PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng) Edy Pratowo menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Penyerapan Anggaran Daerah Tahun 2021 secara virtual dari Aula Jayang Tingang, Lantai II Kantor Gubernur, Senin (22/11/2021).

Rakor dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan dihadiri Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Sementara, mendampingi Wagub Edy Pratowo di Aula Jayang Tingang, antara lain Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Nuryakin, Plt. Inspektur Saring, dan Kepala Bappedalitbang Yuren S. Bahat.

Rakor digelar guna menyamakan persepsi dan menyatukan langkah dalam mempercepat realisasi penyerapan anggaran di daerah untuk Tahun Anggaran 2021. Rakor juga digelar untuk memberikan gambaran mengenai hasil evaluasi realisasi penyerapan anggaran di daerah per 19 November 2021.

Mengutip pidato Presiden RI Joko Widodo dalam Sidang Paripurna, Mendagri Tito Karnavian dalam sambutan sekaligus arahannya menyampaikan bahwa ada target pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 ini. “Ada target untuk pertumbuhan ekonomi kita yang di awal tahun terdampak akibat pandemi, -0,71% kuartal pertama, kemudian naik 0,7% di kuartal kedua, kemudian 3,51%, dan target 5% di akhir tahun,” papar Mendagri.

Menurutnya, Presiden juga menyampaikan beberapa hal yang perlu diwaspadai atau diantisipasi dan menjadi masukan dalam menghadapi tahun 2022, di antaranya dampak perkembangan ekonomi global terhadap proyek pembangunan Indonesia, risiko-risiko akibat masalah iklim, green economy, dan dampak pandemi Covid-19 yang masih bisa terjadi meskipun kasus di Indonesia kini sudah melandai.

“Kemudian, Bapak Presiden juga menekankan masalah kemudahan investasi iklim usaha yang harus kompak antara kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah,” imbuhnya.

Mendagri menyadari bahwa realisasi pendapatan daerah mengalami penurunan di tahun 2021 yang masih berada pada masa pandemi Covid-19. “Tahun 2020, pendapatan berada di atas 85,86% per 30 November 2020. Kemudian, data kita per tanggal 19 November 2021, pendapatan gabungan Provinsi dan Kabupaten/Kota sebesar 79,19%,” jelas Mendagri.

Mendagri pun mengungkapkan Provinsi yang realisasi pendapatan daerahnya per tanggal 19 November 2021 mencapai di atas 80%, yaitu Sumatera Barat, Gorontalo, Riau, Bali, D.I. Yogyakarta, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Jambi, Lampung, Maluku Utara, Kalimantan Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Sumatera Barat. Kemudian, Provinsi yang mencapai realisasi pendapatan 70%-79%, yaitu Sulawesi Tengah, Kepulauan Riau, Aceh, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Timur, Jawa Barat, Bengkulu, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat, Papua Tengah, Papua Barat, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Barat. Untuk 3 Provinsi sisanya, capaian realisasi pendapatan berada di bawah 70%.

Lebih lanjut, Mendagri Tito Karnavian memberikan arahan kepada para kepala daerah untuk melakukan Rakor internal. “Sisir betul program-program mana yang bisa dieksekusi sesuai dengan aturan. Kemudian, untuk Rekan-rekan, Bapak/Ibu Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah, tolong laksanakan dalam minggu ini Rakor Provinsi,” tegasnya.

Terkait penanganan Covid-19, Mendagri mengimbau Pemerintah Daerah melakukan survei serologi untuk mengetahui persentase masyarakat yang memiliki antibodi karena antibodi bisa keluar dari vaksinasi dan dari infeksi alami. Survei tingkat nasional dapat menjangkau hingga Kabupaten/Kota, sedangkan survei di daerah dapat menjangkau hingga tingkat Kecamatan. “Daerah yang tingkat antibodinya masih rendah bisa melakukan pengetatan kegiatan masyarakat dan percepatan vaskinasi,” imbau Mendagri.

Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani menyampaikan bahwa saat ini Indonesia telah memasuki tahun kedua pandemi Covid-19. “Ini merupakan sebuah tahun yang tidak biasa meski kita berhasil menurunkan kasus akibat dari kenaikan varian Delta. Namun, tidak berarti kita kemudian terlena karena kita melihat di negara-negara terutama di Eropa kemudian bahkan di Amerika dan RRC juga terjadi kenaikan dari kasus yang menyebabkan mereka terpaksa melakukan beberapa pengetatan kebijakan ekonomi dan kegiatan masyarakat,” terangnya.

Menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), menurut Menkeu, Presiden berpesan agar semua pihak tetap waspada. “Untuk beberapa daerah, meskipun kenaikan kasus Covid-19 sangat kecil, harus segera ditangani karena kita tidak ingin kemudian terjadi kenaikan menjelang Nataru atau sesudah Nataru,” tegas Menkeu.

Terkait Tahun Anggaran 2021 yang tinggal sekitar 1 bulan lebih 1 minggu, Menkeu berpesan kepada daerah agar segera menggunakan APBD untuk ikut mendorong perekonomian. “Dan, untuk tahun 2022, kami berharap APBD bisa disiapkan dengan perencanaan lebih baik sehingga tahun depan TKDD akan mencapai Rp 769 triliun, akan bisa direalisasi setiap bulannya untuk mendorong ekonomi di daerah,” pungkasnya. (ran/sop/dmr)