PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan menggelar Rapat Koordinasi Percepatan Program Pengembangan Kawasan Budidaya Udang (Shrimp Estate). Rapat koordinasi dihadiri oleh Penjabat Sekretaris Daerah Nuryakin, bertempat di Ruang Rapat Bajakah I, Kompleks Kantor Gubernur, Kota Palangka Raya pada Senin (10/1/2022) siang.

Saat memberikan kata pengantar, Penjabat Sekretaris Daerah Nuryakin menyampaikan rapat koordinasi digelar untuk menindaklanjuti arahan Gubernur Sugianto Sabran terkait program kegiatan pengembangan kawasan budidaya udang vaname.

“Rapat kita laksanakan sesuai arahan Bapak Gubernur terkait percepatan pembangunan kawasan budidaya udang vaname di Kalimantan Tengah,” ungkap Penjabat Sekretaris Daerah.

Pada kesempatan tersebut, Penjabat Sekretaris Daerah Nuryakin mengapresiasi PT Bank Kalteng yang telah mendukung program pengembangan kawasan budidaya udang (Shrimp Estate).

“Terima kasih kepada PT Bank Kalteng yang telah memberikan dukungan penuh dengan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk kegiatan penyusunan dokumen Survey Investigation Design (SID) dan Detail Enginering Design (DED) pembangunan kawasan budidaya udang vaname atau shrimp estate,” kata Penjabat Sekretaris Daerah.

Usai memberikan kata pengantar, Penjabat Sekretaris Daerah Nuryakin menerima secara simbolis dokumen SID dan DED pembangunan kawasan budidaya udang vaname dari Direktur Utama PT Bank Kalteng Yayah Diasmono.

Selain itu, Penjabat Sekretaris Daerah mengungkapkan perlunya dukungan industri perbankan untuk mendukung program tersebut.

“Perlu adanya terobosan berupa dukungan dari Perbankan, Investor, termasuk Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Perikanan dan Kelautan (BLU LPMUKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan,” ujarnya.

Tampak hadir pada acara tersebut, di antaranya Asisten Perekonomian dan Pembangunan Leonard S. Ampung, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Darliansjah, Kepala Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan Kalteng Otto Fittiandy, Pimpinan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), serta Kepala Perangkat Daerah terkait. (rik/fen)