Wagub Kalteng Edy Pratowo hadir dalam Raker dan Musyawarah Luar Biasa APPSI di Hotel Aruna Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB, Kamis (16/7/2026).

SENGGIGI, NTB – BIRO ADPIM. Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng) Edy Pratowo hadir dalam Rapat Kerja (Raker) Gubernur Selaku Anggota Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dan Musyawarah Luar Biasa APPSI di Hotel Aruna Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (16/7/2026). Raker dan Musyawarah Nasional Luar Biasa APPSI ini dihadiri Gubernur dan Wagub se-Indonesia, jajaran Kementerian dan Lembaga, Pimpinan DPRD, dan unsur Forkopimda Provinsi NTB.

Raker dan Musyawarah Luar Biasa APPSI dibuka secara langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto didampingi Ketua APPSI sekaligus Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudi Mas’ud.

Mengusung tema “UMKM Berdaya Saing Global dan Optimalisasi Pajak Air Permukaan untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah”, Raker APPSI menjadi wadah menyampaikan aspirasi para Gubernur sekaligus membuka ruang kerja sama antar Pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam mencari solusi atas berbagai tantangan pembangunan.

Ketua APPSI Rudi Mas’ud dalam sambutannya memaparkan APPSI mendorong penguatan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Di samping itu, APPSI terus membangun dialog dengan Kementerian dan Lembaga terkait untuk menghasilkan kebijakan yang lebih berpihak kepada kepentingan daerah.

Hal senada disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya dalam sambutannya. “Kepala Daerah dituntut memperkuat koordinasi dengan Bupati dan Wali Kota, menjaga integritas birokrasi, membangun sinergi dengan Forkopimda, serta aktif menyelesaikan berbagai persoalan lintas wilayah. Daerah harus mampu mengubah setiap tantangan menjadi peluang,” tutur Bima Arya.

Raker dan Musyawarah Nasional Luar Biasa APPSI Tahun 2026 ini diharapkan melahirkan rekomendasi berbagai kebijakan yang memperkuat hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah. Raker mengetengahkan sejumlah sesi diskusi seputar UMKM dan Optimalisasi Potensi Pajak Air Permukaan. (Dew/Iqb/Ist)