator ekonomi wilayah dengan pendekatan uji petik di 4 Provinsi, salah satunya di Kalteng.

Dalam paparannya, Plt. Asisten Pemkesra Herson B. Aden menyampaikan sejumlah peran dan kebijakan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan MBG untuk mendorong ekonomi daerah. Dijelaskannya,peran dan kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng yang telah dilakukan dalam pelaksanaan MBG, meliputi integrasi MBG dalam RPJMD dan RKPD, penguatan koordinasi lintas OPD, pelibatan petani, UMKM, dan Koperasi/BUMDes, serta optimalisasi penggunaan produk lokal.

Karakteristik wilayah Kalteng, yaitu penduduk sedikit namun tersebar luas, desa berjauhan, jumlah sekolah tidak merata, dan aksesibiltas bervariasi, membuat upaya pelaksanaan MBG di Kalteng memerlukan kolaborasi keras para pihak. Dengan adanya tantangan di bidang distribusi dan transportasi serta kendala komunikasi (jaringan internet), maka Pemprov Kalteng menawarkan sejumlah rekomendasi, yaitu monitoring MBG berbasis realtime, insentif bagi pemasok lokal MBG, kolaborasi dengan BPS untuk memetakan potensi ekonomi, serta roadmap rantai pasok pangan desa terkecil dan infrastruktur logistik pangan.

“Pemprov Kalteng berkomitmen memastikan efektivitas program MBG berjalan baik,” tegas Herson yang meminta para peserta FGD, khususnya dari OPD terkait, memberikan masukan konstruktif dalam forum ini. (dew/rnh)