Plt. Sekda Provinsi Kalteng Leonard S. Ampung menghadiri Rakernas KORPRI Tahun 2025 di Griya Agung Palembang, Sumsel, Sabtu (4/10/2025).

PALEMBANG, SUMSEL – BIRO ADPIM. Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Leonard S. Ampung menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Tahun 2025 yang digelar di Griya Agung Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel), Sabtu (4/10/2025).

Rakernas KORPRI tahun ini mengusung semangat untuk mewujudkan sinergi dan konsolidasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mengakselerasi program nasional pemerintah guna mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia.

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Pengurus KORPRI dari berbagai Kementerian, Lembaga, serta Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia. Forum ini menjadi wadah strategis bagi KORPRI dalam memperkuat peran ASN sebagai motor penggerak birokrasi yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Dalam Rakernas 2025 ini, dibahas berbagai agenda penting, salah satunya adalah penguatan peran KORPRI dalam mendukung percepatan transformasi digital pemerintahan. Hal ini dinilai krusial untuk menjawab kebutuhan birokrasi yang lebih modern, transparan, dan efisien. Selain itu, peningkatan kapasitas ASN juga menjadi fokus agar mampu beradaptasi dengan perubahan global sekaligus menjawab tantangan era disrupsi yang semakin kompleks.

Rakernas juga menekankan pentingnya konsolidasi organisasi KORPRI hingga ke tingkat daerah. Upaya ini bertujuan memastikan seluruh program nasional dapat tersampaikan dengan baik dan tepat sasaran. Tidak hanya itu, rencana aksi KORPRI dalam mendukung prioritas pembangunan nasional turut dirumuskan, meliputi peningkatan pelayanan publik, pembangunan sumber daya manusia unggul, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada hasil.

Melalui Rakernas ini, KORPRI menegaskan komitmennya untuk memperkuat persatuan ASN, membangun budaya kerja yang inovatif, serta menjadi garda terdepan dalam mengawal pelaksanaan program pembangunan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat. (ana/ist)