Sahli Ekeubang Yuas Elko mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi Minggu Keempat Mei 2025 secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah, Lantai II Kantor Gubernur, Senin (26/5/2025).

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Staf Ahli (Sahli) Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan (Ekeubang) Yuas Elko mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Minggu Keempat Mei 2025 secara virtual bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dari Ruang Rapat Bajakah, Lantai II Kantor Gubernur, Senin (26/5/2025).

Rakor ini dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian dari Geduang Sasana Bhakti Praja dan diikuti secara daring dan luring oleh para Gubernur, Bupati, Wali Kota, serta Pejabat terkait dari seluruh Indonesia.

Dalam arahann,ya, Mendagri Tito Karnavian menekankan peran aktif dari Pemerintah Daerah untuk turut serta dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok (Bapok) di tengah gejolak ekonomi global.

“Saya minta Kepala Daerah terus aktif dalam mengendalikan inflasi, terutama menjelang hari besar keagamaan di Indonesia dan musim panen,” ujar Tito

Berdasarkan data terbaru perkembangan inflasi secara nasional per April 2025, tercatat Inflasi Tahun ke Tahun (Y-on-Y) berada di angka 1,95%. Sementara inflasi dari Bulan ke Bulan (M-to-M) tercatat sebesar 1,17%.

Pemerintah Pusat memberikan apresiasi bagj daerah-daerah yang berhasil menekan angka inflasi dan sekaligus mendorong daerah lainnya untuk terus meningkatkan efektivitas pengendalian melalui Operasi Pasar, Subsidi Ongkos Angkut, hingga Optimalisasi Anggaran Belanja Tidak Terduga.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I Tahun 2025 berada di angka 4,87%. Presiden Prabowo Subianto menargetkan di tahun 2029 akhir, pertumbuhan ekonomi berada di angka 8%. Untuk dapat mencapainya, dibutuhkan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta seluruh unsur terkait lainnya.

Untuk Tingkat Pertumbuhan Ekonomi (PE) Provinsi pada Triwulan I Tahun 2025, Provinsi dengan PE tertinggi adalah Provinsi Maluku Utara sebesar 34,58%, kemudian Papua Barat 25,53%. Sedangkan Kalteng, Pertumbuhan Ekonominya mencapai 4,04%.

Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini dalam paparannya menyampaikan perkembangan inflasi 4 bulan pertama tahun 2025, yaitu pada Januari-Februari, mengalami deflasi yang salah satu penyebabnya adalah adanya diskon untuk pengguna PLN Prabayar. Sedangkan pada Maret-April, terjadi inflasi yang disebabkan Hari Raya dan kembali normalnya tarif PLN.

Sementara itu, inflasi April (Y-o-Y) tahun ini sebesar 1,56%, lebih rendah dari tahun 2022, namun lebih tinggi dari tahun 2023 dan 2024.

“Ini yang perlu kita perhatikan dan waspadai bersama bahwa Y-o-Y ini menjadi indikator utama pada inflasi Y-o-Y di akhir tahun nanti”, ujar Pudji.

Terkait dengan Indeks Perkembangan Harga (IPH), Pudji menjelaskan ada 5 Provinsi yang mengalami kenaikan IPH, antara lain Papua Tengah, Papua, Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat Daya dengan komoditas Cabai Rawit dan Cabai Merah.

Sedangkan 5 Provinsi yang IPH-nya mengalami penurunan, yaitu NTB, Bali, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Bangka Belitung dengan Komoditas Cabai Merah, Cabai Rawit, dan Bawang Merah. (may/fen)