Sekda Nuryakin, mewakili Gubernur Sugianto Sabran, menyampaikan LKPj Akhir Tahun Anggaran 2022 dalam Rapur Ke-8 Masa Sidang I Tahun 2023 DPRD Provinsi Kalteng di Ruang Rapur Dewan, Selasa (28/3/2023).

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Gubernur Sugianto Sabran, diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Nuryakin, menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LKPj) Akhir Tahun Anggaran 2022 dalam Rapat Paripurna (Rapur) Ke-8 Masa Sidang I Tahun 2023 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) di Ruang Rapur Dewan, Selasa (28/3/2023).

Penyampaian LKPj ini merupakan bentuk koordinasi dan komunikasi serta transparansi proses Pemerintahan Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

LKPj menginformasikan secara sistematis dan komprehensif proses kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat, serta berbagai permasalahan yang dihadapi dalam proses pembangunan tersebut.

“Kita patut bersyukur, berkat Ridho dari Tuhan Yang Maha Esa, disertai komitmen, konsistensi, dan koordinasi yang sangat baik Pemerintah Daerah dengan DPRD yang didukung oleh seluruh elemen masyarakat Kalimantan Tengah, maka dari waktu ke waktu dalam tahun kedua di periode kedua masa kepemimpinan saya selaku Gubernur, pembangunan di Kalimantan Tengah secara umum menunjukkan peningkatan yang sangat berarti dan hasilnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kalimantan Tengah dengan baik,” ungkap Gubernur melalui Sekda Nuryakin.

Sejumlah peningkatan yang dimaksud ditunjukkan melalui indikator capaian makro, yaitu perkembangan IPM tahun 2022 yang mencapai 71,63% atau meningkat dari tahun 2021 sebesar 71,25%. Kemudian, penurunan persentase angka kemiskinan periode September 2015-September 2022 dari 5,91% menjadi 5,22%, sehingga Kalteng berada pada urutan ke-5 dengan angka kemiskinan terendah dari 34 provinsi di Indonesia. Selanjutnya, disampaikan juga mengenai tingkat pengangguran terbuka, PDRB per Kapita, dan ketimpangan pengeluaran (Gini Ratio).

Sementara itu, realisasi PAD hingga 31 Desember 2022 mencapai Rp 2,522 triliun melebihi target yang ditetapkan Rp 2,331 triliun.

Gubernur menambahkan capaian kinerja pemerintahan dan pembanguna yang juga terealisasi tahun 2022, di antaranya dimulainya pembangunan RS Kelas B Wilayah Barat di Hanau, Seruyan, dimulainya pembangunan Bundaran Besar Palangka Raya, suksesnya penyelenggaraan UCI MTB Eliminator World Cup, dan Penilaian Opini Badan Pemeriksa Keuangan yang tetap dapat dipertahankan dalam posisi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 8 tahun berturut-turut.

Usai laporan disampaikan, dilakukan serah terima dan penandatanganan Berita Acara Keterangan Laporan LKPj Gubernur oleh Wakil Ketua DPRD Abdul Razak dan Gubernur yang diwakili Sekda Nuryakin. Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalteng Abdul Razak dan dihadiri 20 dari 45 anggota dewan, unsur Forkopimda Provinsi Kalteng, Asisten dan Staf Ahli, kelompok pakar, serta tenaga ahli DPRD. (dew/bow)