Top Menu

  • Alur Permohonan PPID
  • ARTIKEL
  • BERITA
  • Blog
  • Cart
  • Checkout
  • Contact Us
  • EMAIL
  • FOTO
  • GALERI
  • Home Page
  • Home Page Eight
  • Home Page Five (No Sidebar)
  • Home Page Four
  • Home Page Seven
  • Home Page Six
  • Home Page Three
  • Home Page Two
  • INFOGRAFIS
  • KONTAK
  • LPPD Tahun 2018
  • My Account
  • Player Embed
  • PPID
    • Dokumen PPID
    • Maklumat Pelayanan PPID
  • PROFIL
  • Profil PPID
  • Sample Page
  • Search Videos
  • Shop
  • SIARAN PERS
  • STRUKTUR ORGANISASI
  • Struktur Organisasi PPID
  • TUGAS DAN FUNGSI
  • Tugas dan Wewenang PPID
  • User Videos
  • VIDEO
  • VIDEO
  • Video Category
  • Video Tag
  • VISI DAN MISI
  • Visi dan Misi PPID

Main Menu

  • BERANDA
  • PROFIL
    • TUGAS DAN FUNGSI
    • VISI DAN MISI
    • STRUKTUR ORGANISASI
  • SIARAN PERS
  • BERITA
  • ARTIKEL
  • BULETIN
  • Opini
  • GALERI
    • FOTO
    • Video
    • INFOGRAFIS
  • PPID
    • Dokumen PPID
    • Maklumat Pelayanan PPID
    • Visi dan Misi PPID
    • Struktur Organisasi PPID
    • Tugas dan Wewenang PPID
    • Alur Permohonan PPID
    • PPID Utama
  • KONTAK

logo

  • BERANDA
  • PROFIL
    • TUGAS DAN FUNGSI
    • VISI DAN MISI
    • STRUKTUR ORGANISASI
  • SIARAN PERS
  • BERITA
  • ARTIKEL
  • BULETIN
  • Opini
  • GALERI
    • FOTO
    • Video
    • INFOGRAFIS
  • PPID
    • Dokumen PPID
    • Maklumat Pelayanan PPID
    • Visi dan Misi PPID
    • Struktur Organisasi PPID
    • Tugas dan Wewenang PPID
    • Alur Permohonan PPID
    • PPID Utama
  • KONTAK
Umum
Home›Umum›Sekda Dukung Upaya Penataan Kembali Aset-aset Daerah Kalteng

Sekda Dukung Upaya Penataan Kembali Aset-aset Daerah Kalteng

By Biro Adpim
05/02/2021
1087
0
Share:

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Fahrizal Fitri membuka Rapat Koordinasi terkait penertiban aset yang akan diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Kalteng, bertempat di Aula Eka Hapakat, Lantai II Kantor Gubernur Kalteng, Jumat (5/2/2021).

Dalam arahannya saat membuka kegiatan, Sekda Fahrizal Fitri mengatakan bahwa masalah aset ini adalah masalah yang terus menjadi catatan dalam rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. “Memang saya pahami masalah aset ini merupakan kesalahan turun-temurun dan ini tidak hanya terjadi di Pemprov. Tapi, alangkah baiknya saat ini adalah bagaimana kita melakukan penataan lebih baik lagi. Selama aset ini tercatat, akan diketahui barangnya dimana,” kata Sekda.

Menurut Sekda, yang menjadi permasalahan saat ini adalah aset-aset bergerak, di mana sebagian dari aset-aset tersebut belum dikembalikan kepada negara oleh pejabat yang telah memasuki masa pensiun atau dipindahtugaskan. “Padahal aset-aset ini adalah pendukung jabatan pada saat itu dan itu adalah milik negara. Setelah pensiun atau pindah, itu seharusnya tidak dibawa dan seolah itu menjadi milik dia. Dan, ini mohon maaf sudah menjadi kebiasaan,” jelas Sekda.

Sekda menambahkan bahwa dalam MoU atas penggunaan aset daerah perlu dicantumkan kerjasama dengan Kejaksaan Tinggi dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta dicantumkan nilai aset tersebut. “Kalau yang bersangkutan akan mengganti, silakan, dengan nilai aset pengadaan itu. Nilai pengadaannya untuk kendaraan. Kalau tanah jangan karena itu berbeda. Dan, disampaikan juga kalau mereka merasa ingin memiliki aset-aset milik pemerintah yang mungkin nanti akan dilelang, silakan ikuti lelang,” imbuh Sekda.

Berkaitan dengan Rumah Negara, Sekda menegaskan bahwa Rumah Negara semestinya digunakan untuk pejabat atau Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun, saat ini masih ditemui adanya pengalihan hak aset oleh pihak-pihak yang tidak berstatus PNS. “Upaya-upaya kita pengawalan dengan Satpol PP, saya rasa juga bagian dari upaya intervensi kita untuk mereka mau mengembalikan. Terus, sampaikan di dalam itu bahwa kalau tidak dikembalikan, maka konsekuensinya akan kami serahkan ke Kejaksaan Tinggi dan KPK,” papar Sekda.

Ditambahkannya, Kejaksaan Tinggi saat ini telah mengalihkan sebagian permasalahan aset ini dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum) kepada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), di mana apabila sudah ditangani oleh Jampidsus, maka ada unsur pidana di dalamnya, seperti unsur penggelapan atau penguasaan aset negara. “Saya harap ada aset tertentu yang masuk Pidsus, sehingga semuanya memberi penyadaran. Permasalahan-permasalahan lama harus kita bersihkan. Ke depan, jangan sampai kita membuat permasalahan baru. Saya berharap kita dapat melakukan monitoring, melakukan upaya-upaya penertiban supaya semakin baik pencatatan ataupun laporan keuangan kita dalam pengelolaan aset,” pungkas Sekda Fahrizal Fitri.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalteng Nuryakin melaporkan bahwa dalam pelaksanaan penertiban barang milik daerah, sudah dikukuhkan MoU antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng dengan Kejaksaan Tinggi Kalteng dan Korsupgah (Koordinasi dan Supervisi Pencegahan) KPK RI, sehingga dalam pelaksanaannya memberikan hak yang akan memudahkan pihaknya dalam penertiban ini. “Hal ini sesuai dengan petunjuk langsung dari Pak Gubernur beberapa waktu yang lewat bahwa di luar 2021, paling lambat pertengahan tahun 2022, aset ini sudah tertata. Ini yang menjadi pendorong kita bahwa komitmen dari pimpinan cukup kuat untuk kita melaksanakan penertiban,” jelasnya.

Diungkapkan Nuryakin, penertiban aset daerah tahap pertama akan menyasar kendaraan roda 2 dan roda 4. “SKK (Surat Kuasa Khusus) yang sudah disampaikan kepada kami akan ditinjau ulang, mana yang memang domainnya Kejaksaan Tinggi dan KPK, mana yang domainnya hanya kita Pemprov atau anti mainstream-nya kita lakukan upaya hukum lainnya. Setelah penertiban aset bergerak, akan dilanjutkan dengan penertiban Rumah Negara, baik untuk Golongan 1, Golongan 2, maupun Golongan 3. Ada hal yang perlu kita selesaikan di regulasinya. Setelah itu, baru kita akan selesaikan berkenaan dengan penertiban Rumah Negara ini,” tutup Nuryakin.

Tampak hadir pula dalam Rapat Koordinasi kali ini, antara lain Inspektur Provinsi Kalteng Sapto Nugroho serta sejumlah Kepala Dinas/Badan, Kepala Biro, dan Sekretaris Dinas/Badan atau yang mewakili. (ran/sop/boy)

TagsasetDaerahpenataan
Previous Article

Satgas Covid-19 Kalteng: Berperilaku 4M Berperan Penting ...

Next Article

Satgas Covid-19 Meminta Masyarakat Tidak Mengandalkan Satu ...

Share:

Biro Adpim

Related articles More from author

  • Pemerintah

    Tingkatkan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah, Pemprov Gelar Workshop Bersama BPK Perwakilan Kalteng

    04/09/2020
    By Biro Adpim
  • Pemerintah

    Sekda Fahrizal Fitri Buka Secara Resmi Acara Diklat Perencanaan Pembangunan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

    19/04/2021
    By Biro Adpim
  • Ekonomi

    Dorong Pemulihan Ekonomi Nasional dan Daerah, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran Rapat Koordinasi Bersama OJK, Bank Indonesia, dan Ditjen Perbendaharaan

    14/08/2020
    By Biro Adpim
  • Pemerintah

    Sekda Buka Rakorda Perencanaan Pusat dan Daerah Tahun 2020

    13/03/2020
    By Biro Adpim
  • Umum

    Bahas Pemanfaatan Aset di Barito Timur, Gubernur Kalteng Rakor Bersama KPK dan Pertamina

    05/08/2020
    By Biro Adpim
  • Umum

    Gubernur Kalteng Melantik Pengurus Daerah KKB dan FPKKB Provinsi Kalteng Periode 2020-2025

    20/09/2020
    By Biro Adpim

  • Umum

    Update Covid-19 di Kalteng Per 9 Juni 2020, Pasien Sembuh Bertambah 5

  • Pemerintah

    Gubernur Lantik Penjabat Bupati Barsel dan Kobar

  • EkonomiUmum

    Gali Peran Aktif Masyarakat, Pemerintah Gelar Konsultasi Publik Studi AMDAL Program Food Estate

Berita Terkait

  • 16/11/2026

    PORPROV XIII Tinggal Menghitung Hari, Sekda Kalteng Cek Kesiapan Venue di Sport Center Pangkalan Bun

  • 16/11/2026

    Perkuat Sektor Pariwisata dan Investasi, Gubernur Agustiar Sabran Resmikan Fugo Hotel Palangka Raya

  • 16/11/2026

    Lanjutkan Pemberian Bantuan bagi Masyarakat Kalteng Terdampak Karhutla, Pemprov Kembali Salurkan Ribuan Paket Sembako di Kabupaten Kobar

  • 16/11/2026

    Senantiasa Bersama Masyarakat Kalteng Hadapi Dampak Karhutla, Pemprov Kembali Salurkan Bantuan Pangan di Sukamara

  • 15/11/2026

    Bantuan bagi Masyarakat Terdampak Karhutla Kalteng Terus Berlanjut, Pemprov Kembali Salurkan Ribuan Paket Sembako di Kotim

BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Jl. RTA Milono No.1, Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111

Johni Sonder, S.STP, M.Si