PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Nuryakin menghadiri acara Pembukaan Musyawarah Kerja Provinsi Palang Merah Indonesia (PMI) Kalimantan Tengah (Kalteng) Tahun 2021, bertempat di Imperial Room, Aquarius Boutique Hotel, Palangka Raya pada Kamis (30/12/2021) pagi.

Sambutan Gubernur Kalteng yang disampaikan oleh Pj. Sekda Nuryakin menerangkan bahwa Provinsi Kalteng adalah salah satu provinsi yang rentan akan terjadinya bencana, baik bencana yang diakibatkan oleh alam, manusia, maupun non alam, seperti kebakaran hutan, lahan, dan permukiman; banjir; angin puting beliung; serta wabah penyakit.

Terkait hal tersebut, Gubernur Kalteng, melalui Pj. Sekda Nuryakin menekankan perlunya kesadaran dan kontribusi seluruh stakeholder dalam mengantisipasi maupun menghadapi hal tersebut. “Untuk itu, sangat penting adanya kesadaran dan peran aktif dari seluruh komponen masyarakat di wilayah Kalimantan Tengah, termasuk PMI Kalimantan Tengah,” tegasnya.

Selain itu, disampaikan juga oleh Pj. Sekda Kalteng mengenai perlunya mewaspadai bencana-bencana sosial yang mungkin terjadi, seperti kecelakaan lalu lintas darat dan laut akibat kelalaian manusia (human error), pencemaran lingkungan, balita gizi buruk atau stunting, serta bencana non alam yang sedang dihadapi bersama saat ini, yaitu Pandemi COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia.

“Ini merupakan ujian dan cobaan yang cukup berat bagi kita semua. Keberhasilan penanganan Pandemi COVID-19 ini mutlak memerlukan keterlibatan dan peran aktif seluruh elemen bangsa, baik pemerintah, swasta, organisasi, dan masyarakat,” ucap Pj. Sekda Kalteng.

Pada kesempatan itu, berkenaan dengan hal-hal yang disampaikan Gubernur Kalteng, Pj. Sekda Nuryakin menyampaikan beberapa hal penting untuk menjadi perhatian bersama.

Pertama, perlu kesiapsiagaan yang optimal dari seluruh jajaran pengurus PMI dari tingkat provinsi sampai kabupaten/kota dan bahkan kecamatan. Kedua, perlu upaya-upaya terpadu dan terkoordinasi dengan para pemangku kepentingan/stakeholder lainnya, terutama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Sosial secara berjenjang, serta dengan perangkat daerah terkait.

Ketiga, dalam upaya peningkatan kesiapsiagaan seluruh lapisan masyarakat Kalteng, diperlukan koordinasi semua pengurus PMI kabupaten/kota agar seluruh kecamatan secepatnya membentuk pengurus PMI. Keempat, diharapkan setiap pengurus PMI Kecamatan agar didukung dengan sejumlah sukarelawan terlatih.

Kelima, perlu adanya upaya-upaya pencegahan terjadinya bencana sosial akibat adanya isu-isu yang menyesatkan di tengah masyarakat. Keenam, agar pengurus PMI kabupaten/kota dapat merencanakan kegiatan/program untuk diajukan kepada Bupati/Wali Kota agar mendapatkan anggaran hibah dari Pemda kabupaten/kota sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan.

Pada kesempatan ini, diserahkan secara simbolis piagam penghargaan dan plakat kepada donatur PMI.

Tampak hadir dalam acara Pembukaan Musyawarah Kerja Provinsi PMI Kalteng ini, di antaranya Ketua PMI Kalteng, Kepala OPD terkait, mitra PMI Kalteng, dan pengurus PMI dari beberapa kabupaten. (sop/renn/ben)