Top Menu

  • Alur Permohonan PPID
  • ARTIKEL
  • BERITA
  • Blog
  • Cart
  • Checkout
  • Contact Us
  • EMAIL
  • FOTO
  • GALERI
  • Home Page
  • Home Page Eight
  • Home Page Five (No Sidebar)
  • Home Page Four
  • Home Page Seven
  • Home Page Six
  • Home Page Three
  • Home Page Two
  • INFOGRAFIS
  • KONTAK
  • LPPD Tahun 2018
  • My Account
  • Player Embed
  • PPID
    • Dokumen PPID
    • Maklumat Pelayanan PPID
  • PROFIL
  • Profil PPID
  • Sample Page
  • Search Videos
  • Shop
  • SIARAN PERS
  • STRUKTUR ORGANISASI
  • Struktur Organisasi PPID
  • TUGAS DAN FUNGSI
  • Tugas dan Wewenang PPID
  • User Videos
  • VIDEO
  • VIDEO
  • Video Category
  • Video Tag
  • VISI DAN MISI
  • Visi dan Misi PPID

Main Menu

  • BERANDA
  • PROFIL
    • TUGAS DAN FUNGSI
    • VISI DAN MISI
    • STRUKTUR ORGANISASI
  • SIARAN PERS
  • BERITA
  • ARTIKEL
  • BULETIN
  • Opini
  • GALERI
    • FOTO
    • Video
    • INFOGRAFIS
  • PPID
    • Dokumen PPID
    • Maklumat Pelayanan PPID
    • Visi dan Misi PPID
    • Struktur Organisasi PPID
    • Tugas dan Wewenang PPID
    • Alur Permohonan PPID
    • PPID Utama
  • KONTAK

logo

  • BERANDA
  • PROFIL
    • TUGAS DAN FUNGSI
    • VISI DAN MISI
    • STRUKTUR ORGANISASI
  • SIARAN PERS
  • BERITA
  • ARTIKEL
  • BULETIN
  • Opini
  • GALERI
    • FOTO
    • Video
    • INFOGRAFIS
  • PPID
    • Dokumen PPID
    • Maklumat Pelayanan PPID
    • Visi dan Misi PPID
    • Struktur Organisasi PPID
    • Tugas dan Wewenang PPID
    • Alur Permohonan PPID
    • PPID Utama
  • KONTAK
Pemerintah
Home›Pemerintah›Sekda Kalteng Ikuti Rakor Evaluasi Penyerapan APBD Tahun 2020 Bersama Sekjen Kemendagri

Sekda Kalteng Ikuti Rakor Evaluasi Penyerapan APBD Tahun 2020 Bersama Sekjen Kemendagri

By Biro Adpim
15/12/2020
1231
0
Share:

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Sekretaris Daerah (Sekda) Fahrizal Fitri, mewakili Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), mengikuti secara virtual Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 melalui konferensi video, bertempat di Aula Eka Hapakat, Kompleks Kantor Gubernur, Kota Palangka Raya pada Selasa (15/12/2020) siang.

Rakor Evaluasi APBD Tahun 2020 ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Muhammad Hudori dari Jakarta, dengan tujuan untuk mengevaluasi penyerapan APBD Tahun 2020 dan bagaimana menggerakkan perekonomian di daerah terkait dengan sisa anggaran yang ada. Tampak mendampingi Sekjen Muhammad Hudori, yaitu Inspektur Jenderal (Irjen) Tumpak Haposan Simanjuntak dan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Ardian Noervianto.

Dalam arahannya, Muhammad Hudori mengutarakan, “Sebagaimana kita ketahui bersama, anggaran kita baik APBN maupun APBD hanya memiliki waktu kurang lebih hingga 10 hari ke depan. Jadi, dalam 10 hari ke depan kira-kira upaya dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan terutama dalam rangka penyerapan APBD tahun 2020.”

Selain itu, Sekjen Kemendagri ini juga menyampaikan beberapa diagnosa kondisi perekonomian terkini di Indonesia. Pertama, Covid-19 masih terjadi eskalatif tambahan kasus konfirmasi maupun kematian. Dari hari ke hari masih terjadi fluktuasi kasus. Kedua, terjadi gelombang baru di Amerika dan Asia. Kemudian yang terakhir, Covid-19 di Indonesia juga mengalami tren kenaikan kembali.

Kemudian diungkapkannya lebih lanjut, dari sisi perbankan, likuiditas dan kecukupan modal masih terjaga. Penyaluran kredit sangat rendah karena ekspansi bisnis tersendat oleh demand yang masih lemah. Selanjutnya dari dunia usaha, kinerja UMKM mulai membaik dan menjadi bantalan di tengah pandemi.

“UMKM ini menjadi salah satu tulang punggung untuk membangkitkan perekonomian Indonesia, yang juga didukung stimulus dari Pemerintah. Sementara itu, untuk korporasi-korporasi besar khususnya di sektor-sektor terdampak Covid-19, masih menghadapi tantangan di tengah masih rendahnya permintaan dan aktivitas ekonomi,” beber Hudori.

Diagnosa kondisi perekonomian terkini selanjutnya, yaitu pada aktivitas sosial dan konsumsi masyarakat yang membaik, meski terbatas pada hal pokok. Konsumsi masyarakat bawah dan rentan terjaga yang didukung oleh program perlindungan sosial. Sedangkan konsumsi masyarakat menengah ke atas, juga masih sebatas kebutuhan dasar.

Selain itu, terdapat beberapa faktor positif, yaitu perkembangan vaksin global yang cepat meski faktor kompleksitas pengadaan dan distribusi masih perlu diwaspadai. Kemudian yang tidak kalah penting adalah Undang-Undang Cipta Kerja untuk mendorong perbaikan iklim usaha. Implementasi kebijakan menjadi kunci keberhasilan dalam meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan. Berikutnya, ekonomi global lebih kondusif dan ekonomi Tiongkok sebagai mitra dagang utama harus segera pulih.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Dirjen Bina Keuangan Daerah Ardian Noervianto juga mengharapkan Pemerintah Daerah, baik Tingkat Provinsi maupun Tingkat Kabupaten/Kota, untuk segera mempercepat potensi pendapatan agar dapat mencapai target.

“Bahwa data yang kami terima sampai dengan 10 Desember 2020 pukul 18.00 WIB, kami mencatat untuk pendapatan secara agredat provinsi, kabupaten, kota itu ada di 88,20%. Kalau angka di (tahun) 2019, angka 94,6% itu adalah cut off 31 Desember 2019. Jadi, masih ada ruang bagi Pemerintah Daerah untuk bisa men-speed up potensi pendapatannya, mudah-mudahan juga bisa melebihi target di tahun 2019,” kata Ardian Noervianto.

Dirjen Bina Keuangan Daerah tersebut juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini sudah ada 26 Pemerintah Provinsi yang menyampaikan RAPBD Tahun 2021 kepada Kementerian Dalam Negeri, dan tersisa 8 provinsi masih belum menyampaikan dan perlu mendapatkan atensi. “Jadi, kami berharap kepada Pemerintah Provinsi yang sebagaimana tadi saya sebutkan, mohon untuk bisa segera mengejar ketertinggalan untuk penetapan RAPBD Tahun 2021 agar bisa segera kami lakukan evaluasi,” ungkap Ardian Noervianto.

“Terakhir, belajar dari pengalaman tahun 2020, bagi Bapak/Ibu Pemerintah Daerah yang sudah paripurna RAPBD Tahun 2021 bisa melakukan langkah-langkah percepatan terhadap pelaksanaan lelang untuk kegiatan tahun 2021. Lelang di awal, silahkan. Perpres Barjas (Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) memberi ruang itu,” pungkas Ardian.

Rakor evaluasi yang berlangsung secara virtual ini juga diikuti oleh sejumlah pejabat kementerian terkait untuk menyampaikan paparan terkait evaluasi APBD selama tahun 2020. Tampak di antaranya adalah Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas dan Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Selain itu, Rakor ini juga diikuti oleh Gubernur dan Bupati/Wali Kota se-Indonesia secara virtual dari daerahnya masing-masing.

Turut pula hadir mendampingi Sekda Kalteng di Aula Eka Hapakat mengikuti Rakor evaluasi secara virtual ini, di antaranya Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappedalitbang) Yuren S. Bahat dan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah H.M. Istani, serta perwakilan dari Inspektorat dan Badan Keuangan Daerah. (renn/win/ben)

Tags2020APBDevaluasipenyerapanrakor
Previous Article

Penderita Covid-19 Bergejala Ringan, Sedang, dan Tanpa ...

Next Article

Tinjau Progres Lahan Food Estate di Kapuas, ...

Share:

Related articles More from author

  • Umum

    Wakili Sekda Kalteng, Asisten Pemkesra Pimpin Rakor Penyelesaian Batas Daerah Kapuas dan Barito Kuala

    09/06/2023
    By Biro Adpim
  • Ekonomi

    Jelang Lebaran, Pemprov Kalteng Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Bersama Mendagri

    17/04/2023
    By Biro Adpim
  • PemerintahUmum

    Plt. Gubernur Kalteng Minta Media Proaktif Meluruskan Pemberitaan Seputar UU Cipta Kerja

    14/10/2020
    By Biro Adpim
  • Pemerintah

    Buka Rakor TEPRA, Wagub: Percepat Realisasi Fisik dan Penyerapan Anggaran agar Masyarakat Rasakan Manfaat Program Prioritas Pemerintah

    25/04/2024
    By Biro Adpim
  • Pemerintah

    Sekda Kalteng Ikuti Rakor Kesiapan Pilkada Serentak Bersama Mendagri

    08/12/2020
    By Biro Adpim
  • Ekonomi

    Upaya Pengendalian Inflasi Diapresiasi Pemerintah Pusat, Pemprov Kalteng Terima Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan

    31/07/2023
    By Biro Adpim

  • Ekonomi

    Wagub Kalteng Edy Pratowo Hadiri Rakor Pengendalian Inflasi Daerah

  • Umum

    Wagub Edy Pratowo Apresiasi “Gebyar Posyandu Presisi Polda Kalteng”

  • Umum

    Kasus Covid-19 Meningkat, Plt. Gubernur Kalteng Tegaskan Upaya Penekanan Angka Sebaran Segera Dilakukan

Berita Terkait

  • 15/11/2026

    Bantuan bagi Masyarakat Terdampak Karhutla Kalteng Terus Berlanjut, Pemprov Kembali Salurkan Ribuan Paket Sembako di Kotim

  • 15/11/2026

    Terus Hadir untuk Masyarakat Kalteng, Pemprov Kembali Salurkan Bantuan bagi Warga Terdampak Karhutla di Katingan

  • 12/11/2026

    Gubernur Agustiar Sabran Hadiri Bakti Sosial dalam Rangka Penutupan TMMD Ke-130 di Palangka Raya

  • 11/11/2026

    Masuk Tahap Uji Publik Monev KIP 2026, Pemprov Kalteng Berkomitmen Permudah Masyarakat Dapatkan Informasi dan Sampaikan Aspirasi

  • 10/11/2026

    Pemprov Kalteng Raih Penghargaan Pelopor Transformasi Pelayanan Publik pada Ajang Indonesia Kita Award 2026

BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Jl. RTA Milono No.1, Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111

Johni Sonder, S.STP, M.Si