PALANGKA RAYA – BIRO PKP. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Fahrizal Fitri menghadiri rapat koordinasi (Rakor) dalam rangka meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), bertempat di Aula Eka Hapakat, Lantai III Kantor Gubernur, Palangka Raya, Kamis (27/8/2020).

Rakor yang digelar melalui video conference ini dibuka oleh Menko Polhukam Mahfud MD dan dipimpin oleh Mendagri Tito Karnavian serta diikuti oleh Ketua TP PKK, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota seluruh Indonesia atau yang mewakili.

Sementara itu, hadir pula mendampingi Sekda Kalteng dalam Rakor kali ini, antara lain Kajati Kalteng Mukri, Kepala Perwakilan BPKP Kalteng Setia Pria Husada, Dirkrimsus Polda Kalteng Kombes Pasma Roice, Direktur RSUD Doris Sylvanus Palangka Raya Yayu Indriaty, serta Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Hamka.

Menko Polhukam Mahfud MD, dalam sambutannya menyampaikan beberapa hal yang mesti disiapkan pemerintah di daerah guna menghadapi Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) pada masa Pandemi Covid-19. “Kita tidak bisa memprediksi kapan Covid-19 berakhir. Jika kita tidak siap, masalah-masalah sosial pasti akan muncul. Sejumlah negara sudah melaporkan adanya penurunan ekonomi bahkan resesi akibat Pandemi Covid-19,” ungkap Menko Polhukam.

Selanjutnya, sejumlah narasumber menyampaikan paparan, evaluasi, dan arahan dalam Rakor kali ini, antara lain Kepala LKPP Setya Budi Arijanta, Kepala BNPB Doni Monardo, Ketua KPU Arief Budiman, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti, Wakil Ketua BPK RI Bahrullah Akbar, Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo, Jamdatun Feri Wibisono, serta Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.

Kepala LKPP Setya Budi Arijanta menegaskan bahwa penanganan Covid-19 pada prinsipnya adalah cepat, tepat, tanggap, transparan, dan akuntabel. “Prinsipnya cepat, tepat, tanggap, transparan, akuntabel,” tegas Setya.

Sedangkan Kepala BNPB Doni Monardo menekankan bahwa penanganan Covid-19 tidak hanya meliputi masalah kesehatannya saja, tetapi juga permasalahan ekonomi yang ditimbulkannya. “Kita harus punya komitmen sebagai aparatur negara, tidak hanya memikirkan faktor kesehatan semata, tapi juga memikirkan bagaimana hari ini banyak orang akan kehilangan pekerjaan karena Covid-19,” ucap Doni.

Sementara itu, Ketua KPU Arief Budiman meyampaikan tahapan Pilkada tahun 2020 yang tetap mengedepankan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat, di mana pendaftaran calon hanya dilakukan oleh pasangan calon dan staf yang akan membantu pasangan calon tanpa prosesi arak-arakan. “Ini cara kami mendukung protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pilkada 2020,” jelas Arief.

Di samping itu, jumlah pemilih dan waktu pencoblosan juga akan diatur ulang untuk mengurangi kerumunan massa pemilih. Pemilih juga diwajibkan menggunakan sarung tangan, pelindung wajah atau masker, dan diukur suhu tubuhnya. Untuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), harus sehat dan sudah menjalani rapid test terlebih dahulu.

Adapun setelah penetapan calon 23 September mendatang, kampanye dilakukan secara daring. Apabila tidak dapat dilakukan secara daring, pelaksanaan kampanye tetap mengedepankan protokol kesehatan secara ketat.

Selain fokus pada penanganan masalah kesehatan, sebagaimana disampaikan para narasumber, penanganan permasalahan ekonomi sebagai dampak Pandemi Covid-19 juga perlu mendapat perhatian lebih, yakni dari segi efektivitas, efisiensi dan realokasi anggaran, serta perlunya upaya-upaya penanganan korupsi dalam penanganan Covid-19. Di antaranya, disampaikan Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo bahwa tugas Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) adalah untuk memberikan asistensi, bukan untuk mengakomodasi penyimpangan anggaran.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menambahkan bahwa pihaknya melakukan koordinasi dengan Satgas Penanganan Covid-29 dan aparat pengawasan internal pemerintah daerah sebagai salah satu upaya penanganan korupsi dalam penanganan Covid-19.

Sebelum menutup Rakor hari ini, Mendagri Tito Karnavian menggarisbawahi bahwa penekanan untuk penanganan Covid-19 sebagaimana disampaikan Presiden RI Joko Widodo adalah daerah sungguh-sungguh memberikan kontribusinya untuk pengendalian Covid-19 di daerah masing-masing. “Bapak Presiden betul-betul meminta daerah sungguh-sungguh memberi kontribusi untuk mengendalikan daerahnya masing-masing, terutama untuk pelaksanaan 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun) dan 3T (test, tracing, dan theraphy),” ucap Mendagri.

Mendagri Tito Karnavian menambahkan, daerah juga diminta memperkuat basis-basis massa, seperti kampung tangguh dan desa tanggung sesuai kearifan lokal masing-masing dalam upaya percepatan penanganan Pandemi Covid-19.

Terkait belanja barang di daerah yang masih rendah, Mendagri mengharapkan pemerintah daerah dapat mendongkrak belanja barang dan jasa atau meningkatkan penyerapan anggaran serta meningkatkan daya beli, sehingga mempercepat pemulihan ekonomi. (ran/may/boy)