Sahli Ekeubang Yuas Elko secara virtual mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi dan Dukungan Pemda pada Kegiatan Nobar Piala Dunia FIFA 2026 dari Ruang Rapat Bajakah 2, Lantai II Kantor Gubernur, Senin (15/6/2026).

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Staf Ahli (Sahli) Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan (Ekeubang) Yuas Elko secara virtual mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi dan Dukungan Pemerintah Daerah (Pemda) pada Kegiatan Nonton Bareng (Nobar) Piala Dunia FIFA 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI dari Ruang Rapat Bajakah 2, Lantai II Kantor Gubernur, Senin (15/6/2026).

Rakor diawali dengan Penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Muhammad Tito Karnavian dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti. SEB ini berisikan poin penting sebagai pedoman bagi Pemda dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Penandatanganan dilakukan di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Kemendagri, Jakarta.

Turut hadir dalam acara ini, antara lain Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik TVRI Tubagus Fiki Chikara Satari, Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Popy Rufaidah, serta Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) RI Rinna Syawal. Sementara itu, Menteri Pertanian RI yang juga menjabat sebagai Kepala Bapanas RI Andi Amran Sulaiman mengikuti Rakor kali ini secara virtual bersama pimpinan daerah se-Indonesia

Mendagri Tito Karnavian saat memimpin Rakor menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menugaskan BPS untuk melaksanakan sensus ekonomi guna memperoleh data yang menggambarkan kondisi terkini perekonomian masyarakat secara komprehensif. Data tersebut dinilai sangat penting karena akan menjadi landasan utama pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan di bidang ekonomi. Karena itu, dukungan Pemda dibutuhkan agar pelaksanaan sensus dapat berjalan optimal. “Program ini juga akan memberikan manfaat besar bagi daerah. Melalui sensus ekonomi, Pemda akan memiliki data yang akurat untuk memahami kondisi ekonomi wilayahnya sekaligus menjadi rujukan dalam merumuskan kebijakan pembangunan. Terlebih, pengumpulan data dilakukan oleh petugas BPS yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia,” ujar Mendagri.

Dalam Rakor hari ini, Mendagri secara khusus mendorong para Kepala Daerah, baik Gubernur, Bupati, maupun Wali Kota, untuk bekerja sama dengan Kepala BPS di daerah masing-masing demi menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. “Jadi,  tolong sekali lagi proaktif rekan-rekan Kepala Daerah, undang BPS, segera bicarakan secara teknis bagaimana untuk melakukan agar kegiatan sensus ini di daerah masing-masing hasilnya optimal,” tandasnya.

Terkait dengan inflasi di Indonesia secara nasional per Mei 2026, Inflasi Bulanan (MtM) sebesar 0,28%, Inflasi Tahunan (YoY) sebesar 3,08%, dan Inflasi Tahun Kalender (YtD) sebesar 1,35%, sehingga untuk mengendalikan tekanan inflasi dari gejolak global dan kenaikan harga energi, Bank Indonesia telah mengambil langkah pre-emptive dengan menaikkan Suku Bunga Acuan (BI-Rate) menjadi 5,5%.

Secara wilayah, Provinsi Maluku mencatatkan inflasi tertinggi secara bulanan (MtM) di angka 0,93%, Sulawesi Tenggara (Sultra) sebesar 0,92%, dan Kalteng sebesar 0,34 %. Sedangkan inflasi tertinggi secara tahunan (YoY), seluruh Provinsi di Indonesia mengalami inflasi (38 Provinsi) di mana angka inflasinya Kalteng sebesar 4,56% (berdasarkan data BPS 2 Juni 2026). Sementara itu, inflasi tertinggi berdasarkan Kabupaten/Kota untuk Provinsi Kalteng adalah Kabupaten Kapuas (5,15%) dan Kota Palangka Raya (4,48%). Dengan kata lain, Provinsi Kalteng termasuk salah satu Provinsi yang tingkat inflasinya masih tinggi. (May/Lry)