Pj. Sekda Linae Victoria Aden Meminta Seluruh Pemangku Kepentingan Beri Perhatian Serius pada Kenaikan Inflasi Kalteng

Pj. Sekda Provinsi Kalteng Linae Victoria Aden memimpin Rapat Pengendalian Inflasi Daerah serta Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan di Ruang Rapat Bajakah, Lantai II Kantor Gubernur, Kamis (4/6/2026).
PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar Rapat Pengendalian Inflasi Daerah serta Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan di Ruang Rapat Bajakah, Lantai II Kantor Gubernur, Kamis (4/6/2026), menyusul posisi Kalteng yang berada di peringkat ketiga tertinggi inflasi di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalteng mencatat inflasi Mei 2026 sebesar 0,34% (month-to-month) dan 4,56% (year-on-year). Kota Palangka Raya mencatat inflasi tertinggi sebesar 0,70%, diikuti Kabupaten Sukamara 0,63% dan Kabupaten Sampit 0,42%. Sementara itu, deflasi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 0,32%.
Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalteng Linae Victoria Aden, saat memimpin rapat, mengatakan tingkat inflasi yang tinggi harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan karena berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat, stabilitas harga kebutuhan pokok, dan pertumbuhan ekonomi daerah. “Kita harus mengidentifikasi komoditas penyumbang utama inflasi dan menyusun langkah-langkah yang efektif untuk mengendalikannya,” ujar Pj. Sekda.
Beras menjadi salah satu komoditas yang berkontribusi terhadap kenaikan inflasi. Hasil koordinasi dengan Bulog, menurut Pj. Sekda, menunjukkan bahwa stok beras saat ini cukup, bahkan melebihi kebutuhan yang ada. “Namun demikian, distribusi dan pengawasan di lapangan tetap harus diperkuat,” jelas Pj. Sekda yang menambahkan bahwa upaya pengendalian inflasi juga perlu dilakukan Pemerintah Kabupaten/Kota dan stakeholder terkait lainnya.
Pada kesempatan ini, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalteng Yuliansah Andrias mengungkapkan inflasi Mei 2026 berbeda dari pola historis penurunan harga pasca Hari Raya Idul Fitri. Kenaikan harga BBM non-subsidi saat ini menjadi salah satu faktor pendorong inflasi yang berdampak pada kenaikan harga sejumlah komoditas pangan strategis. Adapun sejumlah risiko lainnya yang berpotensi memicu tekanan inflasi pada Juni hingga Juli 2026, antara lain ketidakpastian geopolitik global yang bisa berdampak pada harga energi, El Nino yang bisa berdampak pada produksi pangan, ketergantungan pasokan dari luar daerah yang tinggi, dan mobilitas masyarakat selama masa libur sekolah yang meningkat. (Ran/Foto: MMC Kalteng)









