PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah Habib Ismail Bin Yahya menghadiri Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2021 melalui konferensi video, Selasa (04/05/2021) di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur, Palangka Raya. Pelaksanaan Musrenbangnas 2021 ini dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang mengusung tema “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”.

Dalam arahannya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan pentingnya penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang semakin tidak bisa terhindarkan. “Ketika pelayanan pemerintahan, pelayanan pendidikan, dan bisnis retail tidak bisa secara luring (offline), kita harus berubah cepat menggunakan instrumen online atau instrumen daring. Ketika kita butuh data yang cepat, data yang akurat, data yang terintegrasi, yang kita butuhkan adalah teknologi digital. Ketika kita butuh obat, butuh vaksin, butuh alat-alat kesehatan, yang kita butuhkan untuk cepatnya adalah kita butuh teknologi,” ujarnya.

Kemudian, dalam perkembangan teknologi yang sangat cepat, apalagi akan dimulainya konektivitas digital 5G, Presiden mengingatkan untuk hati-hati, supaya jangan hanya menjadi pengguna, tetapi juga harus mampu mencetak smart digital specialist, mencetak para ahli teknologi yang andal yang mampu bersaing, yang kompetitif, dan harus mengembangkan smart digitalpreneur yang mengembangkan kewirausahaan dan membuka lapangan kerja di dalam negeri.

Selain itu, Presiden juga menyampaikan tentang rencana Kerja Pemerintah di tahun 2022 yang masih mengusung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. “Harus kita ingat, fondasi paling awal dari pemulihan ekonomi adalah pengendalian Covid-19. Kita harus mempercepat belanja pemerintah, terutama berbagai bentuk bantuan sosial, padat karya, serta mendorong belanja masyarakat. Kita juga harus mendorong agar industri mulai bangkit, para pekerja mulai bekerja,“ kata Presiden.

Disampaikan oleh Presiden, reformasi struktural secara besar-besaran sudah dimulai dengan penetapan Undang-Undang Cipta Kerja. Semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah harus sinergis dalam melaksanakan dan memanfaatkan reformasi struktural ini. Harus direncanakan sejak sekarang, bahwa nilai tambah di sektor industri harus ditingkatkan, ketahanan pangan harus meningkat, dan pemulihan sektor pariwisata harus berjalan dengan baik.

“Terakhir, saya ingin menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi kita harus inklusif, pertumbuhan ekonomi harus menjadi bagian penting bagi penyelesaian masalah-masalah SDGs (Sustainable Development Goals). Pertumbuhan ekonomi harus menjadi mesin bagi pemerataan pembangunan dan keadilan ekonomi, baik antar daerah maupun antar desa dengan kota. Pertumbuhan ekonomi harus meningkatkan kelas UMKM kita dan semakin mampu bersaing dengan produk-produk dari negara lain,” pungkas Presiden Jokowi.

Sementara itu, Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa menekankan pentingnya mewujudkan 2022 sebagai tahun pemulihan ekonomi, tahun bangkitnya Indonesia dari pandemi sebagai landasan menuju Indonesia Maju pada 2045. Pemulihan ekonomi didukung oleh berjalannya reformasi struktural yang meliputi reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem perlindungan sosial, serta reformasi pendidikan dan keterampilan. Pemulihan ekonomi dilakukan melalui 2 strategi utama, yaitu pemulihan daya beli dan usaha serta diversifikasi ekonomi.

“Dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi tersebut, tantangan Indonesia tidak saja Pemulihan Ekonomi Nasional, namun juga transformasi ekonomi dalam jangka menengah dan panjang yang harus dilakukan dari sekarang,” ungkap Menteri Suharso Monoarfa.

Kementerian PPN/Bappenas telah menyiapkan 6 strategi besar dalam re-desain transformasi ekonomi Indonesia pasca Covid-19 yang menggunakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals sebagai instrumen utama. Keenam strategi ini merupakan “game changer” untuk menuju Indonesia Maju Sebelum 2045. Saat ini, Kementerian PPN/Bappenas sedang menyelesaikan rancangan Peta Jalan Transformasi Ekonomi Indonesia yang diharapkan akan selesai pada tahun ini.

“Indonesia perlu bekerja lebih keras dan segera melakukan penyesuaian dalam rencana pembangunan kita, termasuk melakukan desain ulang terhadap strategi transformasi ekonomi Indonesia pasca Covid-19. Kita perlu mempercepat vaksinasi Covid-19 menuju herd immunity, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan melakukan reformasi sistem kesehatan dengan meningkatkan keamanan dan ketahanan kesehatan. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap kondisi kesehatan meningkat dan mendorong pemulihan ekonomi,” tegas Menteri Suharso.

Selanjutnya, ditemui usai acara, Wakil Gubernur Habib Ismail Bin Yahya menyampaikan bahwa inti arahan Presiden yaitu modal dari pembangunan nasional ini adalah kita bebas dari Covid-19. “Jadi, apapun yang kita lakukan tetap menekankan, mengedepankan protokol kesehatan. Satu lagi yang perlu kita kutip dari Bapak Presiden tadi bahwasanya digitalisasi itu sudah wajib diterapkan. Dengan pandemi Covid-19 ini, kita dipaksa untuk bisa ke tingkat yang lebih lanjut. Sekarang segala sesuatunya serba era digitalisasi. Jadi, diharapkan SDM-SDM Pemerintahan semuanya harus melek teknologi sekarang ini,” beber Wagub Kalteng.

Dalam kegiatan Musrenbangnas ini, Kementerian PPN/Bappenas menganugerahkan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2021, yaitu anugerah evaluasi kreatif dalam bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah yang berprestasi dalam menghasilkan perencanaan berkualitas, mencapai target-target pembangunan daerah, dan berinovasi guna mengatasi masalah pembangunan di daerah. PPD 2021 diberikan kepada pemerintah daerah yang terbagi dalam 3 kategori, yakni provinsi, kabupaten, dan kota.

Untuk Peraih PPD 2021 Kategori Perencanaan dan Pencapaian Terbaik di Tingkat Provinsi, predikat terbaik pertama diraih Sumatera Barat, predikat terbaik kedua diraih Jawa Barat, dan predikat terbaik ketiga diraih Bengkulu. Untuk kategori Perencanaan dan Pencapaian Terbaik di Tingkat Kabupaten, predikat pertama diraih Kabupaten Bangka, predikat terbaik kedua diraih Kabupaten Banggai, dan predikat terbaik ketiga diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kemudian, untuk kategori Perencanaan dan Pencapaian Terbaik di tingkat Kota, predikat terbaik pertama diraih Kota Semarang, predikat terbaik kedua diraih Kota Padang, dan predikat terbaik ketiga diraih Kota Bandung.

Turut pula hadir dalam kegiatan ini, yakni Sekretaris Daerah Fahrizal Fitri, Kepala Bappedalitbang Yuren S. Bahat, Kepala BKAD Nuryakin, Kepala Dinas PUPR Shalahuddin, dan Kepala Dinas Kesehatan Suyuti Syamsul. (win/renn/dmr)