Top Menu

  • Alur Permohonan PPID
  • ARTIKEL
  • BERITA
  • Blog
  • Cart
  • Checkout
  • Contact Us
  • EMAIL
  • FOTO
  • GALERI
  • Home Page
  • Home Page Eight
  • Home Page Five (No Sidebar)
  • Home Page Four
  • Home Page Seven
  • Home Page Six
  • Home Page Three
  • Home Page Two
  • INFOGRAFIS
  • KONTAK
  • LPPD Tahun 2018
  • My Account
  • Player Embed
  • PPID
    • Dokumen PPID
    • Maklumat Pelayanan PPID
  • PROFIL
  • Profil PPID
  • Sample Page
  • Search Videos
  • Shop
  • SIARAN PERS
  • STRUKTUR ORGANISASI
  • Struktur Organisasi PPID
  • TUGAS DAN FUNGSI
  • Tugas dan Wewenang PPID
  • User Videos
  • VIDEO
  • VIDEO
  • Video Category
  • Video Tag
  • VISI DAN MISI
  • Visi dan Misi PPID

Main Menu

  • BERANDA
  • PROFIL
    • TUGAS DAN FUNGSI
    • VISI DAN MISI
    • STRUKTUR ORGANISASI
  • SIARAN PERS
  • BERITA
  • ARTIKEL
  • BULETIN
  • Opini
  • GALERI
    • FOTO
    • Video
    • INFOGRAFIS
  • PPID
    • Dokumen PPID
    • Maklumat Pelayanan PPID
    • Visi dan Misi PPID
    • Struktur Organisasi PPID
    • Tugas dan Wewenang PPID
    • Alur Permohonan PPID
    • PPID Utama
  • KONTAK

logo

  • BERANDA
  • PROFIL
    • TUGAS DAN FUNGSI
    • VISI DAN MISI
    • STRUKTUR ORGANISASI
  • SIARAN PERS
  • BERITA
  • ARTIKEL
  • BULETIN
  • Opini
  • GALERI
    • FOTO
    • Video
    • INFOGRAFIS
  • PPID
    • Dokumen PPID
    • Maklumat Pelayanan PPID
    • Visi dan Misi PPID
    • Struktur Organisasi PPID
    • Tugas dan Wewenang PPID
    • Alur Permohonan PPID
    • PPID Utama
  • KONTAK
Pemerintah
Home›Pemerintah›Wagub Kalteng Hadiri Rapat Paripurna Ke-2 Masa Persidangan I Tahun 2021

Wagub Kalteng Hadiri Rapat Paripurna Ke-2 Masa Persidangan I Tahun 2021

By Biro Adpim
18/01/2021
996
0
Share:

RPALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng) Habib Ismail Bin Yahya menghadiri Rapat Paripurna (Rapur) Ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021, Senin (18/01/2021), bertempat di DPRD Provinsi Kalteng.

Agenda Rapur yang dipimpin oleh Ketua DPRD Wiyatno ini, yaitu Pidato Pengantar Raperda Inisiatif DPRD oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak di Kalteng, Pidato Pengantar Gubernur Kalteng terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalteng Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, serta Laporan Hasil Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalteng ke Daerah Pemilihan Kalteng I, II, III, IV, dan V pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020.

Dalam pidatonya, Wagub menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan Administrasi Kependudukan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sangat menitikberatkan pada tertib administrasi, sehingga perlu ada aturan main yang merupakan acuan dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Hal ini dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan tersebut dapat dipertanggungjawabkan transparansinya.

“Dalam rangka melaksanakan tugas kewajiban dan kewenangan ini, diperlukan payung hukum sebagai acuan dalam segala kebijakan yang perlu dilakukan atau diambil oleh Daerah,” ujar Wagub Kalteng.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Kalteng mengajukan Raperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Kalteng dalam pelaksanaan penyelenggaraan maupun pemanfaatan Administrasi Kependudukan.

“Dengan adanya Perda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ini nanti, kita berharap sinergi baik tingkat Pusat sampai dengan Pemerintahan di tingkat paling bawah dapat meningkat, sehingga pembangunan akan lebih dirasakan masyarakat Kalimantan Tengah,” beber Wagub Habib Ismail.

Pada kesempatan ini pula, Wagub Kalteng menyampaikan mengenai Peraturan Daerah Provinsi Kalteng Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, maka Perda Nomor 4 Tahun 2013 perlu dilakukan penyesuaian.

Adapun substansi yang perlu dilakukan penyesuaian, antara lain kedudukan Sekretariat Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah. Selain itu, penyesuaian terhadap Tugas dan Wewenang Majelis itu sendiri. Raperda yang diusulkan, yaitu mengubah struktur dan substansi pada Perda Nomor 4 Tahun 2013.

“Raperda yang diusulkan tidak berupa Raperda Perubahan Atas Perda Nomor 4 Tahun 2013, namun Raperda baru yang telah disesuaikan dengan kebutuhan kita maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dengan Perda baru nanti yang kami anggap lebih sempurna, pelaksanaan tuntutan ganti kerugian daerah dapat dilakukan dengan lebih baik dan terukur, sehingga keadilan dapat dirasakan oleh seluruh pihak,” pungkas Wagub Kalteng Habib Ismail. (win/ben)

TagsDPRDkaltengParipurnrapat
Previous Article

Sekda Kalteng Hadiri Penandatanganan Komitmen PMA/PMDN dengan ...

Next Article

Tim Satgas Covid-19 Kalteng Merilis 7 Wilayah ...

Share:

Biro Adpim

Related articles More from author

  • Umum

    Gubernur Sampaikan Sejumlah Capaian dalam Upaya Menekan Persebaran Covid-19 di Kalteng

    17/09/2020
    By Biro Adpim
  • Umum

    Hadiri Pelepasan Kontingen Kalteng, Karo Adpim Dukung Kalteng Bisa Lampaui Target Medali di PON Aceh-Sumut

    04/09/2024
    By Biro Adpim
  • Umum

    Warnai Hari Jadi Ke-67 Kalteng, Lantunan Kalteng Bersholawat Kembali Bergema di Kota Palangka Raya

    25/05/2024
    By Biro Adpim
  • Ekonomi

    Sahli Ekeubang Yuas Elko Buka Kegiatan Musdaprov V DPP APINDO Kalteng

    28/12/2023
    By Biro Adpim
  • Umum

    Gubernur dan Wagub Hadiri Diskusi Bersama DAD Kalteng

    08/05/2025
    By Biro Adpim
  • Ekonomi

    Kalteng Masuk 10 Provinsi dengan Tingkat Inflasi Terendah

    07/10/2024
    By Biro Adpim

  • Umum

    IAIN Palangka Raya Mewisuda Sarjana dan Magister

  • Umum

    Tidak Perlu Membayar, Vaksinasi oleh Pemerintah Gratis Tanpa Syarat

  • EkonomiUmum

    PAD Kalteng Capai Rp 40 Miliar Menyusul Imbauan Peralihan Nopol Non KH

Berita Terkait

  • 16/11/2026

    PORPROV XIII Tinggal Menghitung Hari, Sekda Kalteng Cek Kesiapan Venue di Sport Center Pangkalan Bun

  • 16/11/2026

    Perkuat Sektor Pariwisata dan Investasi, Gubernur Agustiar Sabran Resmikan Fugo Hotel Palangka Raya

  • 16/11/2026

    Lanjutkan Pemberian Bantuan bagi Masyarakat Kalteng Terdampak Karhutla, Pemprov Kembali Salurkan Ribuan Paket Sembako di Kabupaten Kobar

  • 16/11/2026

    Senantiasa Bersama Masyarakat Kalteng Hadapi Dampak Karhutla, Pemprov Kembali Salurkan Bantuan Pangan di Sukamara

  • 15/11/2026

    Bantuan bagi Masyarakat Terdampak Karhutla Kalteng Terus Berlanjut, Pemprov Kembali Salurkan Ribuan Paket Sembako di Kotim

BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Jl. RTA Milono No.1, Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111

Johni Sonder, S.STP, M.Si