Wagub Edy Pratowo membuka kegiatan Rakorda DP3APPKB Provinsi Kalteng Tahun 2023 di Ballroom Hotel M Bahalap Palangka Raya, Kamis (23/11/2023).

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Wakil Gubernur (Wagub) H. Edy Pratowo membuka kegiatan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Tahun 2023 di Ballroom Hotel M Bahalap Palangka Raya, Kamis (23/11/2023).

Dalam sambutan Gubernur Kalteng yang dibacakannya, Wagub Edy Pratowo menyampaikan apresiasi serta menyambut baik kegiatan ini dan berharap kegiatan ini dapat membangun komitmen bersama untuk mencapai sasaran dari Program Kerja Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Sebab, Provinsi dalam hal ini bersinergi dengan Program Pembangunan Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana di Tingkat Kabupaten/Kota se-Kalteng.

“Tentu hal tersebut sesuai dengan tema yang diusung dalam kegiatan ini, yaitu “Hapakat Provinsi dan Kabupaten/Kota, Tantangan, Solusi, dan Praktek Baik Perwujudan Keluarga Berkualitas Melalui Kewirausahaan Perempuan di DRPPA”,” ujar Wagub.

Lebih lanjut, Wagub mengungkapkan di Provinsi Kalteng, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kaum perempuan sebesar 67,67 dan IPM kaum laki-laki 75,86. Hal ini menunjukkan kualitas SDM kaum perempuan masih jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan laki-laki.

Ada beberapa tantangan dalam mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan kualitas keluarga yang dihadapi, yaitu tingginya angka stunting di Kalteng yang pada tahun 2022 lalu sebesar 26,9% atau di atas target nasional 21,6%.

Selain itu, tingginya angka Perkawinan Usia Anak (PUA) di Kalteng sebesar 4,72% yang menyebabkan Kalteng berada pada urutan ke-3 di atas target nasional 8,06%. Ditambah lagi dengan meningkatnya jumlah kasus tindak kekerasan tahun 2022, yakni terhadap anak sebanyak 197 orang dan terhadap perempuan sebanyak 78 orang. Hal tersebut menunjukkan perlunya memperkuat komitmen dalam perlindungan perempuan dan anak serta perlunya menyepakati konvergensi program dan kegiatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana di tahun 2024 mendatang.

Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) merupakan desa yang mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak ke dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa serta pembinaan dan pemberdayaan yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

Keberadaan DRPPA juga sangat tergantung dari komitmen bersama yang diharapkan bisa membantu menyelesaikan isu-isu yang melingkupi perempuan dan anak di desa dalam kemajuan desa. Adapun pendekatan yang dilakukan, dengan pemberdayaan kewirausahaan perempuan, khususnya industri rumahan dalam mewujudkan ketahanan keluarga untuk peningkatan perekonomian keluarga di desa.

“Dengan itu, perlunya hapakat antara kita semua, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam pembentukan keluarga berkualitas melalui kewirausahaan perempuan atau industri rumahan di Desa Ramah Perempuan Peduli Anak Kalimantan Tengah Tahun 2024,” tutur Wagub.

Turut hadir secara hybrid, Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Lenny N. Rosalin, Perwakilan Anggota Forkompinda Provinsi Kalteng, Kepala DP3APPKB Provinsi Kalteng, Perwakilan DP3APPKB Kabupaten/Kota, serta undangan terkait lainnya. (may/bow)