PALANGKA RAYA – BIRO PKP. Tren penurunan kejadian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dan dampaknya selama kurun waktu 2015-2019 tidak menyurutkan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam melakukan penguatan strategi, terutama dalam tindakan pencegahan dan pemadaman dini, serta pemberian efek jera bagi para pelaku Karhutla, sebagaimana arahan Presiden RI Joko Widodo dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Karhutla, 6 Februari lalu.

Pentingnya upaya pencegahan dalam penanganan Karhutla tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Fahrizal Fitri saat membuka Rapat Kerja (Raker) Pemantapan Pengendalian Karhutla Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan (PPIKHL) Wilayah Kalimantan Tahun 2020 di Ruang Seruyan 3 Ballroom Hotel M Bahalap, Palangka Raya, Rabu (04/03/2020).

Dalam sambutannya, Fahrizal menegaskan, “Faktor utama terjadinya Karhutla di Provinsi Kalimantan Tengah adalah ulah manusia. Fenomena El Nino dan rominasi lahan gambut adalah faktor pendukung. Kita (perlu) ketahui bersama, pencegahan Karhutla adalah jauh lebih prioritas daripada pemadaman Karhutla.”

Fahrizal menjelaskan, bencana Karhutla yang berpotensi terjadi setiap tahun di Provinsi Kalimantan Tengah dapat memberikan dampak negatif kepada sosial ekonomi masyarakat, ekologi, bahkan hubungan regional atau internasional. Untuk mencegah dan menanggulangi Karhutla, khususnya yang bermotif ekonomi, diperlukan solusi permanen yang direncanakan dan disiapkan secara matang.

“Perlu solusi permanen dalam pencegahan terhadap kebakaran lahan yang disengaja karena motif ekonomi dengan memperhatikan kearifan lokal dan berbasis peningkatan kesejahteraan masyarakat desa,” terang Fahrizal.

Fahrizal menambahkan, “Dalam pencegahan Karhutla, pengelolaan hutan dan lahan gambut juga perlu ditata dengan baik. Kegiatan pembasahan lahan gambut, pembuatan sekat kanal, dan kegiatan restorasi gambut lainnya perlu dilaksanakan secara konsisten.”

Lebih lanjut, Fahrizal Fitri mengungkapkan, upaya pencegahan lainnya adalah frekuensi patroli dan pemeriksaan intensif lapangan secara terpadu maupun mandiri perlu ditingkatkan dengan memperhatikan prediksi cuaca dan deteksi dini hotspot, sehingga dapat dilaksanakan pemadaman dini apabila ditemukan Karhutla. Selain berbagai tindakan pencegahan itu, untuk memberikan efek jera kepada pelaku pembakaran, perlu diberikan punishment melalui penegakan hukum yang berkeadilan, baik bersifat administratif, perdata, maupun pidana.

Di akhir sambutan, Fahrizal Fitri mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut bersinergi dan berperan serta dalam penanggulangan Karhutla. “Pencegahan Karhutla tidak dapat dilaksanakan hanya oleh satu instansi atau lembaga. Untuk itu, kami mengajak semua pihak secara terpadu meningkatkan partisipasinya, baik OPD terkait, TNI, POLRI, UPT KLHK, Lembaga Akademik, LSM, Pelaku Usaha, maupun masyarakat luas,” pungkas Sekda Fahrizal Fitri.

Raker Karhutla PPIKHL ini akan berlangsung selama tiga hari, 4-6 Maret 2020, dan diikuti lebih dari 150 orang peserta, terdiri dari Perangkat Daerah, UPT Kementerian LHK, Akademisi, LSM, dan Balai PPIKHL Wilayah Kalimantan, termasuk perwakilan Manggala Agni. Kepala Balai PPIKHL Wilayah Kalimantan Johny Santoso dalam laporannya menyatakan, “Untuk Balai PPIKHL, teman-teman yang datang ini dari lima provinsi di wilayah Kalimantan.”

Kegiatan yang mengusung tema “Bersama dalam Pencegahan Karhutla berbasis Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa” itu dihadiri pula oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) Novia Widyaningtyas, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Basar Manullang, Direktur Reskrimsus Polda Kalteng Kombes Pol. Pasma Royce, serta sejumlah Kepala Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait. (set/fen)