PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Fahrizal Fitri menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi, Monitoring, dan Evaluasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (06/04/2021) di Aula Jayang Tingang, Komplek Kantor Gubernur, Palangka Raya.

Rakor yang dihadiri pula oleh Kepala Satuan Tugas Pencegahan Koordinasi dan Supervisi (Satgas Korsup) Wilayah III KPK Edi Suryanto ini diikuti oleh sejumlah Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng yang terkait dengan 8 area intervensi KPK.

Sekda Fahrizal Fitri menyampaikan bahwa Rakor ini dilaksanakan berkenaan dengan pembahasan program pencegahan korupsi di lingkup Pemprov Kalteng.

“Ada 8 area yang menjadi proses penilaian, yang pertama pada area APBD, kedua Pengadaan Barang dan Jasa, ketiga Perizinan, keempat penguasaan APIP, kelima Manajemen ASN, yang berikutnya adalah Optimalisasi Pajak Daerah (Pendapatan Asli Daerah), ketujuh Manajemen Aset, dan yang terakhir Dana Desa. Untuk Dana Desa ini, kita provinsi tidak ada karena termasuk di kabupaten,” ujar Sekda Fahrizal Fitri.

Lebih lanjut dipaparkan oleh Sekda bahwa dalam rangka pencapaian Monitoring Centre for Prevention (MCP) Provinsi Kalteng seperti yang telah disampaikan oleh Gubernur, terjadi penurunan nilai berkenaan dengan pencapaian-pencapaian. Diharapkan, ada upaya-upaya bersama untuk perbaikan, terutama pada beberapa area yang menjadi perhatian.

“Kemarin itu kalau saya lihat di area optimalisasi pendapatan daerah di angka (pajak daerah) 54,87, manajemen aset kita masih di angka 63,15. Perlu ada peningkatan-peningkatan lain, misalnya APBD kita, juga manajemen ASN kita. Ini adalah harapan kita, kalau bisa lebih meningkatkan lagi komitmen kita bagaimana upaya-upaya pencegahan korupsi ini bisa menjadi bagian jalannya proses pemerintahan di Kalimantan Tengah,” beber Sekda Kalteng.

Sementara itu, Kepala Satgas Korsup Wilayah III KPK Edi Suryanto menyampaikan bahwa secara hasil rata-rata nasional, Kalteng dinilai patut berbangga masih di atas cukup jauh karena rata-rata nasional tahun 2020 kemarin 64.

“Sementara, untuk Pemprov Kalteng 82,78, jadi ya Alhamdullilah, walaupun peringkatnya masih 79. Kalau jumlah Provinsi saja 34, mestinya itu minimal target kita,” ungkap Edi Suryanto.

Turut hadir dalam rapat ini, antara lain Inspektur Sapto Nugroho, Kepala BKAD Nuryakin, Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesra Hamka, Kepala Bappedalitbang Yuren S. Bahat, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Suhaemi, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Leonard S. Ampung, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kaspinor, Plt. Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Persandian, dan Statistik Agus Siswadi, serta Kepala Biro Hukum Saring. (win/renn/ben)