Top Menu

  • Alur Permohonan PPID
  • ARTIKEL
  • BERITA
  • Blog
  • Cart
  • Checkout
  • Contact Us
  • EMAIL
  • FOTO
  • GALERI
  • Home Page
  • Home Page Eight
  • Home Page Five (No Sidebar)
  • Home Page Four
  • Home Page Seven
  • Home Page Six
  • Home Page Three
  • Home Page Two
  • INFOGRAFIS
  • KONTAK
  • LPPD Tahun 2018
  • My Account
  • Player Embed
  • PPID
    • Dokumen PPID
    • Maklumat Pelayanan PPID
  • PROFIL
  • Profil PPID
  • Sample Page
  • Search Videos
  • Shop
  • SIARAN PERS
  • STRUKTUR ORGANISASI
  • Struktur Organisasi PPID
  • TUGAS DAN FUNGSI
  • Tugas dan Wewenang PPID
  • User Videos
  • VIDEO
  • VIDEO
  • Video Category
  • Video Tag
  • VISI DAN MISI
  • Visi dan Misi PPID

Main Menu

  • BERANDA
  • PROFIL
    • TUGAS DAN FUNGSI
    • VISI DAN MISI
    • STRUKTUR ORGANISASI
  • SIARAN PERS
  • BERITA
  • ARTIKEL
  • BULETIN
  • Opini
  • GALERI
    • FOTO
    • Video
    • INFOGRAFIS
  • PPID
    • Dokumen PPID
    • Maklumat Pelayanan PPID
    • Visi dan Misi PPID
    • Struktur Organisasi PPID
    • Tugas dan Wewenang PPID
    • Alur Permohonan PPID
    • PPID Utama
  • KONTAK

logo

  • BERANDA
  • PROFIL
    • TUGAS DAN FUNGSI
    • VISI DAN MISI
    • STRUKTUR ORGANISASI
  • SIARAN PERS
  • BERITA
  • ARTIKEL
  • BULETIN
  • Opini
  • GALERI
    • FOTO
    • Video
    • INFOGRAFIS
  • PPID
    • Dokumen PPID
    • Maklumat Pelayanan PPID
    • Visi dan Misi PPID
    • Struktur Organisasi PPID
    • Tugas dan Wewenang PPID
    • Alur Permohonan PPID
    • PPID Utama
  • KONTAK
Pemerintah
Home›Pemerintah›Wagub Ikuti Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI Bahas Illegal Mining

Wagub Ikuti Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI Bahas Illegal Mining

By Biro Adpim
11/04/2022
1393
0
Share:

JAKARTA – BIRO ADPIM. Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Edy Pratowo mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Panitia Kerja (Panja) Illegal Mining Komisi VII DPR RI, bertempat di Gedung Nusantara II DPR RI, Senin (11/4/2022).

Wagub Edy Pratowo hadir bersama sejumlah kepala daerah lainnya, yaitu Gubernur Bangka Belitung, Gubernur Sumatera Selatan, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Kalimantan Barat, Gubernur Kalimantan Selatan, Gubernur Kalimantan Timur, Gubernur Kalimantan Utara, dan Gubernur Sulawesi Tenggara, serta Dirjen Minerba Kementerian ESDM.

RDP ini digelar guna menyerap informasi dan masukan daerah khususnya dari para Gubernur yang diundang terkait penanganan illegal mining, membahas strategi kebijakan pemerintah dalam penanganan kegiatan illegal mining atau penambangan ilegal, dampak sosial ekonomi dan lingkungan akibat kegiatan illegal mining, serta kendala dalam penanganannya.

Dalam kesempatan tersebut, Wagub Edy Pratowo memberikan masukan bagi Panja terkait pentingnya kewenangan Gubernur selaku wakil pemerintah pusat dalam hal pengawasan maupun pembinaan berkenaan dalam pertambangan Minerba, terutama kewenangan yang telah tertuang dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 berkaitan izin galian c dan mengusulkan lokasi/blok bagi masyarakat untuk mendapatkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

RDP mencatat beberapa hal penting, di antaranya kegiatan illegal mining telah menimbulkan kerusakan lingkungan dan infrastruktur jalan, termasuk hilangnya potensi pendapatan negara. Secara regulasi, tindakan penambangan tanpa izin dikenakan pasal tindak pidana cukup berat, namun penerapan sanksi kurang maksimal. Pemerintah daerah perlu diberikan kewenangan yang lebih luas dan dilibatkan dalam pengawasan mengingat jumlah SDM di Kementerian ESDM terbatas. Pemerintah provinsi (Pemprov) meminta agar diberikan kewenangan pengawasan dan pembinaan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Pemprov mengusulkan agar kewenangan pemberian izin pertambangan batuan (galian c) dan izin pertambangan rakyat segera dilimpahkan ke daerah.

Selepas mengikuti RDP, Wagub Edy Pratowo menyampaikan pentingnya RDP dengan Panja ini, “Saya kira ini penting untuk mengakomodir mencari solusi terbaik persoalan pertambangan di Kalteng agar bisa teratasi dengan baik,” ungkapnya.

RDP dipimpin oleh Eddy Suparno selaku Ketua Panja dari Fraksi PAN dan Nanik Heri Murti selaku Sekretaris Rapat serta diikuti oleh 19 orang dari 26 anggota Panja Ilegal Mining Komisi VII DPR RI. (dew/ist)

TagsDPR RIillegal miningRapat Dengar Pendapat
Previous Article

Gubernur Sampaikan Sejumlah Arahan pada Rakor Percepatan ...

Next Article

Deputy Governor Attended Hearing Meeting of Commission ...

Share:

Related articles More from author

  • Pemerintah

    Gubernur Sugianto Sabran Terima Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI ke Kalimantan Tengah

    18/04/2022
    By Biro Adpim
  • Pemerintah

    Gelar Ramah Tamah, Gubernur Kalteng Berharap Hubungan Emosional dan Sinergisitas antara Pemerintah Daerah dan Komisi III DPR RI Semakin Erat

    21/02/2022
    By Biro Adpim
  • Pemerintah

    Wagub dan Jajaran Pemprov Kalteng Terima Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI

    12/04/2021
    By Biro Adpim
  • EkonomiUmum

    Sekda Kalteng Dampingi Kunjungan Kerja Spesifikasi Komisi IV DPR RI, Dukungan Penuh Seluruh Stakeholder Sangat Dibutuhkan Demi Keberhasilan Program Food ...

    26/03/2021
    By Biro Adpim
  • Pemerintah

    Pemprov Kalteng Terima Kunjungan Kerja Tim Panja RUU Kabupaten/Kota Komisi II DPR RI

    24/06/2026
    By Biro Adpim
  • Pemerintah

    Pemprov Kalteng Ikuti RDP dengan Komisi II DPR RI Melalui Daring Bahas Kemandirian Fiskal Daerah

    25/08/2025
    By Biro Adpim

  • Umum

    Gubernur Sugianto Sabran Bersama Wagub Habib Ismail Bin Yahya Lakukan Peletakan Batu Pertama Mushola Syarifah Fatmah Al Bahasyim

  • Umum

    Kasus Covid-19 Meningkat, Gubernur Sugianto Sabran Usul Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kabupaten Kapuas

  • Umum

    Gerakan Aktif Posyandu Turunkan Angka Stunting di Kalteng

Berita Terkait

  • 16/11/2026

    PORPROV XIII Tinggal Menghitung Hari, Sekda Kalteng Cek Kesiapan Venue di Sport Center Pangkalan Bun

  • 16/11/2026

    Perkuat Sektor Pariwisata dan Investasi, Gubernur Agustiar Sabran Resmikan Fugo Hotel Palangka Raya

  • 16/11/2026

    Lanjutkan Pemberian Bantuan bagi Masyarakat Kalteng Terdampak Karhutla, Pemprov Kembali Salurkan Ribuan Paket Sembako di Kabupaten Kobar

  • 16/11/2026

    Senantiasa Bersama Masyarakat Kalteng Hadapi Dampak Karhutla, Pemprov Kembali Salurkan Bantuan Pangan di Sukamara

  • 15/11/2026

    Bantuan bagi Masyarakat Terdampak Karhutla Kalteng Terus Berlanjut, Pemprov Kembali Salurkan Ribuan Paket Sembako di Kotim

BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Jl. RTA Milono No.1, Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111

Johni Sonder, S.STP, M.Si