PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Edy Pratowo, didampingi Auditor Ahli Utama Provinsi Kalteng Sapto Nugroho, menerima Ikhtisar Hasil Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalteng Tahun 2021 yang diserahkan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalteng Bambang Ari Setiono, didampingi jajaran Koordinator Pengawasan BPKP Kalteng, di Ruang Kerja Wagub, Kompleks Kantor Gubernur, Rabu (2/3/2021).

Wagub Edy Pratowo menyambut baik adanya Ikhtisar Hasil Pengawasan dari BPKP terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Kalteng selama tahun 2021 ini. Wagub mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada BPKP Kalteng karena selama ini telah melakukan pengawasan serta mendampingi Pemerintah Provinsi Kalteng dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan dan tata kelola pemerintahan.

Lebih lanjut, Wagub menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalteng akan senantiasa berupaya menindaklanjuti sejumlah rekomendasi dalam Ikhtisar Hasil Pengawasan BPKP ini demi terwujudnya pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Bumi Tambun Bungai.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Perwakilan BPKP Kalteng Bambang Ari Setiono menyampaikan bahwa selama tahun 2021, BPKP Kalteng telah melakukan sejumlah pengawasan yang diarahkan pada isu-isu nasional dan daerah dalam rangka mengawal percepatan penanganan Covid-19 serta pemulihan ekonomi nasional.

Kegiatan pengawasan tersebut terbagi dalam beberapa aspek yang meliputi pengelolaan keuangan negara, perlindungan manusia menghadapi pandemi, peningkatan ketahanan nasional, pemerataan pembangunan yang berkeadilan, hingga penguatan good governance dan pengendalian kecurangan.

Kemudian, pengawasan difokuskan pada berbagai program/kegiatan, yakni akuntabilitas keuangan daerah, penyerapan anggaran dan PBJ daerah, ketahanan sistem kesehatan, ketahanan sistem perlindungan sosial, ketahanan sistem pendidikan, ketahanan korporasi UMKM, pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan (food estate), penanggulangan bencana, pembangunan daerah dan desa, serta tata kelola instansi pemerintah.

Oleh karena itu, Bambang berharap hasil dari pengawasan BPKP Kalteng ini dapat menjadi rekomendasi strategis bagi Pemerintah Provinsi Kalteng melalui jajaran Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota dalam memetakan risiko-risiko untuk melakukan perbaikan pada program yang belum terlaksana ataupun menemui hambatan saat proses pelaksanaannya. BPKP Kalteng akan selalu siap mendampingi Pemerintah Provinsi Kalteng dalam mewujudkan tata kelola keuangan dan pembangunan yang berkualitas dan akuntabel. (dew/ist)