PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng) Edy Pratowo mengikuti Rapat Paripurna (Rapur) Ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022 secara virtual melalui konferensi video dari Ruang Rapat Wagub, Kantor Gubernur, Senin (28/03/2022). Turut hadir mendampingi Wagub, yakni Kepala Dinas Kehutanan Sri Suwanto serta perwakilan dari Badan Keuangan Daerah, Bappedalitbang, dan Biro Pemerintahan dan Otda.

Rapur yang dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Kalteng Wiyatno didampingi Wakil Ketua Jimmy Carter ini beragendakan Pidato Pengantar Gubernur Kalimantan Tengah tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalimantan Tengah Akhir Tahun 2021.

Gubernur Kalteng dalam pidato pengantarnya yang dibacakan oleh Wagub mengatakan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2021 ini disusun dan disampaikan sesuai pedoman baku yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri, dengan sistematika pelaporan sederhana namun sangat komprehensif untuk menggambarkan dan melaporkan hasil penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah serta bersifat melaporkan kinerja Gubernur selaku Kepala Daerah selama 1 Tahun Anggaran.

“LKPj ini menginformasikan secara sistematis dan komprehensif terhadap proses kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat, dan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam proses pembangunan tersebut, serta memberikan beberapa solusi dalam mencapai Visi dan Misi Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu Kalimantan Tengah Maju, Mandiri, dan Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju Kalimantan Tengah BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis),” katanya.

Lebih lanjut, Gubernur memaparkan, pembangunan di Kalteng secara umum dalam periode 2016-2021 menunjukkan peningkatan yang sangat berarti serta hasilnya dapat dinikmati dan dirasakan oleh seluruh masyarakat Kalteng dengan baik. “Hal ini dibuktikan dengan capaian indikator Kinerja Makro yang di antaranya adalah Perkembangan IPM terus meningkat dari tahun 2016 sebesar 69,13 meningkat hingga 71,25 tahun 2020. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Tengah tahun 2018 sebesar 6,61% meningkat hingga 6,12% pada tahun 2019, tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan hingga sebesar -1,40% sebagai dampak pandemi Covid-19,” ujarnya.

Kemudian, ekonomi Kalteng pada akhir tahun 2021 tumbuh kembali hingga 3,4%. Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kalteng pada September 2016 sebesar 5,36% dan berhasil diturunkan hingga 4,81% pada September 2021. Sementara berdasarkan data pada September 2020, yakni pada masa dampak pandemi Covid-19 melanda Indonesia, persentase penduduk miskin meningkat drastis hingga 5,26%, sedangkan Nasional mencapai 10,19%. Selanjutnya, pada September 2021, angka kemiskinan berhasil ditekan kembali hingga 5,16%.

Selain itu, disampaikan pula oleh Gubernur bahwa pandemi Covid-19 sangat berdampak dan mempengaruhi berbagai sektor penunjang pembangunan. Hal ini tergambar dari penurunan capaian kinerja indikator makro. Sejak diumumkan kasus positif virus Covid-19 di Indonesia pada 2 Maret 2020 lalu, pemerintah meningkatkan langkah-langkah dalam menangani pandemi global dari Covid-19.

“Alokasi anggaran khusus yang dialokasikan tersebut mengurangi anggaran pelaksanaan program dan kegiatan di semua urusan pemerintahan, sehingga berpengaruh pada capaian kinerja sasaran di setiap urusan pemerintahan,” ungkap Gubernur Kalteng.

Meski demikian, sepanjang tahun 2021, Pemerintah Provinsi Kalteng beserta jajaran terus berkomitmen untuk tetap optimal dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan, sehingga menghasilkan sejumlah capaian kinerja pembangunan, antara lain Penilaian Opini Badan Pemeriksa Keuangan yang tetap dapat dipertahankan dalam posisi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 7 tahun berturut-turut; Provinsi Kalteng mendapatkan kepercayaan dari Presiden RI Joko Widodo untuk pengembangan Program Food Estate pada wilayah eks PLG di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau; dan Kalteng berhasil menerima 3 penghargaan BKN Award Tahun 2021 untuk Pemerintah Provinsi Tipe C, yaitu Peringkat II Kategori Implementasi Penilaian Kinerja, Peringkat II Kategori Pengawasan dan Pengendalian, serta Peringkat III Kategori Perencanaan Kebutuhan dan Pelayanan Pengadaan dan Pensiun.

Sementara itu, Ketua DPRD Wiyatno mengatakan bahwa LKPj Gubernur Kalimantan Tengah Akhir Tahun 2021 yang telah disampaikan kepada dewan tersebut akan dibahas secara internal pada tahap-tahap pembicaraan selanjutnya. (win/renn/ben)