PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Sekretaris Daerah (Sekda) Fahrizal Fitri, mewakili Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran, hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) yang digelar oleh Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) secara virtual, bertempat di Ruang Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng, Palangka Raya, Jumat (05/03/2021).

Rakornas PB tahun 2021 tersebut diselenggarakan selama 5 hari, dimulai pada 3 hingga 5 Maret 2021 dan dilanjutkan pada 9 sampai 10 Maret 2021. Rakornas PB tahun 2021 dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo. Acara hari ke-3 yang dihadiri Sekda Fahrizal Fitri hari ini merupakan panel bagian dari Rakornas PB dengan agenda bertemakan knowledge sharing “Hidrometeorologi Basah – Banjir, Banjir Bandang, Tanah Longsor, dan Hidrometeorologi Kering – Kekeringan, dan Kebakaran Hutan dan Lahan”. Selama 5 tahun terakhir, Indonesia telah mengalami sedikitnya 70.532 kejadian bencana. Statistik dari kejadian bencana tersebut menunjukkan 97,7% bencana di Indonesia didominasi oleh bencana hidrometereologi, seperti banjir, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, puting beliung, serta tanah longsor.

Kepala BNPB Doni Monardo dalam sambutannya menyampaikan bahwa pencegahan dan mitigasi bencana guna memerangi risiko menjadi prioritas dalam rangka penanganan bencana sesuai arahan Presiden Joko Widodo. “Oleh karena itu, seluruh kegiatan yang kita lakukan ini adalah upaya bersama manakala terjadi bencana di berbagai daerah dengan jenis yang berbeda-beda. Maka, kita harus lebih siap lagi,” jelasnya.

Doni Monardo mengatakan bahwa Indonesia termasuk negara dengan risiko bencana tertinggi di dunia sesuai dengan data yang dikeluarkan oleh World Bank. Kerugian akibat bencana kebakaran tahun 2015 mencapai USD 16,1 miliar. “Sebuah angka yang besar sekali dibandingkan ketika bencana tsunami di Aceh (yang) kerugian ekonominya kira-kira USD 7 miliar,” jelasnya seraya berharap prestasi dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan tetap dapat dipertahankan.

Dalam kesempatan tersebut, hadir pula Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang memberi arahan dan paparan seputar kebijakan strategi terbaik dari kementerian/lembaga dalam upaya penanggangan bencana sesuai tugas masing-masing.

Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa kebakaran hutan dan lahan merupakan hal yang terjadi sejak dahulu dan berulang setiap tahun di beberapa wilayah di Indonesia. “Pada tahun 2020, luas lahan terbakar turun 82%, yaitu seluas 296.942 Ha, dibandingkan tahun 2019 yang seluas 2,6 juta Ha. Kebakaran hutan dan lahan memberikan dampak yang luar biasa di berbagai sektor, baik kesehatan, ekonomi, pendidikan, transportasi, sosial, hingga politik. Pemerintah telah berkomitmen untuk melaksanakan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan sebagai wujud kehadiran negara bagi masyarakat,” ungkap Mahfud dalam paparannya.

Selanjutnya, terkait dengan pedoman Inpres Nomor 3 Tahun 2020, Mahfud menegaskan Presiden memerintahkan kepada semua yang ditunjuk di dalam Inpres tersebut untuk melakukan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di seluruh wilayah RI yang meliputi kegiatan oencegahan terjadinya Karhutla, lemadaman Karhutla, misalnya dengan water bombing, dan penanganan pasca Karhutla.

Kemudian, untuk mengefektifkan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan lahan, sekaligus pembayaran ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang dibutuhkan untuk biaya rehabilitasi pemulihan kondisi hutan dan lahan atau tindakan lain yang diperlukan, pengenaan sanksi administrasi dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan. Selain terkait hal tersebut, Inpres Nomor 3 Tahun 2020 juga menjelaskan hal-hal teknis lainnya yang menjadi tugas dan tanggung jawab berbagai pihak terkait.

Adapun hadir sebagai tokoh implementasi dari Rakornas hari ke-3, masing-masing Gubernur Riau, Gubernur Kalimantan Barat, Gubernur Kalimanatan Selatan, dan Bupati Sumedang. Sementara itu, hadir mendampingi Sekda Fahrizal Fitri mengikuti Rakornas secara virtual, antara lain Asisten Bidang Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Nurul Edy, Plt. Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPB-PK) Provinsi Kalteng Darlianjsah, serta perwakilan dari Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) di Palangka Raya. (dew/win/dmr)