JAKARTA – BIRO ADPIM. Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Edy Pratowo menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Kegiatan Prioritas Nasional Percepatan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) Tahun 2023 di Hotel Whyndhem Casablanca, Jakarta, Kamis (19/1/2023).

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam rangka mendukung dan berkontribusi mewujudkan kawasan hutan yang mantap, di antaranya melalui Penataan Kawasan Hutan untuk mendukung program TORA.

Melalui arahan yang disampaikan Menteri LHK, diharapkan Rakor ini dapat melahirkan strategi percepatan pelepasan kawasan hutan untuk TORA, sinergisitas lintas satuan kerja (Kementerian dan Lembaga) dalam rangka pencapaian target dan rancangan penyelesaian kegiatan penyediaan sumber TORA.

“Rakornas hari ini berkenaan dengan reformasi agraria khususnya strategi untuk tahun 2023 dalam rangka penyelesaian program TORA,” jelas Wagub yang ditemui usai pertemuan.

Wagub menerangkan bahwa KLHK telah menetapkan lokasi (sumber TORA) untuk Kalteng seluas 787.783.23 Hektare yang berada di kawasan Hutan Produktif Konversi (HPK) non-produktif.

“Sekarang yang bisa diprogramkan Pusat melalui KLHK usulan Kalteng sebesar 195.727,15 Hektare. Dari jumlah ini, yang sudah mendapatkan SK ada 4 kabupaten, yang menunggu 4 kabupaten lagi, yaitu 64.000 Hektare. Ini yang kita dorong supaya KLHK bisa mengeluarkan 4 SK bagi kabupaten guna program reformasi agraria atau TORA,” ucap Wagub.

Wagub berharap usulan luas 195.727,15 Hektare tersebut bisa selesai, sehingga lahan yang ada pada kawasan HPK non-produktif dapat dimasukan pada TORA.

Rakor dipimpin langsung oleh Menteri LHK Siti Nurbaya didampingi Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK dan diikuti para Wakil Gubernur dari 34 Provinsi di Indonesia didampingi Kepala Dinas Kehutanan masing-masing. (dew/iqb)