PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Staf Ahli Gubernur (SAG) Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik (Perkumpol) Herson B. Aden, mewakili Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Nuryakin, membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Kegiatan Dekonsenstrasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) di Hotel Neo Palma, Kamis (8/9/2022).

Dalam sambutannya, Sekda Kalteng selaku Sekretaris Gubernur Kalteng mengingatkan bahwa pembinaan dan pengawasan (Binwas) penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah provinsi dilaksanakan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian. Sedangkan Binwas oleh pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh GWPP.

“Kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dibutuhkan untuk memperpendek rentang kendali pusat terhadap daerah, khususnya daerah kabupaten/kota dan menjaga keseimbangan hubungan pusat dan daerah,” jelas Sekda melalui SAG Herson B. Aden.

“Campur tangan gubernur dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah kabupaten/kota hendaknya tidak ditafsirkan sebagai bentuk menguatnya kembali sentralisasi pemerintahan, akan tetapi bertujuan untuk membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh pemerintah kabupaten/kota seiring semakin kompleksnya permasalahan dan meningkatnya tuntutan masyarakat,” imbuh Sekda.

Rakor yang digelar selama 2 hari hingga Jumat (9/9/2022) ini mengagendakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Dekonsentrasi serta Rapat Konfirmasi dan Reviu LPPD Kabupaten/Kota. Rakor diikuti secara virtual oleh Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Kerja Sama, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sementara itu, hadir secara langsung, antara lain anggota Tim Perangkat Gubernur dan Kepala Satuan Kerja Pelaksana Dekonsentrasi GWPP di Provinsi Kalteng atau yang mewakili serta Kepala Bappeda dan Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten/Kota se-Kalteng atau yang mewakili. (ran/fen)