PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Edy Pratowo menghadiri acara Video Conference (Vicon) Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan Penanganan COVID-19 di luar Pulau Jawa-Bali, bertempat di Ruang Rapat Wagub, Kompleks Kantor Gubernur, Kota Palangka Raya pada Sabtu (21/8/2021) siang.

Tampak mendampingi Wagub Kalteng mengikuti Rakor Evaluasi PPKM tersebut, yaitu Kepala Dinas Kesehatan Suyuti Syamsul dan Plt. Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) yang juga selaku Ketua Pelaksana Harian Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kalteng Erlin Hardi.

Rakor Evaluasi PPKM ini dipimpin oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan dihadiri pula secara virtual oleh para Pimpinan Kementerian/Lembaga terkait, di antaranya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Ganip Warsito.

Dalam kata pengantarnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa rapat koordinasi ini diselenggarakan dalam rangka untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PPKM dan penanganan COVID-19 di luar Pulau Jawa dan Bali dalam 2 minggu terakhir. “Rapat ini membahas evaluasi 2 minggu PPKM di luar Jawa Bali,” ungkap Menko Airlangga Hartarto.

Usai memberikan pengantar, Menko Perekonomian selanjutnya memberikan kesempatan kepada para Pimpinan Kementerian/Lembaga terkait untuk memberikan pemaparan dan arahan, di antaranya Mendagri Tito Karnavian, Wakil Menteri Keuangan, dan Kepala BNPB, serta beberapa pejabat yang mewakili Menteri Kesehatan, Panglima TNI, dan Jaksa Agung.

Pada kesempatan itu, Mendagri menegaskan kepada para Kepala Daerah bersama Forkopimda untuk mendorong efektivitas pelaksanaan PPKM. “Persoalannya hanya di masalah implementasi lapangan. Yang perlu sekali lagi, keberanian dan keseriusan dari rekan-rekan Kepala Daerah didukung oleh Forkopimda untuk di hulu ini betul-betul bisa berani mengambil langkah untuk membatasi mobilitas maupun kerumunan dan pemakaian masker,” tegas Mendagri.

“Dan, kalau itu dilakukan, pasti angka konfirmasi akan turun, dan kalau angka konfirmasi turun, maka otomatis beban dari rumah sakit, BOR-nya akan menurun. Dan, kalau beban BOR menurun, otomatis masyarakat akan mendapatkan perawatan yang layak, sehingga angka kematian (Case Fatality Rate) juga akan bisa ditekan,” lanjut Mendagri menerangkan.

Usai pemaparan dan arahan dari para Menteri dan Pimpinan Lembaga terkait, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berikutnya meminta laporan perkembangan penanganan COVID-19 dari beberapa provinsi yang tren kasus COVID-19 dinilai masih belum menunjukkan penurunan, di antaranya Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Jambi, Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan.

Menutup Rakor ini, Menko Airlangga Hartarto mengatakan bahwa hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPKM di luar Pulau Jawa dan Bali tersebut akan dilaporkan langsung kepada Presiden untuk nantinya mendapatkan arahan mengenai kebijakan yang akan diambil selanjutnya. “Ini akan kami laporkan ke Bapak Presiden dan Bapak Presiden akan memberi arahan,” pungkas Menko Perekonomian.

Lebih lanjut, Rapat Koordinasi Evaluasi PPKM dan Penanganan COVID-19 di Luar Pulau Jawa dan Bali ini diikuti secara virtual melalui konferensi video oleh para Gubernur/Wakil Gubernur, Pangdam, Kapolda, Danrem, Kajati, dan beberapa Bupati/Wali Kota dari sejumlah Provinsi di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. (set)