Wagub Edy Pratowo resmi membuka Rakor Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kalteng Tahun 2025 di Aula Bapperida Provinsi Kalteng, Kamis (20/11/2025).

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Edy Pratowo resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kalteng Tahun 2025 di Aula Bapperida Provinsi Kalteng, Kamis (20/11/2025).

Rakor Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kalteng menghadirkan Asisten Deputi Penanggulangan Kemiskinan Setwapres RI Adyawarman, Kepala BPS Provinsi Kalteng Agnes Widiastuti, serta Tenaga Ahli Penyusunan RPKD Provinsi Kalteng Tahun 2025-2029 dari UGM Yogyakarta Agung Satriyo Nugroho dan Aries Dwi Wahyu Rahmadana sebagai narasumber.

Wagub Edy Pratowo dalam sambutannya menyampaikan Sustainable Developmnt Goals (SDGs) atau Pembangunan Berkelanjutan merupakan komitmen nasional dan juga global dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat secara berkesinambungan.

Pembangunan berkelanjutan mencakup 17 tujuan dan sasaran global tahun 2030 yang dideklarasikan, baik oleh negara maju maupun negara berkembang, di Sidang Umum PBB pada September 2015.

“Adapun tujuan pertama dari Pembangunan Berkelanjutan tersebut adalah mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di mana pun,” ucapnya.

Selain itu, kemiskinan dapat menghasilkan suatu keadaan di mana seseorang atau sekelompok orang mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Keterbatasan tersebut tidak hanya mencakup kekurangan finansial, tetapi juga keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kurangnya kualitas hidup secara umum.

Berdasarkan data BPS, Tingkat Kemiskinan Provinsi Kalteng periode Maret 2025 berada di angka 5,19% atau sebanyak 147.800 jiwa, menurun dibandingkan periode September 2024 yang sebesar 5,26% atau sebanyak 149.240 jiwa. Sedangkan Garis Kemiskinan mengalami peningkatan sebesar 4,83% menjadi Rp 654.066 per kapita per bulan pada tahun 2025.

“Walaupun Garis Kemiskinan kita memang berada di atas nasional, tetapi Tingkat Kemiskinan kita masih di bawah nasional,” tambahnya.

Berdasarkan Berita Resmi Statistik Nomor 43/07/62/Th.XIX tanggal 25 Juli 2025, ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan Provinsi Kalteng selama periode September 2024-Maret 2025, antara lain Pertumbuhan Ekonomi pada Triwulan I Tahun 2025 sebesar 4,04% (y-on-y) melambat dibanding Triwulan I Tahun 2024 yang sebesar 5,01% serta Perkembangan Harga pada Februari 2025 (y-on-y) mengalami inflasi sebesar 0,28%. Untuk itu, TPID diminta terus berupaya mengontrol inflasi ini, terutama komoditas makanan dan non makanan yang berpengaruh besar terhadap Garis Kemiskinan.

Sementara itu, data kemiskinan Bulan Maret 2025 menunjukkan perubahan terbaru, di mana kemiskinan di perkotaan lebih tinggi dari di pedesaan. Namun, jika ditinjau dari capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2025, TPT perkotaan terus turun, sedangkan di pedesaan mengalami kenaikan.

“Kondisi ini mengindikasikan bahwa kita perlu lebih optimal lagi dalam meningkatkan lapangan kerja di pedesaan untuk lebih menyerap tenaga kerjanya agar dapat mengurangi potensi terjadinya migrasi, termasuk migrasi masyarakat miskin dari pedesaan ke perkotaan,” lanjut Wagub.

Untuk memperkuat upaya mengatasi kemiskinan, Wagub Edy Pratowo mengingatkan adanya beberapa hal penting, yaitu update data makro dan sektoral terkait kemiskinan untuk analisa kondisi terkini serta penyesuaian segera kebijakan terhadap kondisi tersebut. Selain itu, perlu adanya proses penyusunan Rancangan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Provinsi Tahun 2025-2029.

“Untuk itu, kami harapkan masukan agar dokumen itu nantinya dapat menjadi panduan kita dalam proses perencanaan lainnya,” tambahnya.

Dalam penanggulangan kemiskinan, juga dinilai perlu dilakukan update kebijakan terbaru dari Pemerintah Pusat untuk dikolaborasikan di daerah. Sebagai contoh, Program Sekolah Rakyat, Program Makan Bergizi Gratis, serta Program Koperasi Merah Putih.

Adapun Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, diharapkan meminta Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) kepada Bappenas. Selain itu, Walidata Daerah atau Diskominfosantik diharapkan aktif memproses permohonan dibantu Koordinator Satu Data Daerah atau Bapperida dalam proses penyusunan dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) DTSEN.

Pada kegiatan Rakor ini, juga dilaksanakan penyerahan apresiasi atau penghargaan kepada Kabupaten/Kota yang berhasil menurunkan Tingkat Kemiskinan. Penghargaan diserahkan Wagub Edy Pratowo dan Asisten Deputi Penanggulangan Kemiskinan Setwapres RI Adyawarman didampingi Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalteng Leonard S. Ampung. Penghargaan diserahkan kepada Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Seruyan. (may/fen)