Sahli Perhukpol Darliansjah menghadiri Rapur Ke-8 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025 di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Kalteng, Kamis (5/6/2025).

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Staf Ahli (Sahli) Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik (Perhukpol) Darliansjah menghadiri Rapat Paripurna (Rapur) Ke-8 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025, Kamis (5/6/2025), di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kalteng Arton S. Dohong, dengan agenda utama Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Kehadiran Darliansjah mewakili Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng sebagai tindak lanjut dari Pidato Pengantar Gubernur yang telah disampaikan dalam rapat sebelumnya. Dalam forum tersebut, masing-masing Fraksi menyampaikan pandangan umum, kritik, serta apresiasi terhadap pelaksanaan APBD 2024.

Fraksi Partai Golkar, melalui Juru Bicaranya Oki Maulana, menyoroti pentingnya optimalisasi pengelolaan APBD guna meningkatkan pelayanan publik. Golkar juga meminta penjelasan terkait piutang daerah, rendahnya kontribusi BUMD terhadap PAD, serapan anggaran yang belum maksimal, serta dampak belanja pemerintah terhadap pelayanan publik.

Fraksi Partai Gerindra, lewat Juru Bicaranya Endang Susilawatie, menanggapi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengenai pengelolaan pajak air permukaan dan aset daerah yang dinilai belum tertib. Gerindra mengapresiasi capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-11 kalinya secara berturut-turut oleh Pemprov Kalteng, namun berharap pencapaian tersebut sejalan dengan peningkatan kualitas layanan publik.

Sementara itu, Fraksi Partai Nasdem, melalui Juru Bicaranya Asdy Narang, menekankan pentingnya transparansi dan partisipasi publik dalam perencanaan serta pelaksanaan APBD. Nasdem berharap Gubernur dapat memberikan jawaban yang obyektif dan akuntabel atas pertanyaan dan masukan yang disampaikan Fraksi-Fraksi DPRD.

Rapat berlangsung lancar dan mencerminkan semangat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.

Agenda berikutnya dijadwalkan untuk mendengarkan tanggapan resmi Pemprov Kalteng terhadap pemandangan umum yang telah disampaikan. (ana/fen)