Asisten Administrasi Umum Sunarti, mewakili Gubernur Kalteng, hadir dalam Rakor TEPRA Per 31 Oktober 2025 di Aula Eka Hapakat, Lantai III Kantor Gubernur, Rabu (3/12/2025).

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Mewakili Gubernur, Asisten Administrasi Umum Sunarti membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Per 31 Oktober 2025 di Aula Eka Hapakat, Lantai III Kantor Gubernur, Rabu (3/12/2025).

Hadir dalam Rakor ini, Bupati/Wali Kota se-Kalteng, Asisten dan Staf Ahli Gubernur, Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalteng, serta Pengelola Realisasi Anggaran pada Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah Provinsi Kalteng.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan Akhmad Husain saat membacakan Laporan Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng menyampaikan tujuan pelaksanaan Rakor adalah untuk memantau dan mengevaluasi realisasi anggaran, baik realisasi fisik maupun keuangan.

Selain itu, Rakor digelar untuk mempercepat penyerapan anggaran dan memastikan APBN/APBD tepat sasaran, sehingga dapat terlaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yaitu Triwulan I sebesar 20%, Triwulan II 50%, Triwulan III 85%, dan tanggal 15 November tahun berjalan sebesar 100%. Selanjutnya, Rakor juga bertujuan untuk meminimalisasi masalah dan mengidentifikasi hambatan penyerapan anggaran di Pemerintah Daerah serta mencari solusi untuk meningkatkan penyerapan.

Dalam laporan tersebut, juga disampaikan data realisasi anggaran per 31 Oktober 2025 di mana realisasi keuangan APBD Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng sebesar Rp 5,1 triliun lebih atau 61,28% dari total pagu anggaran perubahan sebesar Rp 8,35 triliun, sedangkan realisasi fisik 67,64%.

“Dengan demikian, dibandingkan target 90% per 31 Oktober 2025, terjadi deviasi minus sebesar -28,72% atau realisasi keuangan masih rendah,” ujarnya.

Sebagai informasi, 3 Perangkat Daerah dengan belanja APBD tertinggi, yaitu Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalteng dengan realisasi keuangan Rp 70,8 miliar lebih atau 87,45% dari total pagu anggaran perubahan Rp 81 miliar lebih, sedangkan realisasi fisik mencapai 91,28%. Kemudian, Dinas Perhubungan dengan realisasi keuangan Rp 30,8 miliar lebih atau 82,55% dari total pagu anggaran perubahan Rp 37,4 miliar lebih, sedangkan realisasi fisik 100%. Dan, ketiga, Biro Perekonomian dengan realisasi keuangan sebesar Rp 1,6 miliar lebih atau 82,19% dari total pagu anggaran perubahan sebesar Rp 2,05 miliar lebih, sedangkan realisasi fisik mencapai 84,00%.

Adapun Perangkat daerah dengan belanja APBD terendah, yaitu Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Provinsi Kalteng realisasi keuangan Rp 56,2 miliar lebih atau 20,23% dari total pagu anggaran perubahan Rp 278,3 miliar lebih, sedangkan realisasi fisik mencapai 45%. Kemudian, Dinas Kehutanan dengan realisasi keuangan sebesar Rp 158 miliar lebih atau 24,93% dari total pagu anggaran perubahan Rp 636 miliar lebih, sedangkan realisasi fisik 26,43%. Dan, ketiga, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan dengan realisasi keuangan Rp 70,7 miliar lebih atau 32,59% dari total pagu anggaran perubahan sebesar Rp 217,2 miliar Lebih, sedangkan realisasi fisik mencapai 37,79%.

Sementara itu, untuk Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalteng, capaian realisasi keuangan Rp 14,9 triliun lebih atau 57,04% dari total pagu anggaran Rp 26,2 triliun lebih, sedangkan realisasi fisik sebesar 62,24% atau masih -27,96% dari target 85% per 31 Oktober 2025, sehingga realisasi keuangan dinilai masih rendah.

Kabupaten/Kota dengan belanja APBD tertinggi, yaitu Kabupaten Katingan dengan realisasi keuangan Rp 1 triliun Lebih atau 70,20% dari total pagu anggaran Rp 1,4 triliun lebih, sedangkan realisasi fisik 72,77%. Kemudian, Kota Palangka Raya dengan realisasi keuangan Rp 1,02 triliun lebih atau 67,63% dari total pagu anggaran Rp 1,5 triliun lebih, sedangkan realisasi fisik 76,13%. Dan, ketiga, Kabupaten Gunung Mas dengan realisasi keuangan Rp 926,2 miliar lebih atau 66,86% dari total pagu anggaran Rp 1,3 triliun lebih, sedangkan realisasi fisik 69,11%.

“Belanja APBD terendah, 3 Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Barito Utara, realisasi keuangan Rp 1,4 triliun lebih atau 47,00% dari total pagu anggaran Rp 3,08 triliun lebih, sedangkan realisasi fisik sebesar 60,41%; Kabupaten Kapuas, realisasi keuangan Rp 2,1 triliun lebih atau 49,39% dari total pagu anggaran Rp 4,2 triliun lebih, sedangkan realisasi fisik 55,45%; Kabupaten Seruyan, realisasi keuangan Rp 713,7 miliar lebih atau 50,38% dari total pagu anggaran Rp 1,4 triliun lebih, sedangkan realisasi fisik 53,54%,” ungkapnya.

Asisten Administrasi Umum Sunarti saat membacakan sambutan Gubernur menyampaikan bahwa Gubernur Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur (Wagub) Edy Pratowo ingin mendorong pembangunan Kalteng yang merata dan berkeadilan hingga ke pedalaman. Ini tertuang dalam Visi-Misi, yaitu “Mengangkat harkat martabat khususnya Masyarakat Dayak dan umumnya Masyarakat Kalteng (Manggatang Utus), dengan spirit kearifan lokal dalam bingkai NKRI menuju Kalteng Berkah, Kalteng Maju, Kalteng Bermartabat, Menyambut Indonesia Emas 2045”. Selain itu, untuk mendukung terwujudnya Asta Cita Presiden, pengelolaan anggaran yang cepat, tepat, dan akurat menjadi kunci.

“Oleh karena itu, Rakor ini merupakan forum strategis untuk mengevaluasi realisasi anggaran di wilayah Kalimantan Tengah sampai Bulan Oktober 2025 untuk melihat sejauh mana capaian anggaran, mengidentifikasi hambatan, dan mencari solusi konkret untuk percepatan agar berjalan sesuai target,” tutur Sunarti.

Rakor ini bukan untuk mencari kambing hitam, melainkan untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan percepatan guna memastikan anggaran berjalan optimal dan manfaatnya dirasakan masyarakat.

“Saya mengapresiasi 3 Perangkat Daerah Provinsi dan 3 Pemerintah Kabupaten/Kota yang serapan anggarannya sudah tinggi. Terus pertahankan dan tingkatkan, dengan mengedepankan kualitas kegiatan. Namun demikian, seperti tadi dilaporkan, secara umum realisasi anggaran keuangan dan fisik, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Kalteng, sampai Bulan Oktober 2025, masih belum mencapai target,” lanjutnya.

Untuk mencapainya, diperlukan komitmen seluruh Perangkat Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga mampu mempercepat penyerapan anggaran pada Triwulan 4 yang kurang dari 20 hari lagi. Selain itu, efisiensi perlu kita jawab dengan inovasi serta kerja sama untuk mendorong realisasi anggaran agar terlaksana tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran, serta tentu saja tepat aturan.

“Perlu saya ingatkan jangan hanya mengejar target, kemudian asal belanja. Serapan anggaran bukan hanya bagus, tetapi programnya harus bisa memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Selaraskan program kegiatan dengan Asta Cita Bapak Presiden dan Visi Kalteng Berkah, Kalteng Maju, terutama Program Prioritas Huma Betang Sejahtera,” imbuhnya.

Melalui Asisten Administrasi Umum, Gubernur Agustiar Sabran mengimbau agar pengadaan barang dan jasa pemerintah harus tepat waktu. Selain itu, Gubernur juga mengimbau belanja produk buatan dalam negeri dioptimalkan agar dapat memajukarn IKM dan UMKM. (May/Lry)