PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Plt. Gubernur Kalimantan Tengah Habib Ismail bin Yahya mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Analisa dan Evaluasi (Anev) Pelaksanaan Kampanye Pilkada Serentak Tahun 2020 yang diselenggarakan secara virtual melalui video conference dari Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jumat (02/10/2020). Sehubungan dengan masih adanya kunjungan kerja di Kabupaten Barito Utara, Plt. Gubernur mengikuti Rakor Anev tersebut secara virtual bersama Wakil Bupati Barito Utara Sugianto Panala Putra.

Rakor Anev dipimpin secara langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD didampingi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Ketua Satuan (Satgas) Penanganan COVID-19 Doni Monardo serta diikuti Kepala Daerah se-Indonesia.

Menkopolhukam Mahfud MD menyampaikan tujuan digelarnya Rakor Anev tersebut, yaitu untuk mendengarkan analisa dan evaluasi pelaksanaan kampanye Pilkada serentak yang sudah dimulai sejak 26 September 2020. Mahfud mencatat ada sejumlah permasalahan dalam Pilkada serentak, antara lain adanya Ormas yang menyerukan penundaan Pilkada. “Kita terima hal itu sebagai niat yang baik dan tulus semata untuk keselamatan rakyat. Tetapi, pemerintah tetap harus mengambil langkah dan keputusan secara konstitusional dan institusional bahwa Pilkada tidak ditunda tetapi dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan,” ungkap Mahfud.

Alasan tidak ditundanya Pilkada serentak telah disampaikan Mendagri dalam beberapa kesempatan, antara lain karena perbandingan dengan negara-negara lain yang melaksanakan Pemilu di masa pandemi dan angka kecenderungan penularan yang disampaikan Ketua Satgas Penangulangan COVID-19 Doni Monardo dalam beberapa rapat.

Dalam Rakor tersebut, masing-masing sektor terkait menyampaikan analisis dan evaluasi sesuai kapasitasnya. KPU RI melalui Plh. Ketua KPU RI Ilham Saputra menyampaikan kendala kampanye dari laporan KPU di daerah, antara lain beberapa daerah belum memulai kampanye karena masih menunggu izin berkampanye, keterlambatan penyerahan desain APK dan bahan kampanye, data petugas kampanye, relawan, serta akun Medsos terlambat disampaikan oleh Paslon kepada KPU. Untuk itu, langkah lanjutan KPU, antara lain melakukan pantauan dan supervisi kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dengan lebih masif lagi.

Sementara itu, Kepala Bawaslu RI Abhan melaporkan langkah-langkah pengawasan dan penindakan terhadap protokol kesehatan COVID-19 dalam pelaksanaan kampanye. Pada hasil pengawasan kampanye pada hari pertama dan kedua masa kampanye, ditemukan 19 pelanggaran protokol COVID-19 dan 94.846 penertiban alat peraga. Untuk itu, Bawaslu memberi rekomendasi dan saran, antara lain pelibatan Satpol PP pada setiap kegiatan kampanye dan penegasan perizinan kegiatan kampanye oleh kepolisian.

Analisa dan evaluasi disampaikan pula oleh Kepala BIN RI, Panglima TNI, Jaksa Agung, Ketua Satgas COVID-19, dan Mendagri.

Menkopolhukam Mahfud MD menyimpulkan penegakan protokol kesehatan merupakan kunci dalam kampanye Pilkada Serentak. Metode penegakan protokol dilakukan melalui cara preventif, persuasif, dan penegakaan hukum tanpa pandang bulu.

Turut serta mengikuti Rakor Anev tersebut dari Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur, antara lain Sekda Fahrizal Fitri yang didampingi oleh Asisten II Bidang Administrasi Perekonomian dan Pembanguan Nurul Edy, Kabinda Kalteng, Danrem 102/Pjg, serta mewakili Kapolda Kalteng, mewakili KPU Kalteng, dan Bawaslu Kalteng. (dew/nov/ben/fen/bow)