PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng) Edy Pratowo hadir sekaligus membuka kegiatan Workshop Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan (Barsel) Provinsi Kalteng Tahun 2022, Kamis (10/03/2022), bertempat di Ballroom Best Western Batang Garing Hotel, Palangka Raya.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Kepala Sub Direktorat Wilayah II Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI Rozi Beni selaku Narasumber, para Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Barsel, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Katma F. Dirun, serta Kepala Badan Pengembangan SDM Sri Widanarni.

Dalam sambutannya yang dibacakan oleh Wagub Edy Pratowo, Gubernur Kalteng memaparkan bahwa sebagai mitra sejajar Kepala Daerah, DPRD memiliki peran dan tanggungjawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktifitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD.

“Begitu penting dan sentralnya peran dan fungsi DPRD, dibutuhkan figur atau profil anggota dewan dengan kompetensi yang prima, dengan memiliki pengetahuan (knowledge) yang luas, kemampuan (skill) yang handal, serta sikap (attitude) yang baik,” ujarnya.

Selain itu, Gubernur juga menyampaikan mengenai pengelolaan anggaran daerah, di mana hal ini sesungguhnya dapat memainkan peran penting dalam mengentaskan kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan di daerah.

“Akan tetapi tidak banyak daerah, baik Provinsi, Kabupaten, maupun Kota yang dapat mengelola keuangan daerahnya dengan baik, sehingga dapat mengurangi secara nyata penduduk miskin dan menciptakan kesejahteraan di daerahnya. Hal ini lebih banyak disebabkan oleh karena daerah menghadapi berbagai masalah penganggaran baik eksternal (sumber pendanaan, regulasi, dan diskresinya) maupun internal (managemen, sumber daya alam, dan kualitas manusianya),” bebernya.

Problematika di seputar kebijakan keuangan daerah tidak terlepas dari bagaimana sistem, mekanisme, dan perilaku pemerintahan daerah di dalam mengelola keuangannya. Berbagai masalah penting terkait pengelolaan keuangan daerah, antara lain meliputi masalah-masalah yang terjadi dalam semua tahapan penganggaran (perencanaan, pengesahan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban). Oleh karenanya, berbagai masalah tersebut seharusnya menjadi dasar kebijakan keuangan, baik dalam KUA-PPAS maupun RAPBD setiap tahun, dan regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah. DPRD sebagai representasi suara masyarakat di tingkat lokal, tentu mempunyai kualitas pelayanan publik, penuntasan masalah kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Alat utama untuk mencapai itu adalah APBD yang partisipatif, transparan, dan akuntable.

“Saya berharap agar seluruh peserta Workshop bisa memanfaatkan dan mengadopsi semua pembelajaran serta dapat mengimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari sehingga tercapai birokrasi yang berdaya saing kompetitif untuk mendukung tercapainya kinerja Pemerintah Daerah melalui visi dan misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, untuk mewujudkan Kalteng Makin BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis),” pungkas Gubernur melalui Wagub Edy Pratowo. (win/fen)