Sahli Ekeubang Yuas Elko secara virtual menghadiri Rakor Pengendalian Inflasi Tahun 2025 serta Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah dari Ruang Rapat Bajakah, Lantai II Kantor Gubernur, Selasa (19/8/2025).

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Staf Ahli (Sahli) Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan (Ekeubang) Yuas Elko secara virtual menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2025 serta Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah dari Ruang Rapat Bajakah, Lantai II Kantor Gubernur, Selasa (19/8/2025).

Dalam Rakor tersebut, dibahas perkembangan harga sejumlah komoditas pangan. Pada minggu kedua Agustus, harga cabai rawit, cabai merah, dan bawang putih mengalami penurunan. Sementara bawang merah, meskipun telah mengalami penurunan harga, namun masih jauh dari harga normalnya.

Pemerintah juga menyoroti penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang masih jauh dari target. Bulog diminta segera menyampaikan kendala yang dihadapi agar distribusi bisa dipercepat dengan tetap menjaga kualitas. Penyaluran SPHP saat ini sudah dilakukan secara masif dan ke depan akan merambah ke jaringan ritel modern, seperti Alfamart, Indomaret, Hypermart, Lion Superindo, hingga Tip Top.

Selain itu, turut dibahas strategi stabilisasi harga minyak goreng merek Minyakita, jagung, dan bawang merah yang fluktuasinya berimbas pada sektor lain, termasuk peternakan. Badan Pangan Nasional menekankan pentingnya langkah penguatan pengawasan dan penegakan hukum, pencegahan spekulasi, perlindungan konsumen, pengamanan program stabilitas harga, serta antisipasi terhadap dampak regulasi global.

Pada kesempatan tersebut, Sahli Yuas Elko menyampaikan bahwa inflasi di Kalteng masih dalam kondisi aman dan terkendali. Meski demikian, masih terdapat pekerjaan rumah (PR) terkait sektor perumahan, khususnya di kawasan pedesaan, pesisir, dan perkotaan. Ia juga menyoroti adanya beberapa Kabupaten yang belum menyampaikan laporan terkait dukungan program perumahan.

Lebih lanjut, Sahli Yuas Elko menegaskan perlunya kewaspadaan menyikapi temuan Kejaksaan Tinggi mengenai praktik oplosan beras. Hal ini menjadi perhatian serius agar semua pihak terkait terus memonitor kondisi di daerah serta meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) dengan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota se-Kalteng. (ana/ism)