PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Plt. Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Habib Ismail Bin Yahya diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalteng Fahrizal Fitri resmi membuka Acara Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Kalteng Triwulan III Tahun 2020 yang merupakan tahun keempat RPJMD Provinsi Kalteng tahun 2016-2021, bertempat di Aula Bappedalitbang, Rabu (21/10/2020).

Rakordal dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Kalteng Triwulan III Tahun 2020 ini bertujuan untuk pencapaian penggunaan dan pencapaian RPJMD Provinsi Kalteng yang hasilnya adalah tersusunnya Laporan Realisasi Kinerja serta Realisasi Anggaran dan Belanja Daerah Tahun 2020.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng telah memiliki sumber daya manusia yang kapasitasnya mampu dalam pengelolaan SDA dan potensi daerah tersebut, namun keterbatasan anggaran APBD membuat Pemprov belum bisa memberikan hasil yang maksimal. Pada Tahun 2020 dengan adanya pandemi Covid-19, APBD Provinsi Kalteng direfocusing dan direalokasi untuk penanganan Covid-19 yang mengakibatkan rencana pembangunan yang sudah ditetapkan untuk tahun 2020 turut berubah, beberapa kegiatan menjadi ditunda dan beberapa lagi terlambat pelaksanaannya tidak bisa sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Dampak pandemi Covid-19 juga menyebabkan perlambatan perekonomian baik skala nasional maupun di daerah khususnya di Provinsi Kalteng. Pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah yang sudah menunjukkan peningkatan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, pada tahun 2020 ini mengalami perlambatan dikarenakan pandemi. Karena itu, diharapkan kepada para Bupati/Wali Kota agar dapat melaksanakan pembangunan di daerah masing-masing, khususnya untuk masyarakat yang ada di pedalaman dan belum tersentuh oleh pembangunan yang secara komprehensif dilakukan dengan membangun infrastruktur serta sarana prasarana pendidikan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat secara merata di segala bidang.

“Anggaran yang terbatas memang menjadi kendala, tetapi bukan berarti tidak bisa melakukan apa-apa. Pembangunan dapat tetap dilaksanakan dengan cara bertahap. Karenanya, proses perencanaan itu penting. Susunlah perencanaan dengan skala prioritas, mendahulukan dan mengutamakan pada sasaran pembangunan yang belum tercapai target kinerjanya dan pada sektor pembangunan yang kondisinya belum memenuhi standar pelayanan minimal,” tegas Plt. Gubernur sebagaimana disampaikan Sekda.

“Pengendalian dan evaluasi pembangunan sangat penting untuk mengetahui sektor mana yang sudah dan yang belum tercapai dengan baik, sehingga pada perencanaan pembangunan tahun berikut kita bisa mengutamakan merencanakan pembangunan pada sektor-sektor pembangunan yang belum tercapai. Demikian juga permasalahan-permasalahan dalam pembangunan, dapat diketahui dengan segera dan dapat ditentukan solusi penyelesaian permasalahannya melalui monitoring, pengendalian, dan evaluasi. Sinergitas antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan perlu ditingkatkan untuk mencapai Kalimantan Tengah yang BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis),” imbuhnya.

“Terkait dengan pelaksanaan program/kegiatan pemerintah, saya minta jajaran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan harus sesuai jadwal yang ditetapkan, agar program/kegiatan dapat terlaksana dengan baik, sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus melakukan upaya-upaya percepatan penyerapan anggaran, khususnya penyerapan belanja langsung sebagai upaya percepatan terealisasinya target-target kinerja pembangunan sebagai salah satu komponen terbesar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat serta mengurangi angka kemiskinan,” ungkap Plt. Gubernur Kalteng Habib Ismail Bin Yahya.

Sebagaimana diketahui, Kalteng pada bulan Desember 2020 akan melaksanakan Pilkada Serentak Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng. “Saya mengharapkan kerjasama dari seluruh komponen mulai dari KPU, Bawaslu, Kepolisian Daerah, dan Komando Resort Militer agar dapat bersama-sama dengan pemerintah orovinsi dan pemerintah kabupaten/kota dapat bersinergi agar pelaksanaan Pilkada Serentak dapat terlaksana dengan aman, damai, dan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara baik PNS maupun Tenaga Kontrak di lingkup pemerintah provinsi/kabupaten/kota se- Kalimantan Tengah untuk dapat memperhatikan dan menaati ketentuan untuk menjaga netralitas ASN dalam Pilkada ini. Dalam kondisi pandemi Covid-19, saya minta kepada kabupaten/kota dan pemerintah provinsi tetap fokus pada penanganan Covid-19, tetap disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” pungkas Plt. Gubernur Kalteng. (may/nov/dmr)