Mewakili Sekda Kalteng, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual dari Aula Jayang Tingang, Lantai II Kantor Gubernur, Senin (20/3/2023).

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Mewakili Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Staf Ahli (Sahli) Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual dari Aula Jayang Tingang, Lantai II Kantor Gubernur, Senin (20/3/2023).

Rapat yang rutin dilaksanakan setiap pekan ini diadakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI dan kali ini dipimpin oleh Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri Komjen Tomsi Tohir dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kemendagri. Hadir pula secara virtual, perwakilan kementerian ataupun lembaga terkait, seperti Badan Pusat Statitik (BPS), Badan Pangan Nasional (Bapanas), stakeholder terkait lainnya, dan perwakilan dari Pemerintah Provinsi se-Indonesia.

Dalam paparannya, Irjen Kemendagri mengatakan bahwa ada beberapa Pemerintah Daerah (Pemda) yang prognosis kekurangan pangan menjelang Ramadan 1444 H, seperti kekurangan beras yang terjadi di 40 Pemda, daging ayam ras di 68 Pemda, telur ayam ras di 71 Pemda, bawang merah di 68 Pemda, daging sapi di 68 Pemda, minyak goreng di 82 Pemda, cabai merah di 77 Pemda, dan beberapa komoditas pangan lainnya.

Untuk mengatasi kekurangan pangan tersebut, Bapanas melakukan beberapa upaya, seperti pengadaan cadangan beras pemerintah tahun 2023 sebanyak 1,75 ton beras dari dalam negeri, optimalisasi kinerja Bulog untuk menyerap gabah/beras petani pada panen raya dan untuk memperkuat CBP, serta realisasi penyerapan gabah dan beras dalam negeri.

Sementara itu, upaya Pemda tahun ini sebagai hasil Monev Tim Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), di antaranya pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia, Rapat Teknis TPID, upaya menjaga pasokan Bapok dan barang penting lainnnya, pencanangan gerakan menanam, operasi pasar murah bersama dinas terkait, Sidak distributor, koordinasi dengan daerah penghasil komoditas untuk kelancaran pasokan, realisasi BLT untuk dukungan pengendalian inflasi, serta bantuan transportasi dari APBD.

Pada kesempatan ini, Irjen Kemendagri berharap pelaksanaan hasil Monev tersebut dilaksanakan dan dipantau oleh masing-masing daerah serta tidak hanya dilakukan setiap pekan tetapi 2 hari sekali sehingga apabila ada kenaikan harga, stok aman. Hal ini, ditegaskannya, harus dilakukan oleh seluruh Kabupaten/Kota, begitu juga dengan evaluasi terhadap data yang didapat di lapangan.

“Saya berharap di minggu-minggu ini tentunya seluruh daerah sudah melaksanakan upaya-upaya ini dengan kompherensif yang secara menyeluruh, baik itu mengkomunikasikan, baik itu dengan kementerian atau lembaga maupun dengan teman-teman yang berkaitan, begitu juga dimohonkan untuk TPID-nya melaksanakan 2 hari sekali atau syukur-syukur bisa tiap hari karena apa yang kita lakukan untuk masyarakat kita dan untuk bangsa dan negara,” tegas Irjen Kemendagri mengakhiri paparannya.

Hadir mendampingi Sahli Yuas Elko, antara lain Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalteng, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Provinsi Kalteng, Perwakilan Forkopimda, serta Instansi Vertikal lainnya. (may/ben)