PALANGKA RAYA – BIRO PKP. Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran menggelar dialog dengan para Pendamping Desa atau Tenaga Ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) dari 13 kabupaten se-Kalteng di Istana Isen Mulang, Rabu (26/2/2020) malam. Dialog digelar dalam rangka menjaring aspirasi untuk pengembangan desa-desa di Bumi Tambun Bungai.

Gubernur Sugianto Sabran, dalam sambutan yang dirangkai dengan dialog mengungkapkan bahwa kegiatan ini digelar antara lain untuk mengetahui kesulitan yang ditemui para Pendamping Desa di lapangan. “Saya ingin berdialog mengenai kesulitan apa yang ditemui di lapangan atau mengapa suatu desa sulit berkembang,” ucap Gubernur.

Gubernur pun mendorong para Pendamping Desa agar jeli melihat peluang atau keadaan di desa yang didampinginya agar bisa menjadi Desa Berkembang, Desa Maju, atau Desa Mandiri. “Ini penting untuk membangun ekonomi Indonesia dari desa-desa. Dengan pembangunan perekonomian di desa yang berhasil, maka perekonomian Kalimantan Tengah akan kuat dan tentu saja Indonesia juga akan kuat,” paparnya.

Diingatkan juga kepada para Pendamping Desa agar membantu Kepala Desa, di antaranya di bidang akunting agar tidak terjerat kasus hukum. “Bagaimana Bapak/Ibu membantu mereka dengan pikiran yang kreatif dan inovatif. Malam ini, saya ingin mendengar masukan agar dana diarahkan ke sektor-sektor yang benar-benar produktif. Apalagi jika Kepala Desa yang ada adalah Kepala Desa yang kreatif,” imbuhnya.

Pada sesi dialog, Gubernur meminta setiap Kabupaten diwakili 1-2 Pendamping Desa menyampaikan keadaan di desa-desa atau permasalahan yang dihadapi di lapangan untuk perbaikan ke depan.

Dari dialog tersebut terungkap, sejumlah permasalahan atau kendala yang dihadapi para Pendamping Desa, antara lain masih minimnya jumlah Pendamping Desa sehingga 1 orang pendamping harus menangani 3-4 desa serta perlunya peningkatan kapasitas Perangkat Desa dan Pendamping Desa seperti perlunya pelatihan tambahan mengenai pemanfaatan aplikasi Siskudes (Sistem Keuangan Desa) bagi Pendamping Desa. Selain itu, terungkap pula adanya kesulitan transportasi dan kondisi geografis yang sulit dijangkau di beberapa desa, perlunya perbaikan infrastruktur seperti jalan dan jembatan di beberapa desa, serta perlunya kenaikan gaji termasuk biaya operasional untuk memaksimalkan kinerja.

Permasalahan lainnya, antara lain kesulitan sarana, prasarana, dan pemasaran produksi masyarakat seperti karet yang saat ini harganya masih rendah, serta kesulitan pemasaran kerajinan tangan masyarakat seperti kerajinan rotan yang jumlahnya cukup melimpah.

Hadir dalam acara silaturahmi dan santap malam bersama Gubernur Kalteng tersebut, antara lain Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kalteng Rojikinnoor, Inspektur Provinsi Kalteng Sapto Nugroho, dan sejumlah Kepala SOPD lainnya di lingkup Pemprov Kalteng.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kalteng Rojikinnoor mengungkapkan, beberapa hal yang menjadi prioritas, antara lain menurunkan jumlah Desa Tertinggal dan mendorongnya menjadi Desa Berkembang, revitalisasi BUMDes, serta penguatan perangkat desa. (ran/bow)