PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Sekretaris Daerah (Sekda) Fahrizal Fitri membuka secara resmi Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Tahap 1 dan Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Kemitraan Perlindungan Jaminan Kesehatan bagi Pekerja (PERJAKA) Tahun 2021 di Ruang Rapat Bajakah III, Kantor Gubernur Kalteng, Palangka Raya pada Rabu (10/3/2021).

Forum pertemuan yang diinisiasi oleh BPJS Kesehatan ini digelar dalam rangka membangun kemitraan dan meningkatkan komunikasi dengan para stakeholders (pemangku kepentingan) dan perwakilan peserta maupun pekerja, sehingga dapat terjalin kerja sama dan sinergi yang baik untuk menyukseskan program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Dalam sambutannya, Sekda Kalteng menyatakan bahwa untuk menyukseskan program JKN-KIS agar dapat dirasakan oleh masyarakat peserta JKN-KIS, perlu adanya sinergi antara Pemerintah Daerah dengan seluruh stakeholders. “Peran dan kolaborasi Pemerintah Daerah dan stakeholders lainnya menjadi sangat penting dalam rangka mendorong masyarakat umum yang mampu, khususnya di Kalimantan Tengah, untuk aktif mendaftarkan diri dan membayar iuran peserta JKN-KIS,” ungkap Sekda.

“Demikian juga untuk sektor swasta, pemerintah daerah mendorong agar pelaku usaha maupun industri agar segera mendaftarkan karyawannya untuk menjadi peserta JKN-KIS,” lanjut Sekda Kalteng secara tegas.

Sekda Fahrizal Fitri selanjutnya juga mengungkapkan bahwa pelaksanaan program JKN-KIS tentu saja tidak dapat dihindarkan dari sejumlah hambatan dan permasalahan. Yang perlu menjadi perhatian, bukan hanya BPJS Kesehatan saja, namun juga seluruh stakeholders. Untuk itu, melalui forum ini, Sekda berharap para peserta forum ini dapat memberikan saran dan masukan atas segala permasalahan yang ada terkait implementasi JKN-KIS.

“Pada kesempatan ini, marilah kita berpartisipasi untuk menyukseskan program ini, dengan  memberikan sumbang saran serta solusi terhadap berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat ini,” harap Sekda Fahrizal Fitri.

Sementara itu, Deputi Direksi Wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara (Kaltimtengseltara) BPJS Kesehatan Prio Hadi Susatyo menyatakan bahwa pada pertemuan ini akan dipaparkan mengenai berbagai kebijakan dan permasalahan yang terjadi terkait JKN-KIS. Prio pun mengharapkan saran dan masukan demi optimalisasi jangkauan dan layanan JKN-KIS ke depan.

“Mudah-mudahan dengan nanti dipaparkannya hasil dan hal-hal tersebut, menjadi bahan kita diskusi hal-hal apa saja guna meningkatkan Universal Health Coverage di Kalimantan Tengah dan juga untuk meningkatkan mutu layanan. Masukan, saran, dan lain-lain kami harapkan,” kata Prio Hadi Susatyo.

Turut pula hadir langsung di Ruang Rapat Bajakah III, di antaranya Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Hamka, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng Suyuti Syamsul, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalteng Syahril Tarigan, serta Plt. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalteng Rian Tangkudung. Selain itu, hadir juga Asisten Deputi Bidang PKKC Phindo Bagus Darmawan dan Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palangka Raya Muhammad Masrur Ridwan.

Lebih lanjut, forum pertemuan ini juga mengundang stakeholders terkait untuk mengikuti acara secara daring melalui konferensi video, antara lain para Kepala BPJS Kesehatan Cabang se-Kalteng beserta jajaran, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kalteng, DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kalteng, dan Ketua Korwil (K) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Kalteng. (set/ben)