PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Salah satu tugas yang diemban sekarang ini adalah penerapan laporan keuangan berbasis akrual. Ini sesuai Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah.

Staf Ahli (Sahli) Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (KSDM) Suhaemi hadir mewakili Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) membuka Pelatihan Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual Tahun 2022. “Oleh karena itu, pengelola keuangan harus terus meningkatkan kemampuan, ketrampilan, dan keahlian yang terkait dengan pengelolaan keuangan, baik dari segi regulasi atau peraturan maupun aspek kecakapan dan sikap dalam melaksanakan tugas-tugas yang disandang oleh pengelola keuangan,” kata Sahli KSDM saat membuka kegiatan tersebut di Aula BPSDM, Senin (28/11/2022).

Sahli KSDM pun berharap Diklat atau pelatihan tersebut mampu melahirkan aparatur pemerintah yang profesional dalam mengelola keuangan daerah, sehingga prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel dapat tercipta dan terwujud. “Kita semua harus berhati-hati dalam mengunakan keuangan negara, dengan memperhatikan prosedur dan ketentuan yang terkait dengan keuangan negara,” ujarnya.

Keuangan negara yang ada dalam APBN maupun APBD dipergunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan melayani masyarakat termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Keuangan negara dikelola atas dasar peraturan dan ketentuan yang ditetapkan. “Pengelolaan keuangan negara merupakan salah satu barometer dari penyelenggaraan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah,” tandasnya.

Peserta pelatihan berjumlah 40 orang dari SOPD yang ada di lingkup Pemprov Kalteng. “Kegiatan ini merupakan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI perwakilan Kalimantan Tengah. Pelaporan keuangan masih belum maksimal, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki,” ungkap Kepala BPSDM Provinsi Kalteng Sri Widanarni. (ira/bow)